Bank Indonesia
  • Alamat                                  :  Jl MH Thamrin No 2, Jakarta 10350
  • Telepon Lokal                   :  131
  • Telepon Luar Negeri    :  1500131
  • Website                               :  www.bi.go.id
  • Email                                     :  bicara@bi.go.id

Sejarah Pembentukan Bank Sentral (Bank Indonesia) di Indonesia

Gagasan pembentukan bank sentral telah muncul sejak pembahasan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Gagasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 tentang Hal Keuangan. Langkah pembentukan bank sentral dimulai dengan Surat Kuasa Soekarno-Hatta tanggal 16 September 1945 kepada R.M. Margono Djojohadikoesoemo untuk mempersiapkan Bank Negara Indonesia (BNI). Tidak lama kemudian, didirikan Jajasan Poesat Bank Indonesia yang berikutnya dilebur ke dalam BNI.

Sebagai bank sentral dalam masa revolusi, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Sementara itu, De Javasche Bank (DJB) yang pernah menjadi bank sirkulasi pada masa Hindia Belanda, kembali membuka cabang-cabangnya di wilayah yang dikuasai oleh NICA sejak awal 1946. Pada 1949 Konferensi Meja 84 Bundar (KMB) telah menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan BNI berfungsi sebagai bank umum.

Setelah bubarnya RIS pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia (RI) berkeinginan untuk memiliki bank sentral yang independen dan bebas dari kepemilikan asing. Keinginan tersebut difokuskan pada nasionalisasi DJB yang selama ini telah berfungsi sebagai bank sirkulasi meski masih berstatus bank swasta dan didominasi oleh Belanda. Pada 1951, DJB dinasionalisasi dan kepemilikan sahamnya berhasil diselesaikan oleh Panitia Nasionalisasi. Maka dengan berlakunya UU Nomor 11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, DJB dirubah namanya menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk RI.

Dasar Hukum

Bank Indonesia diatur dalam Bab VIII UUD 1945 yang berjudul “Hal Keuangan”yang terdiri atas 5 (lima) pasal. Bank Indonesia tidak secara jelas disebutkan (tersirat bukan tersurat) yaitu hanya pada Pasal 23D yang berbunyi, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”

Pada awal kemerdekaan dasar hukum dan pengaturan lebih lanjut mengenai Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, hal tersebut merupakan awal berdirinya Bank Indonesia. Kemudian diatur juga pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Pada tahun 1999 Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai salah satu langkah penguatan kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap landasan hukum keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Beberapa aspek penting perubahan undang-undang dimaksud meliputi:

  1. penetapan sasaran inflasi oleh Pemerintah;
  2. penundaan pengalihan tugas pengawasan bank;
  3. pengaturan fasilitas pembiayaan darurat bagi perbankan;
  4. penyempurnaan mekanisme pencalonan Dewan Gubernur;
  5. penguatan akuntabilitas dan transparansi;
  6. pembentukan Badan Supervisi, dan;
  7. persetujuan anggaran operasional oleh DPR.

Selain pada undang-undang di atas, BI juga disebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan pada Pasal 1 ayat (20),ayat (21), ayat (22) huruf d, Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 huruf c, Pasal 16 ayat (1), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 huruf b, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, ayat (3), Pasal 37A ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41A ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), ayat (2) huruf f dan ayat (3).

Selain disebut dalam undang-undang, Bank Indonesia juga disebut dalam keputusan presiden (Keppres) yaitu pada Keppres Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter

Susunan dan Kedudukan Bank Indonesia

Susunan dan kedudukan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah sebagai
berikut:

  1. Bank Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
  2. Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.
  3. Susunan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur.
  4. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.
  5. Dalam hal penunjukan sebagaimana pada poin di atas karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Status dan kedudukan hukum Bank Indonesia

Sebagai lembaga negara yang mempunyai otonomi dan mandiri disebutkan secara tegas pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang berbunyi “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan dari pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang undang ini.”

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen/Kementerian, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI harus membina hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Tujuan, Tugas dan Kewenangan BI

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud BI memiliki tugas yang diatur pada Pasal 8 UU a quo (dimaksud) yaitu:

  1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
  2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
  3. mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk:

  1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
  2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    1. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
    2. penetapan tingkat diskonto;
    3. penetapan cadangan wajib minimum;
    4. pengaturan kredit atau pembiayaan

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

  1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
  2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
  3. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, terdapat pula perubahan kewenangan Bank Indonesia, yaitu ketentuan pada Pasal 7 diubah dan ditambah satu ayat sehingga berbunyi:

  1. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
  2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Keanggotaan Bank Indonesia

Secara umum, pimpinan suatu lembaga merupakan elemen penting dalam suatu kelembagaan. Untuk lembaga bank sentral, kendali kepemimpinan berada pada suatu dewan yang disebut Dewan Gubernur atau Executive Board, Policy Board, atau sebutan lainnya. Dewan tersebut umumnya dipimpin oleh seorang gubernur, presiden, chairman, atau sebutan lainnya. Dengan mengetahui tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab pimpinan suatu bank sentral, dapat diketahui beberapa hal, antara lain seberapa besar wewenang dan bagaimana proses perumusan kebijakan yang dilakukan Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara Independen dalam rangka pencapaian tujuan bank sentral yang telah ditetapkan.

Jumlah anggota Dewan Gubernur atau Executive Board atau Policy
Board pada umumnya bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral lain. Sebagai contoh, Bank of Japan (BoJ) memiliki seorang Gubernur, dua Deputi Gubernur, dan enam anggota Policy Board. The Bundesbank memiliki seorang presiden, seorang wakil, dan enam anggota Executive Board. The Federal Reserve System (FedRes) memiliki seorang Chairman, seorang wakil, dan lima anggota Dewan Gubernur. Sementara itu, European Central Bank (ECB) memiliki seorang Presiden, seorang wakil, dan empat anggota Executive Board.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Berdasarkan ketentuan Pada Pasal 37 yang menjelaskan bahwa:

  1. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur.
  2. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil.
  3. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.
  4. Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimum lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan bank sentral, penggantian Dewan Gubernur diatur secara berkala, yaitu setiap tahun paling banyak dua orang yang diganti.

Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR. Khusus Deputi Gubernur, usul Presiden dilakukan dengan rekomendasi dari Gubernur dengan bakal calon dari internal maupun eksternal Bank Indonesia. Untuk menjadi anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan antara lain: 1) warga negara Indonesia; 2) memiliki akhlak dan moral yang tinggi; dan 3) memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas bank sentral.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pada Pasal 38 adalah sebagai berikut:

  1. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
  2. Pembagian tugas dan wewenang Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
  3. Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
  4. Kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bank Indonesia