Kemenlu
Alamat: Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telepon: 021-344 1508
Fax: 021-380 551
Email: kontak-kami@kemlu.go.id
Website: www.kemlu.go.id
Profile: Menteri Luar Negeri

Dokumen Kebijakan

Sejarah

Perkembangan Kementerian Luar Negeri

​​​​​​​​​​1945-1950:

Tugas utama Kemlu melalui diplom​​asi:

  1. ​​Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia
  2. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan:
  • ​​​Persetujuan Linggarjati – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Madura
  • ​1948 Perjanjian Renville – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Sumatera
  • 1949 Perjanjian KMB – Indonesia dalam bentuk negara Federal > 1950 Diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)​

Masa 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan Karakter atau Watak politik luar negeri Indonesia.

​​​​Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950.​

1966-1998:

Tugas diplomasi Kemlu yang menonjol antara lain:

  1. ​​Pengakuan Irian Barat​
  2. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut – UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea)
  3. Meningkatkan Kerjasama ASEAN
  4. Mencari Pengakuan internasional thd Timtim
  5. Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang
  6. ​Ketua APEC dan G-15
  7. Meningkatkan kerjasama pembangunan

1998 – Sekarang:

  1. Tugas utama Kemlu diarahkan untuk:
  2. Memagari potensi disintegrasi bangsa
  3. Upaya membantu pemulihan ekono​mi
  4. Upaya peningkatan citra Indonesia
  5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI​

 

Visi

‘Memajukan Kepentingan Nasional Melalui Diplomasi Total’

Misi

​​​​​Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 9 (sembilan) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut:

  1. Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional.
  1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi Komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera.
  1. Meningkatkan diplomasi multilateral untuk mencapai Indonesia yang lebih aman, damai, mandiri, maju, adil, makmur dan sejahtera.
  1. Meningkatkan citra Indonesia melalui Diplomasi Publik.
  1. Mengoptimalkan diplomasi melalui pemantapan instrumen Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam rangka melindungi kepentingan nasional.
  1. Meningkatkan pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang cepat, ramah, mudah, transparan dan akuntabel.
  1. Merumuskan kebijakan luar negeri dalam rangka pencapaian kepentingan nasional.
  1. Meningkatkan pengawasan intern untuk mendorong terciptanya aparatur Kementerian Luar Negeri yang bersih dan tertib.
  1. Meningkatkan manajemen Kementerian Luar Negeri yang transparan, akuntabel dan profesional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.​

 

Fungsi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 7 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

 

  1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.​

Sumber:http://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/Pages/Sejarah.aspx


Kementerian Luar Negeri