Kemenkumham
Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan
Jakarta 12940
Telepon: 021-525 3004
Fax: 021-526 3082
Email: rohumas@kemenkumham.go.id
Website: www.kemenkumham.go.id
Profile: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dokumen Kebijakan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama dalam Menegakkan Supremasi Hukum Berdimensi HAM. Depkumham sebelumnya bernama “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), dan menjadi “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004).

Visi

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”.

Misi

  • Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
  • Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  • Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
  • Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
  • Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
  • Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

 

Tugas Pokok

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Fungsi

  1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
  4. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

 

Kewenangan

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan kewenangan :

  1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
  2. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya
  3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga professional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya
  4. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya
  5. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya
  6. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional
  7. Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum dibidangnya
  8. Pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual
  9. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
  10. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan, keimigrasian dan kenotariatan&gt.
  11. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan,benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasehat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan
  12. Peraturan dan pembinaan di bidang daktoloskopi, garasi, amesti, abolisi, rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil&gt.
  13. Penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

 

Sumber: http://www.kemenkumham.go.id/v2/


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia