Kementerian Perindustrian
Alamat: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta 12950
Telepon: 021-525 6548, 021-522 9592
Fax: (021) 57895048
Email: humas@kemenperin.go.id
Website: www.kemenperin.go.id
Profile: Menteri Perindustrian

 

Dokumen Kebijakan

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan terjemahan visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan program Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Dalam bidang ekonomi, program Trisakti tersebut ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia.

Sementara itu, penjabaran program dalam Nawa Cita yang terkait sektor industri adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Di samping program-program tersebut, sesuai dengan sidang pertama Kabinet Kerja, Menteri Perindustrian ditugaskan segera melaksanakan Quick Wins, yaitu: (1) Re-disain Road Map Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan NawaCita; (2) Hilirisasi hasil tambang keproduk jasa dan industri; (3) Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri; (4) Pembangunan 10 kawasan industri di luar pulau Jawa, melalui kerjasama Pemerintah dan swasta; (5) Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk-produk industri; (6) Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam mendukung Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); (6) Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar) dan industri hilir (light).

VISI

Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035.

RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan:

  1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
  2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
  3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

 

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
  2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
  3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
  4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
  5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
  6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
  7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

  1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.
  2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi.
  3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri.
  4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).
  5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri Kecil dan industri menengah.
  6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
  7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri.
  8. Melakukan pembangunan industri hijau.
  9. Melakukan pembangunan industri strategis.
  10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan
  11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

 

TUGAS POKOK

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

  • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
  • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
  • Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  • Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

Sumber: http://www.kemenperin.go.id/profil/69/sejarah-kementerian-perindustrian


Kementerian Perindustrian

Nunc et vestibulum velit. Suspendisse euismod eros vel urna bibendum gravida. Phasellus et metus nec dui ornare molestie. In consequat urna sed tincidunt euismod.