MPR
Alamat: Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan-Jakarta 12550
Telepon: (021)-7806131, 021-7804116
Fax: (021)-7806305
Email:
Website: www.pertanian.go.id
Profile: Menteri Pertanian

 

Dokumen Kebijakan

Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Makna dari Visi adalah :

 

Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk  menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan  dan usaha yang digelutinya.

Misi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian
adalah :

1 Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
2 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3 Mewujudkan kesejahteraan petani
4 Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

Makna dari misi sebagai berikut:

1 Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan
konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
2 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan,
pengolahan dan distribusi
3 Mewujudkan kesejahteraan petani adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani
4 Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi adalah Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat .

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu :

1 Terwujudnya swasembada padi jagung,kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula
2 Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan
3 Bergesernya budaya konsumsi pangan
4 Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga
5 Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi
6 Mendorong majunya agrobioindustri
7 Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani
8 Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
  3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
  4. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
  5. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
  6. Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
  7. Pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
  8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
  9. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
  10. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
  11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian