Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Alamat: Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan – 12190
Telepon: (021) 7398381 – 89
Fax:
Email:
Website: www.menpan.go.id
Profile: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

 

Dokumen Kebijakan

Eksistensi dan kiprah pengabdian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN), tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah panjang itu dimulai ketika Proklamasi Kemerdekaan Rl dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika pertama kali dibentuk pada Kabinet Pembangunan I melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968, nomenklatur MENPAN merupakan singkatan dari Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara. Pada masa bakti tersebut, jabatan MENPAN ditempati oleh dua orang putera bangsa yakni H. Harsono Tjokroaminoto yang bertugas dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1971, kemudian diteruskan kepada Dr. Emil Salim sampai dengan berakhirnya periode Kabinet Pembangunan I Tahun 1973. Dengan pembentukan MENPAN, Tim PAAP dan Sekretariat Proyek 13 yang diketuai oleh Dr. Awaluddin Djamin dilebur sebagai staf Kantor MENPAN, sedangkan Dr. Awaluddin Djamin sendiri ditarik kembali ke jajaran POLRI menjadi Deputi Kapolri. Disamping melaksanakan tugas menjabarkan program-program Repelita I khususnya Krida kelima dan sekaligus menjadi Ketua Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P) dengan fungsi-fungsi yang meliputi Penyusunan Kebijaksanaan, Pereneanaan, Pembuatan Program, Koordinasi, Pengendalian, dan Penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara, MENPAN juga menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban).

Visi

Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi

Misi

  1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
  2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
  3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
  4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian PANRB, nilai dasar yang harus dijunjung tinggi adalah:

  1. Integritas;
  2. Profesional;
  3. Akuntabel

Tujuan Strategis

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
  2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
  3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
  4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas.
  5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

(Renstra Tahun 2015-2019, hal 40 | PERMENPANRB No. 7 Tahun 2015)

5 Sasaran Kementerian PANRB 2015 – 2019

  1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua K/L/ provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang “Baik”, yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga Pemerintah. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan.
  2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, dimana setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi JPT yang lowong secara terbuka.
  3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM.
  4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator semakin banyaknya IP yang inovasinya mendapatkan pengakuan secara internasional. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan publik secara nasional.
  5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan pencapaian sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif dan efisien, Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta sasaran Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas. Pencapaian sasaran Kementerian PANRB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator Nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran Terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat WTP dari opini BPK, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang Baik. Terhadap sasaran yang ketiga, Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

(Renstra Tahun 2015-2019, hal 41 – 43 | PERMENPANRB No. 7 Tahun 2015)

Sumber: http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/kiprah-pengabdian-kementerian-panrb


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi