Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Alamat: Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3193 6207
Fax: (021) 3145 374
Email:
Website: www.bappenas.go.id
Profil: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Dokumen Kebijakan

Sejarah

Sejarah Bappenas dimulai sejak masa proklamasi kemerdekaan NKRI pada Agustus 1945. Menyusul proklamasi, Indonesia tidak serta-merta diakui kedaulatannya oleh dunia. Diperlukan berbagai perjuangan baik secara fisik maupun diplomasi untuk sampai kepada berdirinya Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 23 Desember 1949 menyusul kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Pada rentang waktu itu, diperlukan berbagai persiapan dalam menghadapi perundingan dengan Belanda serta adanya kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan negara. Adalah Menteri Kemakmuran AK Gani yang pada Kabinet Sjahrir III membentuk Badan Perancang Ekonomi yang bertugas merumuskan rencana pembangunan yang dikhususkan pada pembangunan ekonomi jangka dua sampai tiga tahun. Kemudian pada 12 April 1947, pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 3/1947 yang melahirkan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE). Panitia inilah yang menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu dokumen “Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.”

Kelembagaan badan perencanaan nasional kemudian mengalami perubahan seiring dengan dinamika nasional Indonesia. Akibat terbaginya fokus antara pelaksanaan tugas dan menghadapi Belanda melalui peperangan dan diplomasi, PPSE menjadi tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya. Eksistensi pemikiran PPSE kemudian dilanjutkan oleh tiga kelembagaan yaitu Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, serta Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Sidang Umum II pada tanggal 24 Desember 1963 kemudian menjadi tonggak Bappenas. Presiden Soekarno, yang ditugasi MPRS untuk menata kembali lembaga perencanaan pembangunan, melalui Ketetapan No. 12/1963 mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet Kerja, sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kemudian pada era Orde Baru dibentuklah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada 1980 dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota. Bappeda bertugas memadukan perencanaan nasional dan daerah mengikuti kebijakan mengenai otonomi daerah. Pada era ini pula disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I dan II, masing-masing mencakup waktu 25 tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-X (1969–2019) yang sayangnya harus terhenti menjelang akhir Repelita VI. Krisis ekonomi, sosial, politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berujung bubarnya Kabinet Pembangunan VII dan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Di masa reformasi, Bappenas sempat dipimpin kepala yang tidak merangkap jabatan menteri negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Baru pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, posisi Bappenas kembali menjadi setingkat kementerian. Bappenas kemudian bertugas untuk menjabarkan GBHN ke dalam rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Tugas ini diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan penugasan Bappenas dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 secara teknokratis dan partisipatif.

 BAPPENAS SAAT INI (2014 – sekarang )

Posisi Bappenas di pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan posisi Bappenas pada masa pemerintahan lalu. Jika dahulu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini Bappenas berada langsung di bawah presiden.

Sebelumnya, perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan mengalami inefisiensi akibat tidak terpadunya pelaksanaan dua fungsi manajemen ini. Bappenas memiliki wewenang merumuskan kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan, namun tidak memiliki wewenang untuk menentukan dan mengawal penganggaran, yang saat itu dipegang oleh Kementerian Keuangan.

Dengan reposisi Bappenas ini menjadi setara dengan Kementerian Sekretaris Negara, Bappenas diharapkan dapat menjadi fasilitator efektif rencana pembangunan bagi semua kementerian, lembaga, dan entitas pemerintahan. Fungsi Bappenas sendiri adalah sebagai pengarah dan menyiapkan panduan untuk semua lembaga dan kementerian dalam melaksanakan tugasnya sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih terstruktur, strategis, dan menyeluruh di lintas sektor.

Visi

Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Misi

  1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan/atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
  3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas

 

Tupoksi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu  program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1. Program teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

2. Program generik

        1. Program generik 1:    Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
        2. Program generik 2:    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
        3. Program generik 3:    Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dalam Renstra periode sebelumnya (2005-2009), ada 5 (lima) program yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas  yaitu: 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan; 2) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas  Aparatur  Negara;  4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan 5) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Kelima program tersebut merupakan program generik yang juga digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Dibandingkan dengan program-program dalam Renstra 2005-2009,  jumlah program dalam Renstra 2010-2014 lebih sedikit. Perbedaan lainnya ada pada  substansi dan masalah kesesuaian dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga. Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional:

        1. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
        2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
        3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
        4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
        5. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

        1. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
        2. Penyempurnaan ketatalaksanaan.
        3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah
        4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
        5. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
        6. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building).
        7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
        8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
        9. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah

 

Sumber:

http://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/sejarah/

http://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/visi/

http://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/tupoksi/


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas