Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengampunan Pajak merupakan terobosan kebijakan yang memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut:

  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi
  • Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
  • Meningkatkan Penerimaan Pajak

Dalam acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa #AmnestiPajak merupakan sebuah langkah besar untuk menyelesaikan persoalan perpajakan di Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa #AmnestiPajak bukan upaya pengampunan bagi koruptor ataupun tindak pidana lain.

“Tujuannya sangat jelas bahwa pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat nyata bagi kepentingan kita bersama.” – Presiden Jokowi

Saat membuka acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih saat ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program #AmnestiPajak. Kebijakan #AmnestiPajak merupakan kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak hanya terkait penerimaan pajak saja, namun memiliki dimensi yang lebih luas.

“Kebijakan pengampunan pajak akan berdampak makro, menyeluruh dan sangat fundamental untuk ekonomi Indonesia.” – Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro

Selaku Ketua Panja Pemerintah dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto ikut mendorong percepatan penyelesaian RUU Pengampunan Pajak. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan lainnya dalam rangka menyiapkan instrumen investasi dana hasil repatriasi sejak proses pembahasan di DPR.

“Dalam proses pembahasan tidak selalu mudah, perdebatannya panjang sehingga memang harus benar-benar bisa meyakinkan kepada DPR sebagai law makers dan juga bagaimana implementasinya di masyarakat nanti (agar) tidak ada keraguan mengenai substansi dan implementasi dari Undang-Undang ini.” – Sesjen Kemenkeu Hadiyanto

Ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan Amnesti Pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang Tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diungkapkan oleh wajib pajak

Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan Pengampunan Pajak. Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

Dalam rangka memberikan informasi Amnesti Pajak kepada masyarakat, telah disediakan Helpdesk Amnesti Pajak di lokasi-lokasi berikut:

Kementerian Keuangan RI di Lobby Gedung Juanda 1, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) di Gallery Pajak, Lantai Dasar Gedung Utama KPDJP
Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend Sudirman, Kav 52-53, Jakarta, 12190.
Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia

Waktu pelayanan helpdesk adalah 08.00-16.00 waktu setempat

Lobby Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan RI, dari tanggal 25 Juli 2016 – 31 Maret 2017
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) di Gallery Pajak, Lantai Dasar Gedung Utama KPDJP, dari tanggal 18 Juli 2016 – 31 Maret 2017
Gedung Bursa Efek Indonesia dari 20 Juli -20 Agustus 2016, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia yakni pada setiap hari kerja hingga 31 Maret 2017

Untuk informasi selengkapnya, hubungi Tax Amnesty Service 1500745, Kring Pajak 1500200, Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau Account Representative Anda.

Sumber : http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak