Kementerian

Presiden Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI yang ke tujuh, 2014 – 2019, pada tanggal 20 Oktober 2014. Bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Tujuh hari kemudian, 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai Kabinet Kerja, terdiri atas 4 (empat) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 30 (tiga puluh) Menteri.

Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas:

  • Urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
  • Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
  • Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan,ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan kehutanan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perumahan, kemaritiman, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.