Seluk-beluk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasinya telah disiapkan. Semuanya akan dituangkan ke dalam sebuah peraturan presiden (Perpres). Sinyal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, usai rapat pleno rutin mingguan, pada Jumat (18/9/2020), di Jakarta.
“Selanjutnya yang penting dan perlu segera diselesaikan ialah pengaturan protokol vaksinasinya, dan pemerintah melalui Kemenkes telah menyiapkan roadmap rencana nasional pelaksanaan pemberian imunisasi Covid-19,” ujar Airlangga.
Setelah Perpres nanti akan disusul penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Di situ akan diatur secara rinci ihwal pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, yang terkait penetapan jumlah dan jenis vaksin, pengadaan vaksin, pembelian vaksin, penetapan kriteria dan prioritas penerima dan wilayah, petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, dan sebagainya.
“Critical time-nya adalah tiga bulan (sampai Desember 2020). Kita harus menjaga, jangan sampai ada lonjakan yang ekstrem dan kondisi tidak normal, sebelum vaksinasi mulai dilakukan,” ungkap Menko Airlangga.
Sementara itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Satgas PC-19. “Untuk ini sudah diterbitkan SE dari Mendagri kepada para kepala daerah,” imbuh Airlangga.
Keseriusan pengadaan vaksin itu telah juga dibuktikan dengan telah ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menkes dengan UNICEF, yang disaksikan Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri. MoU itu tentang Pengadaan Vaksin dengan skema multilateral. Hasil uji klinis di Bandung akan diinfokan pada pertengahan Oktober 2020.
Dalam pleno itu, tim pelaksana dan Satgas PEN juga diminta mempercepat koordinasi penyelesaian program-program PEN yang realisasinya masih rendah. “Untuk percepatan realisasi program-program yang realisasinya masih rendah, khususnya pembiayaan korporasi, akan dilakukan koordinasi antara tim pelaksana, satgas, dan K/L terkait,” tutur Menko Airlangga.
Serapan Anggaran
Realisasi anggaran PEN, per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun, atau 36,6% terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp605,2 triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya adalah kesehatan (Rp18,45 triliun atau 33,47%), perlindungan sosial (Rp134,4 triliun atau 57,49%), sektoral K/L atau pemda (Rp20,53 triliun atau 49,26%), insentif usaha (Rp22,23 triliun atau 18,43%), dan dukungan UMKM (Rp58,74 triliun atau 41,34%).
Potensi realisasi/penyerapan anggaran PEN sampai akhir 2020, yakni kesehatan (Rp84,02 triliun), perlindungan sosial (Rp242,01 triliun), sektoral/pemda (Rp71,54 triliun), UMKM (Rp128,05 triliun), dan pembiayaan korporasi (Rp49,05 triliun), serta insentif usaha (Rp120,61 triliun). Perkiraan realisasi/ penyerapan anggaran PEN akan bisa mencapai 100%, namun akan ada perubahan komposisi realokasi antarkeenam kelompok Program PEN.
Usulan program baru, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditanggung pemerintah pusat, payment holiday (bebas pembayaran angsuran pokok dan bunga, untuk KPR maksimal Rp500 juta), pembebasan PPh BPHTB berupa RS dan RSS (dari 5% menjadi 1%), serta bunga kredit konstruksi rendah, akan segera difinalisasi oleh Tim Pelaksana, Satgas PC-19, serta Satgas PEN, dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
Menurut Menko Perekonomian, ada pula program perluasan subsidi upah untuk guru honorer, perluasan banpres produktif dari Rp9 juta menjadi Rp15 juta, beli produk UMKM, dan voucher pariwisata. “Selain itu, untuk mendukung penegakan hukum dan disiplin penerapan protokol kesehatan di daerah, pelaksanaan Operasi Yustisi dengan pengenaan sanksi pidana memerlukan instrumen hukum berupa perpu, yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam,” jelas Menko Airlangga.
20 Juta Vaksin dari Arab
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia akan mendapat 20 juta stok vaksin dari Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/9/2020). Namun Luhut tetap melobi Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab Suhail Mohamed Faran Al Mazrouei agar Indonesia mendapat tambahan 10 juta vaksin.
Indonesia menempuh dua jalur dalam mendapatkan vaksin Covid-19. Untuk jangka pendek, Indonesia bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinovac, dan G42 yang berpusat di Uni Emirat Arab. Dalam pengembangan vaksin, G42 bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinopharm.
Vaksin dari Sinovac kini tengah dilakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung. Setelah uji klinis dan lolos di BPOM, vaksin akan diproduksi massal oleh PT Bio Farma pada Januari 2021. Bio Farma ditargetkan bisa memproduksi 250 juta dosis vaksin Covid-19 per tahun
Sedangkan vaksin dari G42 tengah menjalani uji klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab. Adapun dalam rangka membangun ketahanan nasional, Indonesia mengembangkan vaksin merah putih yang programnya dijalankan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Saat ini vaksin merah putih baru dalam tahap pengembangan awal dan belum dilakukan uji klinis.
Meski vaksin masih dalam tahap pengembangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) untuk menyiapkan strategi pemberian vaksin. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19.
"Kalau dalam vaksin Covid-19 tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd immunity. Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," ujar Muhadjir dalam sebuah gelar wicara, Kamis (17/9/2020).
Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan. Strategi tersebut yakni mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas. Sebab, ada masyarakat yang sudah mengajukan diri divaksin, walau vaksin belum ada. Tapi, ada yang masih melihat-lihat dulu dan ada pula yang keras kepala dengan keyakinan tertentu sehingga tak mau divaksin. Hanya saja dengan konsep herd immunity setelah vaksin yang akan dibangun, maka kelompok yang menolak itu secara otomatis akan terlindungi oleh yang sudah divaksin.
Uji Klinis Vaksin
Para peneliti kini tengah menguji 40 vaksin dalam uji klinis pada manusia, dan setidaknya 92 vaksin praklinis sedang dalam penyelidikan aktif pada hewan. Percobaan terkait vaksin sudah dimulai sejak Januari 2020 dengan mengurai genom SARS-COV-2. Uji coba keamanan vaksin pertama pada manusia dimulai pada Maret.
Menurut penelusuran New York Times yang dikutip Kompas menyebutkan, ada lima vaksin yang sudah masuk tahap uji coba manusia.
Vaksin milik negara Tiongkok, Sinopharm, ini dikembangkan oleh The Wuhan Institute of Biological Produk. Mereka mengembangkan vaksin dari virus yang tidak aktif. Uji coba tahap 1/2 (gabungan tahap 1 dan 2) menunjukkan bahwa vaksin tersebut menghasilkan antibodi pada sukarelawan. Beberapa di antaranya mengalami demam dan efek samping lainnya. Mereka meluncurkan uji coba tahap 3 di Uni Emirat Arab (UEA) pada Juli. Selain itu, di Peru serta Maroko pada bulan berikutnya.
Fase 1 pada tahap ini, ilmuwan memberikan vaksin kepada beberapa orang untuk menguji keamanan dan dosis serta untuk memastikan bahwa vaksin tersebut merangsang sistem kekebalan. Fase 2 (percobaan diperluas), para ilmuwan memberikan vaksin kepada ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti anak-anak dan orang tua. Hal ini untuk melihat apakah vaksin bekerja berbeda pada mereka. Uji coba lanjutan ini menguji keamanan vaksin dan kemampuannya untuk merangsang sistem kekebalan.
Sinopharm juga menguji vaksin kedua dari virus yang tidak aktif. Ini dikembangkan oleh Institut Produk Biologi Beijing. Dalam uji coba tahap 3 di Uni Emirat Arab, 5.000 orang menerima versi Institut Wuhan, sedangkan 5.000 lainnya menerima satu Institut Beijing. Selama musim panas, perusahaan kemudian mengatakan, pemerintah memberikan persetujuan untuk menyuntikkan ratusan ribu orang dengan dua vaksin eksperimentalnya. Pada 14 September, UEA memberikan persetujuan darurat untuk vaksin Sinopharm untuk digunakan pada petugas kesehatan.
Fase 3 (percobaan efisiensi), ilmuwan memberikan vaksin kepada ribuan orang dan menunggu untuk melihat berapa banyak yang terinfeksi, dibandingkan dengan sukarelawan yang menerima plasebo. Uji coba ini dapat menentukan apakah vaksin melindungi dari virus corona.
Perusahaan swasta Tiongkok, Sinovac Biotech, sedang menguji vaksin yang tidak aktif yang disebut CoronaVac. Pada Juni, perusahaan mengumumkan bahwa uji coba tahap 1/2 pada 743 sukarelawan tidak menemukan efek samping yang parah dan menghasilkan tanggapan kekebalan. Sinovac kemudian meluncurkan uji coba tahap 3 di Brasil pada Juli dan satu lagi di Indonesia pada bulan berikutnya. Reuters melaporkan, pemerintah Tiongkok memberikan persetujuan darurat untuk penggunaan terbatas vaksin Sinovac pada Juli. Sementara itu, Sinovac sedang mempersiapkan pembuatan vaksin tersebut mencapai kesepakatan dengan Indonesia untuk memasok setidaknya 40 juta dosis vaksin pada Maret 2021.
Research Institute The Gamaleya Research Institute adalah bagian dari Kementerian Kesehatan Rusia. Mereka meluncurkan uji klinis pada Juni dengan vaksin yang mereka disebut Gam-Covid-Vac. Itu adalah kombinasi dari dua adenovirus, yaitu Ad5 dan Ad26. Keduanya direkayasa dengan gen coronavirus.
Pada 11 Agustus, Presiden Vladimir V Putin mengumumkan bahwa regulator perawatan kesehatan Rusia telah menyetujui vaksin tersebut. Vaksin itu kemudian berganti nama menjadi Sputnik V. Pada 4 September, peneliti Gamaleya menerbitkan hasil uji coba tahap 1/2. Dalam sebuah penelitian kecil, mereka menemukan bahwa Sputnik menghasilkan antibodi terhadap virus corona dan efek samping ringan.
Perusahaan Tiongkok, CanSino Biologics, mengembangkan vaksin berdasarkan adenovirus yang disebut Ad5, bekerja sama dengan Institut Biologi di Akademi Ilmu Kedokteran Militer negara itu. Pada Mei, mereka menerbitkan hasil yang menjanjikan dari uji coba keamanan Fase 1. Lalu pada Juli mereka melaporkan bahwa uji coba Fase 2 mereka menunjukkan vaksin tersebut menghasilkan respons imun yang kuat. Militer Tiongkok menyetujui vaksin pada 25 Juni selama setahun sebagai "obat yang dibutuhkan secara khusus". Pada 9 Agustus, Kementerian Kesehatan Saudi mengumumkan bahwa CanSino Biologics akan menjalankan uji coba tahap 3 di Arab Saudi dan di bulan berikutnya mereka juga memulai uji coba di Pakistan.
Penulis: Eri Sutrisno
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
