Pelbagai bantuan sosial dan insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah mulai membuahkan hasil.

Dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19, pemerintah tetap menggelontorkan bansos kepada kelompok tak mampu, seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, maupun pensiunan sudah dikucurkan H-10 hingga H-5 sebelum hari raya. Berbagai insentif inilah yang sedikit banyak mendorong daya beli dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Satgas Penanganan Covid-19 memantau kenaikan daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idulfitri 2021. Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda, mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan terus meningkat. Dalam tujuh hari terakhir, mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan di 31 provinsi meningkat sebesar 24,60 persen.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah, dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (9/5/2021).

Sedikitnya ada lima provinsi di Indonesia mencatat mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan tertinggi. Yaitu, Maluku Utara 84 persen, Bengkulu 53 persen, Sulawesi Tenggara 51 persen, Sulawesi Barat 50 persen, dan Gorontalo 50 persen.

Adapun daerah dengan pergerakan terendah yakni di bawah 25 persen adalah Riau 24 persen, Sumatra Utara 23 persen, Banten 23 persen, Kalimantan Selatan 22 persen, Papua 15 persen, DKI Jakarta 14 persen, Kepulauan Riau 13 persen, dan DI Yogyakarta 6 persen.

"Kalau kita lihat rata-rata provinsi mengalami kenaikan 11 persen pada tujuh hari terakhir dengan rentang kenaikan paling kecil tiga persen dan paling tinggi bahkan mencapai 40 persen dalam tujuh hari," jelas Dewi Nur Aisyah.

Menyikapi hasrat belanja masyarakat yang demikian tinggi itu, Satgas Covid-19 tetap mengimbau pemerintah daerah agar tetap menerapkan protokol Kesehatan(prokes) secara ketat sesuai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Keyakinan Konsumen

Bank Indonesia (BI) pun juga sudah menangkap geliat konsumsi masyarakat tersebut melalui survei konsumen. Dari hasil survei konsumen BI pada April 2021 mengindikasikan keyakinan konsumen yang semakin optimistis terhadap kondisi ekonomi.

Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2021 sebesar 101,5 yang masuk ke zona optimistis (indeks di atas 100), meningkat dibandingkan 93,4 pada Maret 2021. IKK April 2021 juga merupakan angka optimisme pertama kali sejak IKK masuk zona pesimistis pada April 2020.

Keyakinan konsumen terpantau membaik pada seluruh kategori tingkat pengeluaran responden, tingkat pendidikan, dan kelompok usia responden. IKK mengalami kenaikan pada seluruh kelompok tingkat pengeluaran, terutama pada responden dengan pengeluaran Rp2,1 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Dari sisi usia, kenaikan IKK terjadi pada seluruh kelompok usia, terutama pada responden berusia di atas 60 tahun.

Secara spasial, keyakinan konsumen pada April 2021 terpantau meningkat di seluruh 18 kota yang disurvei, dengan kenaikan tertinggi pada Kota Padang sebesar 18,4 poin, diikuti Bandung sebesar 17,8 poin, dan Pangkal Pinang 14,5 poin.

Merujuk hasil survei konsumen tersebut, peningkatan optimisme konsumen pada April 2021 didorong oleh membaiknya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan, yaitu terhadap aspek ketersediaan lapangan kerja, ekspansi kegiatan usaha yang meningkat, dan penghasilan yang meningkat pada enam bulan yang akan datang.

Sementara itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terpantau membaik, didorong oleh perbaikan persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional sepanjang tahun ini, pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama.

Pertama, melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai instrumen utama pendongkrak perekonomian pada 2021. Realisasi program PEN hingga 30 April 2021 telah mencapai sebesar Rp155,63 triliun atau 22,3 persen. Realisasi terbesar berada pada program perlindungan sosial sebesar Rp49,07 triliun.

Kemudian hal kedua, melakukan percepatan vaksinasi sebagai bagian dari PEN untuk memulihkan kepercayaan konsumsi masyarakat. Vaksinasi akan diberikan secara gratis untuk mencapai herd immunity dari 181,55 juta penduduk.

Tahap 1 vaksinasi sudah dilakukan untuk petugas kesehatan sejak awal Januari 2021. Saat ini, sedang dilakukan vaksinasi tahap kedua untuk lansia dan petugas publik. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan stok dari vaksin yang didatangkan dari beberapa negara.

Selanjutnya, ketiga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 agar meningkat lebih tinggi, pemerintah terus melanjutkan insentif bagi sektor strategis dan beberapa skema insentif lainnya, antara lain, relaksasi PPnBM untuk industri otomotif; PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti/ perumahan; dukungan bagi sektor hotel, restoran, dan kafe melalui restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit; relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan; penambahan plafon KUR 2021 dari sebesar Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun; serta melanjutkan program kartu prakerja.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari