Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono berharap draf Leaders Declaration yang tengah dibahas dan dikaji oleh sherpa dari negara anggota G20 dapat diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada November 2022 mendatang.
"Target output nanti, mudah-mudahan di KTT akan diadopsi Leaders Declaration yang sekarang sedang dibahas forum Sherpa Meeting di Yogyakarta," ujarnya dalam Media Briefing Sherpa Meeting ke-3, Selasa (27/9/2022).
Rangkaian pertemuan Sherpa Meeting ke-3 kali ini diselenggarakan di Yogyakarta dan diikuti oleh 39 delegasi yang terdiri dari 20 perwakilan anggota G20, 9 tamu undangan, dan 10 organisasi internasional. Dari total itu, hanya 1 perwakilan yang mengikuti forum secara daring.
Pertemuan Sherpa Meeting ke-3 itu akan membahas semua capaian dari 12 working group dan 10 engagement group yang berada di bawah naungan Sherpa Track. Seluruh agenda, baik dari working group di tingkat menteri dan engagement group sedianya telah berakhir.
Adapun 12 working group dan 10 engagement group itu terdiri dari 437 pertemuan, 184 pertemuan resmi di berbagai level, dan 253 side event. Hanya tersisa satu pertemuan tingkat menteri yang masih berlangsung, yakni pertemuan menteri pertanian negara G20 (Agriculture Ministerial Meeting) pada 27-29 September 2022.
Susiwijono mengatakan, sedianya berbagai hal substansi yang ada di dalam working group maupun engagement group telah mencapai kesepakatan dan komitmen bersama. Hanya, di tingkat menteri, capaian yang diperoleh sejauh ini hanya berupa Chair Statement, bukan komunike.
"Beberapa isu di luar ekonomi keuangan yang menyangkut geopolitik, itu masih perlu pembahasan. Namun kalau dari sisi substansi. Bagian-bagian yang membahas seluruh substansi teknis yang ada di masing-masing sektor, working group, engagement group, rerata mereka bulat sepakat, sehingga secara substansi tidak ada masalah," jelasnya.
Susiwijono yang juga merupakan Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia 2022 mengatakan, Indonesia tidak bisa memaksa kehendak negara lain untuk mencapai komunike. Sebab, hasil-hasil yang diperoleh dari forum ini tidak bersifat mengikat, melainkan merupakan rekomendasi dan usulan untuk bisa menangani berbagai isu ekonomi global.
"Kita selaku Presidensi, tuan rumah, ketua, yang mengoordinasikan, kita harus mem-balance posisi dan isu-isu tadi. Indonesia sampai hari ini bisa mengambil peran dan posisi yang sangat baik dan diapresiasi oleh semua pihak yang belum tentu mereka bisa lakukan," jelasnya.
Susiwijino menambahan, draf Leaders Declaration yang akan dibawa ke dalam KTT sebenarnya telah memiliki kerangka yang jelas dan ringkas. Alih-alih membuatnya menjadi tebal hingga puluhan paragraf, Presidensi Indonesia menginginkan hal yang disepakati nanti dalam KTT dapat diikuti dengan aksi nyata melalui program-program yang dapat terukur pelaksanaannya.
Foto: InfoPublik
