Absennya Presiden RI Joko Widodo dalam Sesi ke-77 Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau The 77th Session of the UN General Assembly yang berlangsung pada 20--26 September 2022 tidak menyurutkan langkah Indonesia untuk turut serta dalam mengatasi tantangan global pascapandemi Covid-19.

Delegasi Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. Dalam forum yang digelar di Markas PBB, New York, Amerika Serikat tersebut, Indonesia akan mengangkat enam isu pokok.

Dari enam isu pokok tersebut, salah satunya adalah tentang keketuaan Indonesia di G20 dan memastikan kelancaran pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022.

Selain itu, Menlu Retno dalam pertemuan PBB itu juga akan menyampaikan persiapan keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023; pentingnya merevitalisasi semangat kerja sama multilateral, terutama dalam penanganan masalah global; dan penyelesaian berbagai sengketa secara damai.

“Kita akan menekankan pula pentingnya bagi PBB untuk mengambil peran lebih berarti dan nyata dalam penanganan tantangan global, khususnya pandemi, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim,” jelas Menlu dalam keterangan resminya, Senin (19/9/2022).

Isu lain yang juga akan dikedepankan oleh Indonesia dalam sidang PBB tersebut adalah komitmen dalam penguatan arsitektur kesehatan global, termasuk akses yang setara untuk vaksin dan peralatan medis, kemandirian negara dalam industri kesehatan, inovasi, dan dukungan pendanaan dalam memperkuat kerangka kesehatan global.

Menlu RI dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan pada sesi debat umum di sidang tersebut yang dijadwalkan pada 26 September 2022. Setidaknya, delegasi Indonesia akan mengikuti 60 kegiatan selama High Level Week Sidang Majelis Umum PBB itu.

Adapun Sidang Majelis Umum PPB kali ini mengusung tema "Saat yang Menentukan: Solusi-Solusi Transformatif terhadap Tantangan-Tantangan yang Saling Terkait" atau "A Watershed Moment: Transformative Solutions to Interlocking Challenges".

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini merupakan yang pertama kali digelar penuh secara fisik setelah dilakukan secara daring pada 2020 dan secara daring dan luring pada 2021 akibat pandemi Covid-19.

Di sela-sela pertemuan sidang tersebut, Menteri Retno juga akan melakukan sekitar 34 pertemuan bilateral, di antaranya dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan dengan sejumlah perwakilan negara anggota ASEAN dan anggota G20. Sejumlah Side Event yang diikuti delegasi Indonesia selama High Level Week Sidang Majelis Umum PBB yang digelar sejak 13 September 2022 adalah pertemuan tingkat menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) dan pertemuan para Champions Global Crisis Response Group (GCRG) atau GCRG Roundtable. 

Arsitektur Kesehatan Global dan Ketahanan Pangan

Ketika mengikuti pertemuan FPGH di New York, Senin (19/9/2022), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan peran Indonesia untuk memperkuat infrastruktur kesehatan global, salah satunya melalui program pendanaan global (financial intermediary fund/FIF). Program ini telah disepakati dalam Kelompok Kerja Kesehatan dan Pertemuan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan G20 sebagai rangkaian agenda Presidensi G20 Indonesia 2022.

Kesepakatan program FIF itu menuai hasil manis. Hingga saat ini, komitmen dana FIF telah mencapai USD1,4 miliar (sekitar Rp21 triliun) yang ditujukan untuk mencegah pandemi di masa datang.

Sebagai pengampu G20 tahun ini, Indonesia berperan dalam mendorong pembentukan Perjanjian Pandemi (Pandemic Treaty), yang akan memperkuat peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memperjuangkan prinsip kesetaraan setiap negara dalam arsitektur kesehatan global.

Sekjen PBB Antonio Guteress akan memimpin pertemuan Roundtable GCRG pada 21 September 2022. Sekjen UNCTAD Rebecca Greenspan juga akan memaparkan kompleksitas krisis dan keterkaitan antara dimensi krisis satu dengan lainnya, serta hal-hal yang menjadi kendala dalam penurunan harga komoditas pangan dan energi.

“Krisis sosial diperkirakan akan terus terjadi di beberapa kawasan dunia, seperti di Amerika Latin dan dapat menyebar ke kawasan lainnya. Mengantisipasi gejolak tersebut, komunitas global perlu mempersiapkan program jaringan pengaman sosial yang dapat menunjang ketersediaan pangan dan lapangan pekerjaan,” tegas Deputi Sekjen PBB Amina Mohammed, Sabtu (17/9/2022).

Selama kegiatan Roundtable GCRG, Champions yang hadir akan menyampaikan pandangan dan masukan. Pertemuan akan membahas lebih lanjut isu-isu pangan, energi, dan keuangan. Joint Coordination Centre (JCC) dari Black Sea Grain Initiative akan berbicara mengenai pengelolaan transportasi komoditas pangan dan pupuk dari Ukraina.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono, selaku Sherpa GCRG, menyampaikan bahwa pada side event Roundtable GCRG, kehadiran Presiden RI akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI. Ia juga menyampaikan perkembangan hasil-hasil pertemuan G20 sektor pangan dan energi untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembahasan di Roundtable GCRG tersebut.

Indonesia juga mengusulkan “Bali Energy Transitions Roadmap” sebagai inisiatif agenda global dalam penguatan kerja sama internasional dan arsitektur energi. Sementara itu, pada isu keuangan, Sesmenko Susiwijono menjelaskan bahwa pertemuan Menkeu G20 menyepakati peningkatan alokasi SDR menjadi USD73 miliar yang akan disalurkan melalui IMF serta memperkuat fungsi Global Finansial Safety Net (GFSN).

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari