Ada kabar baik bagi para angkatan kerja. Setelah 2021 dan 2022 format program Kartu Prakerja menggunakan skema semi bantuan sosial, pemerintah mulai tahun depan memfokuskan diri pada peningkatan kompetensi agar kaum muda bisa bersaing di dunia kerja.

Apa saja yang menjadi fokus pada Kartu Prakerja 2023? Program tersebut akan lebih tertuju pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja, Senin (3/10/2022), di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta.

“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Menko Ekon.

Dalam rapat tersebut, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada 2023 dan akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp5 triliun dengan target peserta sebanyak 1,5 juta orang.

Pada kesempatan itu, Menko Ekon mengingatkan kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan, mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal 2023.

Mulai 2023, pemerintah juga menyesuaikan besaran bantuan yang diterima peserta menjadi Rp4,2 juta per individu. Rinciannya berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Pada skema saat ini, peserta pelatihan Kartu Prakerja mendapat bantuan Rp3,55 juta dengan rincian bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak empat kali atau Rp2,4 juta yang diterima peserta serta insentif survei sebesar Rp150 ribu untuk  tiga kali pengisian survei.

Program Kartu Prakerja tersebut akan digulirkan secara daring, luring, maupun bauran. Di samping itu, Kartu Prakerja pada tahun ini juga memungkinkan adanya penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya. 

Seperti halnya beberapa bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah bagi Pegawai/Buruh, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dengan catatan, peserta bukan penerima bansos selama pandemi Covid-19 pada 2020-2022.

Menyangkut transparansi dan akuntabilitas program ini, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Polri dengan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Diharapkan, kerja sama yang sudah terjalin sejak 2020 tetap dilanjutkan.

Sejak digulirkan pada 2022, Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima. Sebanyak 53,6 persen peserta Kartu Prakerja di tahun 2022 ini di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI).

Kartu Prakerja merupakan program government to people yang diinisiasi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital end-to-end. Program tersebut telah terbukti mampu meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, dan daya saing peserta, mendorong kebekerjaan dan memantik kewirausahaan, serta mengakselerasi inklusivitas keuangan menurut berbagai penelitian baik dari lembaga nasional maupun internasional.

Capaian tersebut salah satunya dibuktikan dengan adanya peningkatan sebesar 28 persen atas hasil post-test yang dilakukan peserta program Kartu Prakerja setelah menerima pelatihan. Selain itu, tercatat sebanyak 70 persen peserta juga telah memanfaatkan sertifikat pelatihan program Kartu Prakerja untuk melamar pekerjaan dan sebanyak sepertiga dari peserta yang sebelumnya menganggur telah mendapatkan pekerjaan.

Selain memperoleh apresiasi dari sejumlah lembaga dunia terkait capaian dalam peningkatan kompetensi, program Kartu Prakerja juga dinilai sebagai program pemerintah dengan sistem penyaluran bantuan tercanggih saat ini oleh Bank Dunia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan lembaga lainnya.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kapasitas program Kartu Prakerja yang mampu menyalurkan insentif hingga lebih dari Rp669 miliar dari bendahara umum negara secara langsung kepada penerima tanpa potongan.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari