Pemerintah terus bekerja keras mendatangkan investor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN.
Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menunjukkan dokumen letter of intent (LoI) atau surat ketertarikan investasi dari Pemerintah Malaysia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Januari 2023. Sudah ada LoI dari sebelas perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di IKN Nusantara.
Setelah menerima LOI, maka tahap berikutnya Otorita IKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen. Salah satunya, adalah surat perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreekment/NDA). “Setelah NDA ditandatangani, Otorita IKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Dengan masuknya 11 LoI dari Malaysia itu, berarti hingga hari ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LoI. Tiga dari 11 pengaju LoI itu sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek (SIPP) dari pemerintah.
Kesebelas pengaju LoI itu adalah Aliance MEP, Berjaya, Boustead Properties, Carsome, HCM Engineering, i2 Energy, Olympic Cable, Pharmaniaga, Reneuco, Success Electronics & Transformer Manufacturer, serta Tenaga Nasional. Seluruhnya tertarik menanamkan modalnya pada bidang pengelolaan sampah (waste management), infrastruktur telekomunikasi, dan properti. Kemudian, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.
Pada kesempatan itu, Bambang membeberkan, yang berminat sebenarnya sudah lebih dari 100 investor. Mereka berasal dari luar negeri dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak ketimbang yang dari luar negeri.
Selain investor Malaysia, investor Finlandia dan Spanyol juga berminat bekerja sama. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menyatakan ingin bekerja sama seperti Korea dan Arab Saudi.
Dalam catatan Otorita IKN, pada saat sosialisasi awal peluang investasi di IKN (pre-market sounding) hasilnya adalah dari lahan yang ditawarkan sebesar 38 hektare, permintaan lahan dari calon investor (berdasar LoI) mencapai 965 hektare atau 25 kali lipat. Kemudian dalam market sounding bersama Presiden RI Joko Widodo pada 18 Oktober 2022 tercatat, hingga Januari 2023 permintaan lahan mencapai 1.793 hektare atau 44 kali lipat.
Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati oleh investor. Setelah itu mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah serta teknologi. “Kami yakin, infrastruktur di IKN yang menjadi fokus 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat,” kata Bambang.
Menurut Bambang, pemerintah terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN. Adapun kemitraan pembangunan di IKN Nusantara menggunakan skema KPBU atau public private partnership.
Perumahan termasuk dalam skala prioritas dalam tahapan pembangunan di IKN Nusantara, diikuti dengan penyediaan air minum, instalasi listrik, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan transportasi. "Berikutnya yang high priority ada sekolah, rumah sakit, lifestyle facilities, olahraga, kemudian taman-taman. Mal untuk pekerja mencari hiburan," kata Bambang.
Hingga awal Januari lalu, proyek IKN Nusantara telah menarik nilai investasi mencapai Rp41 triliun. IKN yang mengusung lingkungan hijau bakal menjadi daya tarik tersendiri. Hal itu dikarenakan Uni Eropa tidak memiliki sejumlah proyek besar seperti IKN, dan mereka hanya konsentrasi kepada lingkungan hijau.
Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari