Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) sangat bermanfaat bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan pengembangan keadilan di kawasan Indo-Pasifik.
Di tengah perekonomian global yang masih tidak menentu, kebijakan yang lebih agresif, termasuk melakukan roadshow ke sejumlah negara potensial, adalah langkah tepat untuk menarik investasi ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki keunggulan sebagai tujuan investasi dibandingkan dengan negara lain, yakni regulasi yang ramah bagi pebisnis, pasar yang besar, dan infrastruktur logistik yang semakin memadai.
Sejumlah kebijakan investasi yang ramah investor itu merupakan langkah tepat bila ingin menarik minat investor masuk ke Indonesia. Apalagi, target raihan investasi 2023 sebesar Rp1.400 triliun, naik 16,5 persen dibandingkan perolehan 2022.
Harus diakui, target itu bukan sebuah target yang main-main. Butuh kerja keras untuk mengejarnya. Namun, sebuah pencapaian tidak terlepas dari sebuah proses, yakni kerja keras.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi di kuartal I-2023 mencapai Rp328,9 triliun. “Realisasi investasi itu mencapai 23,5 persen dari target 2023 sebesar Rp1.400 triliun,” sebut Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, dalam satu kesempatan.
Artinya, pencapaian sepanjang kuartal I-2023 itu masih di jalur yang sesuai dengan target investasi 2023. Presiden Joko Widodo dalam pelbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya mendongkrak investasi.
Menurut Kepala Negara, peran investasi sangat penting karena investasi menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional di 2023. “Saya minta masalah investasi ini menjadi perhatian kita semuanya.”
Inilah yang juga melandasi kehadiran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM), Sabtu (27/5/2023). Kerangka kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Ministerial Conference berlangsung mulai 26--27 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat.
IPEF sendiri merupakan sebuah kerangka kerja sama ekonomi di antara negara-negara di kawasan Indo Pasifik yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pada Mei 2022. Negara yang terlibat di IPEF adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Kerangka kerja sama Indo-Pasifik itu bertujuan untuk memajukan ketahanan, keberlanjutan, inklusivitas, pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan daya saing bagi ekonomi di kawasan itu. IPEF juga berkomitmen untuk mempromosikan persaingan yang sehat dengan memberlakukan dan menegakkan pajak yang efektif dan kuat, antipencucian uang, serta rezim antipenyuapan yang sejalan dengan kewajiban, standar, dan perjanjian multilateral yang ada untuk mengekang penggelapan pajak dan korupsi di kawasan Indo-Pasifik.
Melalui inisiatif ini, kerangka kerja sama IPEF bertujuan untuk berkontribusi pada kerja sama, stabilitas, kemakmuran, pembangunan, dan perdamaian di kawasan itu. Apalagi, ke-14 mitra IPEF mewakili 40 persen PDB dan 28 persen perdagangan barang global.
Berkaitan dengan sejumlah agenda pertemuan tingkat menteri dari 14 negara mitra yang telah tergabung dengan IPEF, Airlangga Hartarto menilai, kerangka kerja sama itu sangat bermanfaat menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan pengembangan keadilan di kawasan Indo-Pasifik.
”IPEF merupakan respons atas kondisi saat ini, di mana seluruh negara harus bekerja bersama menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan kesejahteraan serta pengembangan keadilan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Menko Airlangga, didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Perkasa Roeslani.
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF tersebut telah berhasil menyelesaikan berbagai isu penting dan strategis, seperti isu supply chain, trade facilitation, energy transition, dan critical minerals.
Ambassador Katherine Tai dari United States Trade of Representatives dan Gina M Raimondo dari US Secretary of Commerce yang turut hadir dan memimpin pertemuan IPEF tersebut mengapresiasi peran besar Menko Airlangga dalam penyelesaian berbagai pilar IPEF. Selain juga, atas usulan Menko Airlangga terkait dengan critical minerals dalam penyelesaian Pilar I IPEF.
Di tengah pertemuan tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity di Detroit AS, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyempatkan waktu untuk melakukan pertemuan bilateral dengan US Secretary of Commerce, Gina M Raimondo pada Jumat (26/5/2023).
“Indonesia siap untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik, khususnya sebagai pemasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat”, ujar Menko Airlangga saat bertemu dengan Secretary Raimondo.
Indonesia sebagai negara dengan jumlah cadangan nikel yang besar dapat menjadi mitra strategis Amerika dalam mengembangkan kendaraan listrik. Sebagai catatan, Data U.S. Geological Survey memperlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22 persen cadangan global.
Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370.000 ton) dan Rusia (250.000 ton).
Secretary Raimondo mengapresiasi dukungan Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework serta menyampaikan bahwa kerja sama pengembangan baterai kendaraan listrik dapat memberikan dampak besar bagi kedua negara khususnya penyediaan lapangan kerja.
“IPEF dapat menjadi pintu masuk investasi pelaku usaha Amerika ke Indonesia, khususnya di sektor critical mineral, semikonduktor, dan teknologi tinggi.”
Harapannya, investasi Amerika Serikat akan deras masuk ke Indonesia. Apalagi, negara ini merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan kelebihan berupa 272 juta jiwa penduduk. Dari total penduduknya, sekitar 69 persen adalah kelompok usia produktif.
Dalam konteks investasi, data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, Amerika Serikat tercatat sebagai investor asing nomor enam terbesar di Indonesia setelah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia. Pada 2022, realisasi investasi AS di Indonesia tercatat sebesar USD2,12 miliar.
Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari