Rencana pengetatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, yang sedianya diberlakukan pada 1 Oktober 2024 resmi ditunda. Terkait penundaan itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa salah satu alasan utamanya adalah regulasi terkait pengetatan BBM bersubsidi yang masih dalam tahap pembahasan.

“Yang jelas, kebijakan itu tetap menganut prinsip berkeadilan, sehingga distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, terutama bagi kalangan yang memang membutuhkan, seperti petani dan nelayan,” ujarnya Jumat (20/9/2024).

Dia menambahkan formulasi kebijakan ini harus benar-benar memastikan keadilan dalam penyaluran. "Feeling saya sih belum akan diterapkan (1 Oktober)," ucapnya, mengindikasikan bahwa proses pembahasan masih berlangsung.

Pemerintah ingin memastikan bahwa pengetatan BBM bersubsidi tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Sementara itu, PT Pertamina (Persero), yang bertanggung jawab atas distribusi BBM bersubsidi, juga tengah berupaya menjaga kuota penyaluran agar tetap tepat sasaran.

Salah satu caranya adalah dengan digitalisasi melalui penggunaan QR Code, yang sudah diterapkan untuk pembelian solar dan mulai diuji coba untuk Pertalite. Menurut Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran adalah fokus utama perusahaan. QR Code untuk Pertalite telah diujicobakan di beberapa daerah, seperti di Provinsi Lampung, dan diharapkan bisa diperluas ke seluruh SPBU di Indonesia.

Hasil uji coba penggunaan QR Code menunjukkan peningkatan transaksi menggunakan sistem digital ini. Di Lampung, penggunaan QR Code untuk Pertalite meningkat dari 8 persen menjadi 19 persen dalam sebulan terakhir.

Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dari resistensi masyarakat yang enggan menggunakan sistem baru dan lebih memilih pindah ke SPBU yang belum menerapkan QR Code.

Tantangan dan Harapan

Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran menjadi tantangan utama, karena masih banyak kalangan yang mampu menikmati BBM bersubsidi tersebut. Menurut Eddy Soeparno, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, distribusi BBM bersubsidi selama ini dinikmati oleh masyarakat umum, termasuk kalangan yang seharusnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

Eddy menekankan bahwa kebijakan ke depan harus lebih memberikan akses kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan adil. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan berdasarkan kriteria penerima BBM bersubsidi, yang nantinya diatur melalui regulasi yang lebih jelas.

Meski pengetatan BBM bersubsidi ditunda, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap stabil. Harga Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar dijual seharga Rp6.800 per liter.

Penundaan pengetatan penjualan BBM bersubsidi memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih matang dan mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya digitalisasi penyaluran, seperti penggunaan QR Code, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Namun, tantangan utama ke depan adalah memastikan masyarakat dapat menerima dan mengikuti sistem baru ini dengan baik, serta memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar menguntungkan kalangan yang paling membutuhkan.

Untuk itu, pemerintah dan Pertamina perlu bekerja sama demi meningkatkan edukasi dan memperluas implementasi teknologi digital agar penyaluran BBM bersubsidi bisa berjalan lebih efisien dan adil.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/TR