Kementerian Sosial (Kemensos) memulai penyaluran Dana Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahap V di 2024, pada Oktober 2024. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat, terutama keluarga miskin dan rentan miskin, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

BPNT menggunakan mekanisme nontunai, di mana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan itu ditransfer langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM di bank-bank mitra pemerintah, seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BSI.

Jika dihitung sejak September 2024, bantuan yang diterima setiap KPM hingga akhir Oktober mencapai Rp400.000. Uang ini digunakan untuk membeli bahan pangan pokok, seperti beras, telur, dan sayuran di e-warong, sebuah jaringan toko atau warung yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah memastikan, dana BPNT tidak dapat ditarik secara tunai. Hal ini untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pangan, dan tidak disalahgunakan untuk keperluan lainnya. Dengan menggunakan KKS, KPM hanya perlu membawa kartu tersebut ke e-warong yang ditunjuk pemerintah, lalu memilih barang kebutuhan pokok yang diinginkan, dan membayarnya menggunakan saldo yang ada di kartu.

Transparansi Distribusi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang lebih akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) dengan sinkronisasi data karena perubahan data penerima yang dinamis. Apalagi, program itu dimulai menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.

Langkah sinkronisasi dilakukan agar apapun bantuan yang diberikan akan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan bantuan sosial. Jika ada yang berani melanggar, Gus Ipul menekankan, pihaknya sudah siap memberikan sanksi untuk mencegah penyalahgunaan bansos.

“Ya kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami. Meskipun APBN sudah diketok ya, kita ingin memastikan lagi sasaran-sasaran kita ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali,” kata Gus Ipul kepada pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/10/2024).

Dalam tinjauan langsung program bantuan di Jakarta Timur, pada 7 Oktober 2024, Gus Ipul juga mengamati penyaluran bantuan yang menyasar kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. Mekanisme distribusi secara nontunai ini dipilih untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan, serta memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Program tersebut dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan, seperti manipulasi data penerima atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

Cara dan Syarat

Syarat utama untuk menjadi penerima BPNT adalah Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin, dan bukan bagian dari aparatur negara seperti ASN, TNI, atau Polri. Verifikasi data dilakukan dengan mengacu pada data kependudukan yang ada di Dinas Sosial dan Kemensos, di mana data KPM dicocokkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta alamat tempat tinggal.

Setelah proses verifikasi, data tersebut akan divalidasi di lapangan oleh petugas untuk memastikan bahwa penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memeriksa apakah mereka terdaftar sebagai penerima BPNT, warga penerima bantuan dapat melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Pada situs ini, KPM dapat memasukkan data pribadi seperti nama dan alamat untuk mengetahui status penerimaan bantuan. Langkah-langkah untuk melakukan pengecekan ini sangat mudah: buka situs cekbansos.kemensos.go.id, pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, dan masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

Setelah data dimasukkan, sistem akan menampilkan informasi apakah mereka terdaftar sebagai penerima BPNT. Jika terdaftar, mereka akan mendapatkan informasi tentang jadwal penyaluran dan lokasi e-warong terdekat untuk melakukan pembelian kebutuhan pokok. Jika terdapat kendala, KPM dapat menghubungi dinas sosial setempat atau mengakses layanan call center Kemensos yang tertera di situs resmi.

BPNT tahap V ini dijadwalkan mulai disalurkan pada awal Oktober 2024, dan diharapkan selesai pada pertengahan bulan yang sama. Verifikasi dan validasi data penerima dilakukan sebelum penyaluran bantuan, untuk memastikan bahwa penerima yang sah mendapatkan bantuan dengan cepat.

Program ini dirancang untuk terus berlanjut setiap bulannya, dengan dana bantuan yang di rapel dari September hingga Oktober, sehingga KPM dapat mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara berkelanjutan.

Mengurai Kemiskinan

Tujuan utama dari BPNT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan memberikan bantuan dalam bentuk pangan, pemerintah berharap dapat mengatasi masalah ketahanan pangan yang sering kali menjadi tantangan besar bagi keluarga miskin.

Program itu juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan tunai yang sering kali tidak tepat sasaran, serta meningkatkan pengelolaan keuangan rumah tangga secara lebih bertanggung jawab. Salah satu keunggulan dari program BPNT adalah kemampuannya mendorong perekonomian lokal melalui transaksi yang dilakukan di e-warong. Lewat transaksi itu, e-warong mendapatkan keuntungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat menciptakan efek domino yang positif bagi masyarakat, dari peningkatan akses pangan hingga peningkatan pendapatan usaha kecil di tingkat lokal. Dari sisi pencapaian, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu keluarga miskin dan rentan miskin di Indonesia.

Sejak pertama kali diluncurkan, program ini memberikan dampak besar bagi jutaan keluarga miskin Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Sosial, sekitar 18,8 juta KPM menerima bantuan pangan melalui BPNT pada 2023. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan penambahan data penerima manfaat yang dilakukan secara berkala.

BPNT juga dinilai berkontribusi signifikan dalam tahapan penurunan angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 9,57% pada 7September 2023. Program BPNT, bersama dengan Program Keluarga Harapan (PKH), dianggap sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan tersebut​.

Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf