"Melangkah menuju pesawat Hercules TNI-AU dari Jakarta ke Yogya" demikian dituliskan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan dalam akun Instagramnya, @yusrilihzamhd. Sementara itu, Menteri Agraria Nusron Wahid berkomentar, “Banyak zikir. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersial, tapi mantap." Hal itu diungkap pada video yang diunggah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, melalui akun medsos-nya, pada Kamis (24/10/2024).

Mengenakan paduan putih-hitam dengan topi biru, rombongan menteri Kabinet Merah Putih, bertolak menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti kegiatan pembekalan yang berlangsung pada 25--27 Oktober 2024. Selain pembekalan, setibanya di Akmil Magelang, para menteri juga akan mengikuti outbound yang dirancang untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan tugas di kementerian masing-masing.

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu (23/10/2024), menyatakan bahwa kegiatan pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih sebagai suatu hal yang penting untuk membentuk kerja sama tim dan konsolidasi. “Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.

Tugas dan amanah rakyat yang diemban Kabinet Merah Putih memang penuh tantangan. Presiden Prabowo secara garis besar telah menyatakan apa saja yang menjadi misi dan visi pemerintahannya di hadapan Sidang Kabinet. Sejumlah masalah besar yang diangkat antara lain aspek kesejahteraan umum, pendidikan, percepatan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan dan swasembada pangan.

Tantangan Penurunan Kemiskinan

Dari beragam poin masalah tersebut, Kepresidenan Prabowo-Gibran telah melangkah lebih awal untuk mengatasi kemiskinan, dengan sejumlah faktor struktural yang mempengaruhinya. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03 persen setara dengan 25,22 juta orang. Angka itu lebih rendah dibandingkan September 2019 yakni 9,225 persen.

Data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2024 laju penurunan kemiskinan mengalami pelambatan. Jika sebelumnya, yakni pada periode 2014--2019 penurunan kemiskinan mencapai 1,84 persen poin, pada periode selanjutnya persentasenya menyusut, yakni sekitar 0,38 persen poin.

Jika di pedesaan angka kemiskinan menurun dari 12,60 persen pada 2019 menjadi 11,79 persen pada 2024, maka data Maret 2024 menunjukkan pergerakan tingkat kemiskinan di perkotaan menjadi 7,09 persen, dari 6,56 persen pada September 2019. Hal itu terjadi karena kemiskinan di perkotaan bersifat lebih kompleks, dipengaruhi ketidakstabilan pekerjaan di sektor informal, harga perumahan yang tinggi, dan biaya hidup yang terus meningkat. Oleh karenanya pemerintah menyadari, diperlukan strategi khusus untuk menangani masalah kemiskinan perkotaan.

Langkah Strategis, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Salah satu langkah terbarunya adalah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK).

Presiden Prabowo telah mengamanatkan Budiman Sudjatmiko untuk memimpin lembaga baru yang bertugas mengoordinasikan dan mempercepat berbagai program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Budiman yang dikenal sebagai aktivis reformasi dan memiliki pengalaman panjang dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dinilai sebagai sosok tepat untuk memimpin badan ini.

Presiden Prabowo Subianto dalam pengumumannya, pada Jumat (24/10/2024), mengatakan bahwa Budiman memiliki visi yang sejalan dengan pemerintahan Prabowo dalam membangun kebijakan yang berbasis pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. "Budiman memiliki rekam jejak kuat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, dan ini yang kami butuhkan untuk memimpin upaya pengentasan kemiskinan yang lebih terarah," ujar Prabowo.

Sebagai Ketua BPPK, Budiman akan memimpin upaya terintegrasi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan latar belakangnya yang sarat pengalaman dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, Budiman diperkirakan akan mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

"Kita harus bekerja keras, namun juga cerdas. Kemiskinan bukan sekadar soal statistik, ini adalah soal hidup masyarakat yang nyata. BPPK akan berfokus pada solusi jangka panjang yang memperkuat daya saing masyarakat miskin, baik di kota maupun desa," kata Budiman kepada pers, Jumat (24/10/2024).

Budiman menyadari tantangan ini dan menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah menciptakan lapangan kerja yang stabil di sektor perkotaan dan memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya akses terhadap perumahan yang terjangkau sebagai bagian dari solusi komprehensif penanganan kemiskinan di kota-kota besar.

Di sisi lain, wilayah pedesaan juga tetap menjadi fokus BPPK, di mana Budiman berencana mendorong program-program berbasis penguatan ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pengembangan usaha kecil-menengah (UKM). "Di pedesaan, kita perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap teknologi dan pasar yang dapat meningkatkan produktivitas mereka," tambah Budiman.

Kemiskinan di Bawah 6 persen pada 2029

Pemerintahan Prabowo menargetkan penurunan kemiskinan hingga di bawah 6 persen pada 2029. Untuk mengatasi tantangan ini, Prabowo dan Gibran harus merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih mendalam dan terintegrasi.

Salah satu strategi utama adalah diferensiasi pendekatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, kebijakan harus berfokus pada stabilitas pekerjaan dan akses perumahan yang terjangkau. Perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, akses modal untuk usaha kecil, dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Visi Presiden Prabowo untuk menurunkan kemiskinan hingga di bawah 6 persen adalah tantangan besar yang memerlukan komitmen jangka panjang. Kebijakan yang diambil harus berbasis data, konsisten, dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala menjadi sangat penting agar setiap program pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak yang nyata.



Penulis : Dwitri Waluyo
Redaktur : Ratna Nuraini/Taofiq Rauf