Belanja anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bukan hanya untuk membangun infrastruktur, melainkan juga membuka lapangan kerja. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan belanja PUPR, antara lain, untuk menampung tenaga kerja lebih banyak, terutama melalui program padat karya tunai/PKT (cash for work).

Dari pagu Kementerian PUPR tahun 2020, yakni sebesar Rp83,97 triliun, telah dialokasikan Rp11,49 triliun untuk PKT. Progres penyerapannya hingga 18 Agustus 2020 sudah 60,19% atau senilai Rp6,83 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 493.943 orang atau sebesar 80,38% dari rencana 614.480 orang.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema sebagian programnya. Ada sebagian pengerjaan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual (dilaksanakan pihak ketiga), menjadi pola padat karya. Alokasi anggarannya Rp654,4 miliar, dengan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang. Hingga saat ini progresnya sudah 40,54% atau senilai Rp265,3 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau sebesar 33,20% dari target.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tak membutuhkan teknologi. “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, program PKT ini bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki.

Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (KOTAKU), tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, dan recycle (TPS3R), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), serta pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Terdapat 18 kegiatan atau program infrastruktur yang pelaksanaannya diubah dengan metode padat karya dengan durasi kerja 30--100 hari. Kegiatan tersebut di antaranya di bidang sumber daya air (SDA) seperti dukungan manajemen BBWS/BWS, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai, peningkatan tata kelola pengelolaan SDA terpadu, dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku.

Di bidang bina marga melalui kegiatan preservasi jalan di 282 lokasi, pembangunan jalan di 51 lokasi, pembangunan jembatan di 69 lokasi, dan OP jalan bebas hambatan dan perkotaan (JBHP) sebanyak 36 lokasi. Di bidang cipta karya di 274 lokasi, meliputi kegiatan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan sarana prasarana olahraga, dan pasar, pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), penataan bangunan dan lingkungan.

Serta bidang perumahan melalui kegiatan peningkatan kualitas prasarana dan sarana umum (PSU) di kompleks perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 303 penerima manfaat yang tersebar di 69 lokasi.

Sementara itu untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Kementerian PUPR juga memperluas cakupan program PKT dan telah disetujui berdasarkan surat Menkeu Nomor S-191/MK.2/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020, dan revisi DIPA yang tuntas pada Rabu 19 Agustus 2020.

Perluasan cakupan program PKT tersebut diperuntukkan pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun sepanjang 5.000 Km. Direncanakan program ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam tiga bulan. Progam ini dilakukan dalam rangka  mendukung program PEN.

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun yang tersebar di 34 provinsi. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di wilayah barat (Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp413 miliar untuk di wilayah timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program padat karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatra sepanjang 1.668 Km dengan alokasi anggaran Rp309 miliar. Untuk Pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 Km dengan anggaran sebesar Rp154 miliar. Kemudian untuk Pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 Km dengan anggaran Rp124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan di Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 Km dengan anggaran Rp71 miliar. Sedangkan di Pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 Km dengan anggaran Rp189 miliar, dan di Kepulauan Maluku yang dikerjakan sepanjang 230 Km dengan anggaran Rp70 miliar. Di Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 Km dengan anggaran Rp81 miliar.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan padat karya mendukung PEN ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi. "Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan pada Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai,” terang Hedy.

Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp200 miliar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut sebesar Rp114 miliar diperuntukkan untuk di wilayah barat (Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp86 miliar untuk di wilayah timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.

Selain dua program tersebut, masih terkait dukungan PEN, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan pembelian LDW dengan anggaran Rp5 miliar. LDW adalah alat yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah di bawa ke lokasi proyek yang masih sulit diakses.

Penulis: Eri Sutrisno
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini