Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo harus bekerja maraton di Nusa Dua, Bali. Selama dua hari, 13-14 Juli, mereka memandu pertemuan internasional para menteri keuangan dan gubernur bank sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting. Dua hari berikutnya, keduanya memimpin pertemuan FMCBG Kelompok G20. Pertemuan pertama memberi masukan untuk yang kedua.

Suasananya cukup meriah. Tamu asing yang hadir lebih dari 400 orang, termasuk 17 orang menteri keuangan (menkeu) dan 10 gubernur bank sentral dari negara G20, ditambah delegasi dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan ada pula tamu undangan seperti Menkeu Ukraina Serhiy Marchenko, yang hadir secara virtual. Pertemuan ini dihelat secara hibrida dengan 120 peserta yang hadir secara online.

Pada konferensi media, setelah pertemuan FMCBG G20 usai dilaksanakan, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Pery Warjiyo menyampaikan apresiasi mereka, atas dukungan dari negara G20, negara undangan, dan berbagai organisasi internasional yang hadir. Forum itu pun menghasilkan dokumen Chair’s Summary yang terdiri dari 14 paragraf, dengan dua poin yang masih diperdebatkan.

‘’Kita telah menciptakan kemajuan dalam membangun jembatan satu sama lain hingga hari ini dan seterusnya, dalam menanggulangi tantangan yang nanti akan dihadapi ke depan,’’ ujar Sri Mulyani. Sebagai pemimpin Presidensi G20, kata Menkeu pula, Indonesia akan terus menjaga integritas dan efektivitas G20, sejalan dengan prinsip-prinsip G20 yang disepakati, seraya memprioritaskan dialog terbuka dan berfokus pada aksi konkret.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa terlepas dari tantangan situasi yang dihadapi, G20 merupakan sebuah forum penting yang mengkoordinasikan permasalahan ekonomi global dan tetap berkomitmen mewujudkan aksi-aksi nyata.  “Untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,’’ ujar Perry Warjiyo.

Rumusan pada 14 paragraf keputusan itu adalah intisari yang dikupas dari pembahasan atas tujuh isu ekonomi global dan kesejahteraan yang dianggap paling penting dan relevan. Rinciannya, (1) ekonomi global; (2) agenda kesehatan global; (3) arsitektur keuangan internasional; (4)  keuangan;  (5) keuangan berkelanjutan; (6) infrastruktur; dan (7) perpajakan internasional.

1. Ekonomi Global

Pada pembahasan agenda ekonomi global dan risikonya, diskusi terdiri dari dua topik utama. Yang pertama adalah situasi ekonomi global saat ini, beserta tantangannya, termasuk mengenai dampak pandemi Covid-19. Yang kedua, isu perang di Ukraina dengan dampaknya pada prospek ekonomi global, inflasi global, ketahanan pangan dan energi; serta exit strategy dan efek pandemi.

Para anggota G20 menyadari adanya disrupsi pada rantai pasok global, kenaikan harga pangan, dan energi. Kondisi ini memicu inflasi yang mengancam sisi ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan. Para anggota menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan semua kebijakan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan ekonomi guna mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

2. Kesehatan Global

Pada isu kesehatan global, semua anggota menekankan komitmen bersama untuk mengutamakan aksi kolektif dan terkoordinasi dalam mengendalikan pandemi. Para anggota juga menyambut baik lahirnya Financial Intermediary Fund (FIF) bagi persiapan, kesiagaan serta respons (preparedness, prevention, and response). FIF adalah bukti konkret membangun arsitektur kesehatan global.

Beberapa anggota G20 telah mengumumkan kontribusinya untuk FIF, dan beberapa lainnya masih mempertimbangkan. Saat ini, komitmen USD1.28 miliar telah terkumpul untuk FIF, yang antara lain merupakan kontribusi dari Amerika Serikat, Komisi Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura, Inggris, Wellcome Trust, dan Bill and Melinda Gates Foundation. Pada pertemuan ke-3 itu, FMCBG juga menerima janji kontribusi tambahan dari Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea.

3. Arsitektur Keuangan Internasional

Untuk mendorong ketahanan finansial global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko dari volatilitas arus modal yang meningkat, efek negatif spillover, dan kondisi pasar yang tidak menentu dengan memasukkan review dari IMF Institutional View (IV) bagi liberalisasi dan pengelolaan arus modal, pengoptimalan kerangka kebijakan terintegrasi IMF, dan stabilitas makrofinansial.

G20 juga berkomitmen untuk melanjutkan diskusi mengenai implikasi makrofinansial dari Central Bank Digital Currencies (CBDCs) untuk memfasilitasi pembayaran cross-border, seraya menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Prakarsa bersama antara Presidensi G20 Indonesia dan Bank for International Settlement (BIS) Innovation Hub melalui TechSprint 2022 dimaksudkan untuk mencari solusi yang praktikal dan layak untuk menerapkan CBDCs.

4. Keuangan

Terkait masalah sektor keuangan, para anggota telah membahas exit strategy dari Covid-19 guna mendukung pemulihan yang adil berkenaan dengan aspek stabilitas keuangan dan scarring effects. Didiskusikan juga upaya mengatasi kerentanan pada lembaga keuangan nonbank (NBFI); risiko keuangan terkait iklim; aset kripto; inklusi dan digitalisasi keuangan; dan inisiatif kesenjangan data baru.

Anggota G20 mendukung penguatan ketahanan sistem keuangan global. Tak ayal, Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board/FSB) diminta agar mengintensifkan pemantauannya. Dalam hal ini para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan global, termasuk melalui koordinasi berkelanjutan dari langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional.

5. Keuangan Berkelanjutan

Anggota G20 menggarisbawahi peran penting keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif. Tujuannya adalah pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sesuai Perjanjian Paris. Anggota mengapresiasi progres  peta jalan keuangan berkelanjutan G20; dan menyusun kerangka transisi keuangan untuk meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan; meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan; dan mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi.

Pada 14 Juli terjadi titik pencapaian Indonesia dengan peluncuran Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. ETM diharapkan menjadi rencana ambisius yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi kepada energi yang lebih ramah lingkungan menuju nol emisi karbon dengan mekanisme adil dan terjangkau.

6. Infrastruktur

Anggota G20 menekankan komitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau. Anggota juga menerima kerangka kebijakan untuk partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan, yang akan melengkapi investasi sumber lainnya, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh MDBs.

Lebih jauh, anggota juga bisa menerima alat kebijakan untuk menggerakan mekanisme pendanaan bagi peningkatan investasi infrastruktur di perkotaan maupun daerah, serta mendukung cetak biru G20 untuk meningkatkan pembiayaan Infratech.

7. Perpajakan Internasional

Presidensi Indonesia berterima kasih pada para anggota atas komitmennya mengimplementasikan kesepakatan atas dua pilar paket pajak internasional G20/OECD. Para anggota telah mendukung pekerjaan yang terkait pilar satu serta  menerima penyelesaian pilar dua global anti-base erosion (GloBE) Model Rules. Adapun kerangka implementasi GloBE masih dalam pengembangan.

Para anggota menekankan kembali tujuan memperkuat agenda pajak dalam pembangunan sesuai pembahasan G20 Ministerial Symposium on Tax and Development. Peta jalan G20/OECD yang baru untuk negara berkembang dan pajak internasional telah pula disepakati. Para anggota mendukung perkembangan yang dibuat untuk implementasi standar transparansi pajak yang sudah disetujui secara internasional, termasuk upaya secara regional serta mendukung penandatanganan Asia Initiative Bali Declaration.

Ketujuh materi itu adalah rumusan dari rangkaian tiga pertemuan FMCBG G20 di bawah presidensi Indonesia. Ketiganya dilakukan secara hibrida. Yang pertama, dihelat dari Jakarta pada pekan ketiga Februari 2022, yang kedua April di Washington, dan yang ketiga di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Terlepas dari ketujuh materi tersebut, Presidensi G20 Indonesia menegaskan kembali bahwa G20 perlu mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat dunia bahwa G20 memegang komitmen kuat untuk bertindak nyata. Dengan kata lain, semua anggota perlu memastikan implementasi kebijakan yang dihasilkan dari G20 untuk menjawab tantangan global saat.

Melalui inisiatif konkret, dunia akan segera pulih dan bangkit lebih kuat. Recover Together, Recover Stronger.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari