Jakarta, InfoPublik – Kesiapan Indonesia pada Presidensi G20 2022 terutama dalam isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terus diperkuat. Usai melakukan kick-off ceremonial G20 Empower dan Women20 (W20) pada 22 Desember 2021, W20 telah melakukan dan merencanakan berbagai agenda menuju perhelatan Grand W20 Summit pada Juli 2022 di Danau Toba, Sumatera Utara.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny Rosalin, menegaskan kesuksesan Presidensi G20 terutama pada isu pemberdayan perempuan dan kesetaraan gender tidak lepas dari kolaborasi dan komitmen bersama berbagai pihak.

Dalam hal itu, tugas KemenPPPA, W20, dan G20 Empower adalah turut memastikan terjadinya proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang lebih inklusif dan responsif gender.

"Hal itu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga lembaga masyarakat melalui W20, dan dunia usaha melalui G20 Empower, serta stakeholder lainnya, termasuk perempuan untuk turut berpartisipasi dan berkolaborasi," tutur Lenny dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022).

W20 merupakan salah satu kelompok atau forum khusus pada G20, yang mendiskusikan penguatan posisi dan isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. W20 telah menentukan agenda dan tema kerja yang akan dibahas. Sejak 2021, Kemen PPPA selaku mother ministry telah mendampingi berbagai diskusi-diskusi yang dilakukan W20.

Chair Women20 (W20) Indonesia, yakni Ketua Bidang Luar Negeri Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Hadriani Uli Silalahi, menjelaskan W20 memiliki misi untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke deklarasi pemimpin G20.

W20 mengusung empat isu prioritas. Pertama, mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian. Kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Keempat, kesehatan yang responsif gender.

"Melihat kesenjangan, terutama terkait isu-isu perempuan yang masih besar sekali, dengan tema yang diusung, W20 berupaya mendorong agar kesenjangan itu menjadi berkurang. Kami memiliki strategi advokasi yang kuat melalui pengumpulan komitmen konkrit, penyelarasan, dan kolaborasi melalui acara bersama stakeholders lainnya, kemitraan strategis dengan organisasi internasional, serta produk pengetahuan yang dibentuk dalam riset dan studi," jelas Uli.

Uli menambahkan, pihaknya juga telah melakukan dan merancang sejumlah agenda. Beberapa side event hybrid W20 akan berlangsung di sejumlah kota di Indonesia seperti Batu, Likupang, Banjarmasin, dan Manokwari.

"Setelah kick off 22 Desember 2021, kami sudah melakukan serangkaian meeting bilateral dengan negara anggota W20. Kami juga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengadakan berbagai side event. Khususnya pada Februari 2022, kami akan mengadakan side event pertama di Likupang, Sulawesi Utara dengan mengangkat tema diskriminasi, dan diikuti agenda di berbagai daerah lainnya," tutur Uli.

Uli menjelaskan, penyelenggaraan W20 di berbagai daerah untuk menunjukkan kepada dunia khususnya negara-negara W20, bahwa Indonesia dengan banyak pulau memiliki tekad untuk recover together terutama sesudah masa pandemi, dan menunjukkan upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Foto: Kemen PPPA