Tak perlu lagi sumur pompa, sumur jet pump, apalagi sumur artesis yang menghujam sampai 200 meter ke dalam tanah. Semua kebutuhan air bersih penduduk Jakarta akan dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada 2030. Target ini pun dicanangkan secara bersama-sama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemprov DKI Jakarta.

Permufakatan itu telah diikat pada nota kesepakatan (MoU) yang ditandangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Anies Baswedan, pada Senin (3/1/2021), di Kantor Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves). Mou itu sendiri disusun dengan tajuk ’’Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”, yang penandatangannya disaksikan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Kolaborasi tersebut, menurut Menko Luhut, diperlukan di tengah isu amblesnya permukaan tanah (land subsidence), terutama di bagian utara, dan potensi tenggelamnya Jakarta. Pengambilan air tanah secara besar-besaran setidaknya dalam 40 tahun terakhir, telah membuat struktur tanah di bawah kota Jakarta hancur. Ditambah besarnya beban badan jalan, struktur bangunan, dan aneka macam infrastruktur kota, tanah Jakarta pun ambles.

Dalam satu dua dekade terakhir, permukaan tanah di wilayah utara Jakarta turun 7--8 cm per tahun. Situasi ini diperburuk oleh naiknya air laut akibat perubahan iklim yang sudah berjalan dengan laju 3 mm per tahun. Untuk menahan laju subsidensi tanah itu, eksplotasi air tanah harus dipangkas, dan bisa memungkinkan dihentikan sama sekali. Kebutuhan air bersih dipenuhi oleh air PDAM.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana bersama dan menyinergikan proyek inisiatif sistem penyediaan air minum (SPAM) . Rencana itu dituangkan dalam nota kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu, serta skema pembiayaan yang tepat,” kata Menko Luhut Pandjaitan.

Kerja sama dengan  pemerintah pusat memang perlu dilakukan, karena sumber daya alam Pemprov DKI, terkait ketersediaan air baku bagi  SPAM, sangat terbatas. Kementerian PUPR mengisi celah ini dengan berkomitmen membangun tiga SPAM Regional melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Saat ini, cakupan layanan perpipaan air minum di DKI Jakarta baru mampu memenuhi 64 persen dari luas wilayah, menyuplai 20.725 liter/detik air kepada 908.324 sambungan pelanggan, yang mewakili sekitar 55 persen kebutuhan air bersih DKI Jakarta. Kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga di Jakarta sekitar 75 persen. Selebihnya untuk kebutuhan niaga (hotel, perkantoran, sentra peniagaan, mal, pasar, atau tempat rekreasi), kantor pemerintahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan masih banyak lainnya. Beribu-ribu rumah tangga, sebagian tempat niaga, dan fasos-fasum, masih belum bisa mengakses air PDAM.

Sumur pompa, jet pump, bahkan sumur artesis masih terus beroperasi. Bagian terbesar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pada 2019 diperkirakan 3,77 juta m3 air disedot dari tanah Jakarta Selatan, dan 1,69 juta lainnya di Jakarta Timur. Pada saat yang sama 918 ribu m2 air tanah dihisap dari Jakarta Pusat, 668 ribu m3 dari Jakarta Barat,dan 197 ribu m3 dari Jakarta Timur.

Jaringan pipa PDAM memang lebih banyak terpasang di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara melayani warga yang sejak dua tiga dekade ini sulit mengakses air tanah karena kualitas air tanahnya sudah ambruk. Intrusi air laut telah menyusup jauh ke daratan. Keterbatasan sumber air baku membuat Pemerintah DKI Jakarta sulit mengembangkan layanan air bersih secara lebih masif.

Untuk menjawab kebutuhan air warga DKI Jakarta, Kementerian PUPR akan membangun tiga SPAM Regional, meliputi SPAM Regional Jatiluhur I berkapasitas 4.000 liter/detik, yang akan menambah 13% layanan. Lalu, dari SPAM Bendungan Karian di Lebak, Banten, melalui jalur pipa Karian-Serpong, akan dipasok air bersih 3.200 liter/detik menambah 10% layanan. Ketiga, SPAM Juanda II yang mengambil air baku dari Bendung Jatiluhur, kapasitasnya 2.054 liter/detik, yang menambah 7% layanan.

“Mudah-mudahan pada 2030 semua penduduk di DKI Jakarta dapat kita layani dengan air minum perpipaan. Dengan demikian, pemanfaatan air tanah lebih terkendali,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam pembangunan ketiga SPAM itu, swasta boleh dilibatkan dengan membentuk perusahaan patungan bersama BUMN Karya.

Perusahaan patungan ini yang akan membangun instalasi berikut perpipaannya sampai ke Jakarta. Namun begitu masuk Jakarta, tanggung jawabnya ada di tangan Gubernur DKI. Ada kemungkinan Pemprov DKI bekerja sama dengan swasta untuk perluasan perpipaan hingga ke rumah pelanggan. Pelaksanaannya ialah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta. Setelah itu, sumur-sumur yang ada bisa pensiun.

Gubernur DKI Anies Baswedan optimis pelayanan air perpipaan bagi masyarakat DKI Jakarta dapat terpenuhi sebelum 2030. “Dengan ditandatanganinya MoU ini, insyaallah target kita melayani 100 persen warga DKI Jakarta dapat tercapai. Bahkan bisa lebih awal, kalau kita tangani bersama-sama, ketidaktersediaan air minum perpipaan ini. Harapannya, land subsidence juga bisa tertangani,” ujar Gubernur Anies Baswedan.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari