Hiruk-pikuk Lebaran Idulfitri 2022 telah usai. Sebagian besar pemudik pun sudah kembali ke tempat asal masing-masing dan siap menjalani aktivitasnya sebagaimana biasa. Namun mempertimbangkan situasi kepadatan arus transportasi ke berbagai arah, terutama ke Jabodetabek, ditambah masih ada risiko penyebaran Covid-19, pemerintah menganjurkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), serta pembelajaran daring bagi pelajar, selama sepekan, yakni 9–14 Mei 2022.

Adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kali pertama melansir anjuran WFH bagi ASN serta pegawai swasta selama sepekan pascalibur lebaran. Dari laporan arus lalu lintas yang masuk, Kapolri melihat  ada potensi  horor di jalan raya pada puncak arus balik lebaran 6–8 Mei 2022. Bila ratusan ribu kendaraan meluncur bersamaan di jalan raya, maka segala rekayasa lalu lintas bisa percuma.

‘’Kita mengimbau, bila masih memungkinkan, untuk satu minggu bisa melaksanakan aktivitas WFH,” ujarnya di Bali, Kamis (5/5/2022). Jenderal Listyo Sigit menganjurkan, kantor-kantor  pemerintah dan swasta memberi kesempatan karyawan menunda perjalanan untuk menghindari kemacetan di sepanjang perjalanan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo pun menyatakan  sepakat. ‘’Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) diharapkan bisa mengatur pembagian jadwalnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Tjahyo pada Jumat (6/5/2022), seperti dilansir dari laman Kemenpan RB.

Tjahyo juga menilai, WFH ini sejalan dengan upaya mengurangi risiko adanya lonjakan penularan Covid-19 yang bisa terjadi pascamobilitas tinggi oleh masyarakat di tengah liburan panjang. WFH, menurut Tjahyo, merupakan langkah isolasi mandiri secara terbatas, menunda kontak di tempat kerja, sambil memastikan bahwa situasinya lebih aman.

Anjuran WFH itu juga disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjadi penanggung jawab Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali. “Pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam satu dan dua minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing. Kami juga mengimbau agar mengoptimalkan work from home, selama beberapa waktu ke depan, untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19 ini,’’ ujar Menko Luhut Panjaitan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2022).

PPKM Berlanjut

Dalam kata  pengantarnya menjelang sidang kabinet Senin (9/5/2022), yang dirilis melalui kanal Youtube di malam harinya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa PPKM secara nasional masih akan berlanjut. ‘’Banyak masyarakat yang menunggu, urusan PPKM ini sudah berhenti atau masih diteruskan? Masih diteruskan. Tolong disampaikan, PPKM masih berlanjut sampai kita benar-benar yakin bahwa pandemi Covid-19 bisa kita kendalikan,’’ ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengakui dan mengapresiasi bahwa tren kasus harian Covid-19 telah melandai ke tingkat yang rendah dengan 227 kasus per hari pada 8 Mei 2022. Namun, adanya 6.192 kasus aktif per hari itu juga harus menjadi perhatian. ‘’Kita  tetap harus waspada. Kasus aktif yang ada harus kita ikuti dan kita waspadai,’’ ujarnya mewanti-wanti.

Secara lebih terinci, Menko Luhut, dalam keterangan persnya menyebut bahwa secara beruntun 25 hari, kasus harian di Indonesia sudah berada di bawah 1.000, dan dalam 10 hari terakhir kasus baru sudah di bawah 500. Angka keterpakaian bed rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di ruang-ruang rawat Covid-19 tinggal 2 persen yang terisi. Kematian pun jauh menyusut. Tingkat penularan, yang biasa diukur dengan indikator reproductive rate (Rt), sudah meluncur di bawah 1.

‘’Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai membuat kita terlena dan akhirnya akan menjadi sia-sia,’’ ujar Luhut Pandjaitan. Maka, PPKM masih dijalankan, dengan sejumlah relaksasi yang  akan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. “Relaksasi aturan PPKM akan dilanjutkan dan terus dipermudah, dilonggarkan, tapi  akan tetap terus mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya. Pengunaan masker dan aplikasi PeduliLindungi masih akan terus berlaku.

Bahwa, indikator-indikator keparahan pandemi terus menurun, di tengah hiruk-pikuk Lebaran yang terjadi sejak sepekan terakhir April 2022, tentu perlu disambut baik. Apalagi, seperti disebut Luhut Pandjaitan, mobilitas masyarakat meningkat 48,1 persen dari baseline. Pasar tradisional dan modern, pusat perbelanjaan, restoran, kafe,  hotel, tempat rekreasi, jalan raya, terminal, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, dan semua area publik ramai dipadati pengunjung.

Terkesan bahwa pandemi sudah berlalu. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti. Dampak mobilitas massif dalam libur panjang lebaran itu baru bisa dilihat 27–34 hari pascapuncak mobilitasnya. ‘’’Sekarang baru hari yang ke-7. Kita baru bisa lihat 20 hari sampai 27 hari ke depan,’’ kata Budi Gunadi, yang memberikan keterangan pers setelah Luhut.

Menkes Budi Gunadi mewaspai adanya kemungkinan penyusupan varian baru di tengah mobilitas warga yang begitu tinggi, dari dalam dan luar negeri. ‘’Kita sekarang dalam fase monitoring. Sebab, lonjakan kasus itu biasanya terjadi bila ada varian baru yang masuk,’’ kata Menkes.

Maka, meski langkah relaksasi akan terus dilakukan, kewaspadaan pun masih ditegakkan. Kebijakan vaksinasi, vaksin booster, testing, tracing, dan aplikasi PeduliLindungi akan terus dijalankan. Sejauh ini, sudah 400 dosis vaksin telah dibagikan ke 199,4 juta penduduk, selama 16 bukan belakangan ini. Jumlah itu masih perlu ditingkatkan guna menjaga imunitas masyarakat pada  kondisi yang paling optimal.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari