Indonesia.go.id - Menghitung Penyerapan Tenaga Kerja dari Proyek Strategis Nasional

Menghitung Penyerapan Tenaga Kerja dari Proyek Strategis Nasional

  • Administrator
  • Kamis, 4 Agustus 2022 | 07:10 WIB
INFRASTRUKTUR
  Foto udara Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) seksi 3 di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (29/7/2022). Proyek strategis nasional (PSN), menjadi kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memacu pemerataan pembangunan. Antara Foto/ Fakhri Hermansyah
Catatan Kemenko Perekonomian, dari 208 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berjalan sejak 2016, sudah terserap sebanyak 11 juta tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo.

Di mana, Indonesia Sentris menjadi fokus pembangunan itu, dengan merajut konektivitas  antarpulau Nusantara dan mencapai pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Di antara itulah, terdapat proyek strategis nasional (PSN), yang menjadi kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memacu pemerataan pembangunan. Adapun proyek-proyek infrastruktur skala besar dan berdampak luas yang termasuk dalam PSN itu telah dijalankan sejak 2016, setelah ditetapkan pertama kali oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Aturan pelaksanaan PSN, yang merupakan salah satu program utama Presiden Joko Widodo, telah empat kali mengalami perubahan. Terakhir Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total 208 proyek dan 10 program. Estimasi total nilai investasi dari situ mencapai Rp5.739,7 triliun.

“Sejak 2016 sampai Juni 2022, sebanyak 135 PSN sudah selesai dengan nilai investasi Rp858 triliun,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo saat Media Briefing tentang Pencapaian PSN Semester I-2022, di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Deputi Wahyu, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menyampaikan bahwa sepanjang 2016 hingga 2022 telah dikembangkan infrastruktur di berbagai sektor dan telah memberikan dampak signifikan. Sektor-sektor tersebut, antara lain, hulu migas, perkeretaapian, irigasi, teknologi, air bersih dan sanitasi, bendungan, bandar udara, ketenagalistrikan, jalan tol, serta pelabuhan.

Sejumlah dampak signifikan PSN, di antaranya, dari sektor teknologi adalah tuntasnya proyek Palapa Ring paket barat, tengah, dan timur. Proyek itu mampu melayani 440 kabupaten/kota, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) hingga 4,5 persen--6,4 persen.

Di samping itu, dari 48 bendungan PSN yang telah terbangun, sehingga mampu menambah persediaan air baku sebesar 2,67 miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 10.300,74 m3/detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 liter/detik, mengairi sawah seluas 283 ribu hektare, dan menyuplai 143 megawatt (MW) listrik.

Sejak 2015 pula, panjang tol yang sudah beroperasi sampai saat ini telah mencapai total 1.556 km. Sedangkan panjang jalan tol yang sedang konstruksi mencapai 743 km.

Untuk sektor air bersih dan sanitasi, selama 2016 hingga Juni 2022, terdapat tiga proyek sistem penyediaan air minum (SPAM), dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang sudah selesai. Tiga proyek SPAM tersebut mampu menambah layanan kepada lebih dari dua juta orang.

Khusus untuk semester I-2022, sebanyak tujuh PSN sudah diselesaikan dengan nilai investasi sebesar Rp138,1 triliun. Ketujuh PSN itu terdiri dari empat proyek PSN dan tiga proyek dalam program PSN. Empat proyek PSN yang sudah selesai, yaitu Terminal Multipurpose Labuan Bajo (Manggarai Barat, NTT), Kawasan Industri Weda Bay (Halmahera Tengah, Maluku Utara), Kawasan Industri Tanjung Enim (Muara Enim, Sumatra Selatan), dan Kawasan Industri Terpadu Batang (Batang, Jawa Tengah).

Sementara itu, tiga proyek dalam program PSN yang sudah selesai, yakni Central-West Java Transmission Line 500 KV (Jawa Barat-Jawa Tengah), Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo (Surabaya), dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota Kabupaten Merauke (Papua).

“Selain 135 PSN yang sudah selesai, kondisi eksisting saat ini atau hingga Juni 2022 terdapat 27 proyek dan 8 program proyek yang beroperasi sebagian. Sedangkan, proyek yang sudah tahap konstruksi sebanyak 91 proyek dan 13 proyek dalam tahap transaksi. Kalau proyek yang dalam tahap penyiapan sebanyak 37 proyek dan 2 program PSN,” jelas Wahyu.

Serapan Lapangan Kerja

Ihwal dampak PSN terhadap lapangan kerja, Kemenko Perekonomian menghitung, sejak 2016 sampai saat ini dari 208 PSN yang telah berjalan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 11 juta orang. Deputi Wahyu Utomo mengatakan, proyeksi angka penyerapan tenaga kerja tersebut diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari 208 proyek tersebut.

Sementara itu, estimasi penyerapan lapangan kerja PSN secara langsung akan mencapai 1,9 juta pada periode 2020 hingga 2024, dari 200 PSN yang tersebar di tiga program. KPPIP merinci, PSN di Pulau Jawa akan menyumbang sebanyak 696.065 lapangan kerja. Kemudian, PSN di Pulau Sumatra menyumbang 415.820 lapangan kerja.

Adapun, Kalimantan menyumbang 221.370 lapangan kerja. Sedangkan, lapangan kerja PSN di Sulawesi diproyeksikan mencapai 192.976. Lalu, serapan lapangan kerja di Maluku dan Papua mencapai 157.531.

Dari proyek yang tersisa sampai 2024, serapan lapangan kerja di Bali dan Nusa Tenggara diproyeksikan sebanyak 27.925 lapangan kerja. Sementara itu, secara nasional, serapan lapangan kerja PSN mencapai 240.709.

Meski begitu, pemerintah akan kembali merevisi Peraturan Menko Perekonomian 7/2021 dengan menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian nomor 9 tahun 2022, di mana dalam aturan itu daftar PSN menjadi 200 proyek dan 12 program. Dengan demikian, ada delapan proyek yang dikeluarkan dan dua program yang ditambahkan.

Beberapa proyek yang dikeluarkan, di antaranya, adalah Bendungan Tiro di Aceh, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Api-Api di Sumatra Selatan, Inland Waterways Cikarang-Bekasi Laut (CBL), Bandara Bali Utara, dan Kereta Api Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur. Proyek-proyek itu terpaksa dikeluarkan karena tidak ada kemajuan dalam pelaksanaannya.

Wahyu Utomo mengungkapkan, yang dituangkan dalam Permenko merupakan hasil evaluasi sesuai arahan Presiden Jokowi, sehingga ada beberapa proyek yang dikeluarkan dan ada beberapa proyek yang tetap eksis.

Proyek-proyek tersebut tetap dimasukkan karena dinilai sangat strategis, tidak menggunakan uang APBN. Selain itu, diperkirakan dapat selesai sebelum 2024 serta dapat menambah potensi penyerapan tenaga kerja.

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari