Pada Rabu, 28 September, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat. Hadir dalam acara itu, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan para menteri lainnya.

Peluncuran itu menjadi langkah besar KKP dalam mengimplementasikan lima Program Ekonomi Biru yang sudah digagas untuk menjaga kesehatan ekologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan secara nasional. Integrated Maritime Intelligent Platform yang berfungsi sebagai pusat komando (command center) dan pusat data terintegrasi untuk merespons kejadian di laut. Selain itu, sebagai rujukan pengambilan kebijakan dan keputusan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Pada tahap awal, penyiapan command center fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit, penyiapan sumber daya manusia, serta sistem pengawasan. Ke depan, akan ditambah dan diperkuat dengan fasilitas data satelit dalam mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut.

Kegiatan command center juga akan fokus pada kebijakan penangkapan ikan secara terukur dengan melakukan pemantauan aktivitas perikanan di perairan Indonesia dan mendeteksi setiap potensi pelanggaran secara real time dan continue menggunakan data satelit.

Melalui platform command center, KKP akan lebih optimal lagi dalam menjawab tantangan sektor kelautan dan perikanan. Kami berkomitmen menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, laut Indonesia yang seluas 6,4 juta kilometer persegi dan berada di posisi geostrategis sangat menguntungkan.

Dari perspektif ekonomi, jika sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dikelola dengan baik, keberadaannya dapat menyumbang lebih dari 6--7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). “Sebanyak empat juta orang akan mendapatkan manfaat pekerjaan dan menyumbang 50 persen asupan protein laut untuk ketahanan pangan,” ujar Menko Luhut saat meresmikan command center Kementerian Kelautan dan Perikanan itu

Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan dibangun untuk mencegah potensi pelanggaran penangkapan ikan secara real-time. Command Center tersebut menggunakan perangkat Integrated Maritime Intelligent Platform dan berbasis pengawasan satelit yang bertujuan untuk menjaga dan mendeteksi aktivitas kapal ikan dan data-data spasial tematik.

“Penangkapan ikan berlebihan, IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, serta pencemaran laut perlu menjadi perhatian bersama,” kata Menko Luhut. Sebab, hal tersebut tidak hanya mengancam sumber daya dan ekosistem laut, melainkan juga turut mengancam ketahanan pangan, ekonomi negara, dan pendapatan masyarakat yang berada dalam lingkungan usaha kelautan dan perikanan.

Secara ekonomi, Menko Luhut melanjutkan, aktivitas ilegal ini juga menurunkan tingkat kepercayaan pasar perikanan global dan minat investasi kelautan perikanan. Selain itu, akan berpengaruh terhadap pencapaian ekonomi biru dan target pemerintah dalam mewujudkan sustainable development goals.

“Saya mendapat laporan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menyiapkan peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur,” tutur Menko Luhut. 

Dia pun berharap regulasi tersebut dan turunannya secara simultan dapat meningkatkan produktivitas perikanan nasional, melindungi investasi nasional, kesejahteraan nelayan, dan mempercepat target Indonesia menjadi pemain perikanan global. “Harus masuk dalam lima besar negara ekspor dunia. Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi," ungkap Menko Luhut, dalam sambutannya.

Menko Luhut meyakini, keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatnya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespons kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam lima program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan command center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis vessel monitoring system (VMS) dan automatic identification system (AIS), fitur dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada command center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik pendidikan vokasi KP, sebaran penyuluh kelautan, sebaran unit pengolahan ikan, data pelabuhan perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari