Kenaikan harga beras yang mencapai sekitar 5--6 persen dari harga normal dalam beberapa bulan terakhir membuat pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat tak mampu. Fluktuasi harga beras berdampak pada tingkat inflasi.

Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada jajaran pemerintahan agar mendistribusikan bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan mulai September 2023.

“Mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras satu keluarga penerima manfaat dapat 10 kilogram beras. Ini juga seperti operasi pasar,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Presiden menjelaskan, bantuan pangan berupa 10 kg beras tersebut akan didistribusikan setiap bulannya kepada KPM sejak September hingga November 2023 atau mencapai 210 ribu ton beras per bulan. Sebelumnya, bantuan pangan beras ini akan dibagikan pada Oktober 2023, namun dipercepat mengingat harga beras yang masih tinggi serta situasi iklim akibat ancaman El Nino yang memicu ketersediaan bahan pangan.

Saat ini stok cadangan beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton sehingga dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan Nasional. Adapun, Bulog saat ini memiliki stok 1,2 juta ton, sisanya sebesar 400 ribu ton lagi adalah jatah beras impor.

Presiden juga meminta agar para pemangku kepentingan, seperti Perum Bulog dan pemerintah daerah dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar jika harga beras masih belum stabil.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mendorong pemda untuk meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah. Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Kepala Negara meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

“Harus ada cadangan pangan di daerah, itu harus ada. Segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah. Seperti yang terjadi di Papua kemarin, kita cek memang tidak ada stok sama sekali, ya karena enggak ada cadangan pangannya, ya didrop (dikirim,red) dari Jakarta,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengintervensi pasar. Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap.

Tinjauan Penyaluran Bansos

Sementara itu, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial regular kepada masyarakat tak mampu. PT Pos Indonesia menyebutkan penyaluran Bantuan Bansos Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditugaskan Kementerian Sosial melalui BUMN tersebut pada tahap II di Juli 2023 mencapai 96,74 persen.

Menurut Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris, dari 3,5 juta data KPM yang ditargetkan sudah tersalurkan lebih kurang 3,4 juta keluarga secara nasional. Meski penyaluran Bansos Sembako dan Program PKH dijalankan dengan baik, Pos Indonesia bertekad untuk bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang.

Sejumlah perbaikan, inovasi, dan secara bertahap melakukan transformasi digital secara menyeluruh, lanjutnya, perlu dilakukan untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah. “Karena selain harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, penyaluran ini menyangkut anggaran negara akan dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Haris.

Pemerintah daerah bersama Perum Bulog juga terus melakukan upaya antisipasi kenaikan harga beras dengan menggelar operasi pasar di sejumlah kota. Seperti Pemerintah Kota Malang menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga beras, kemudian Pemprov Sumatra Selatan siapkan intervensi harga beras.

Selanjutnya, Bulog Bondowoso akan menggelontorkan 25 ton beras seharga Rp9.450 per kilogram, dan Bulog Cirebon siap mendukung beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), hal serupa juga dilakukan oleh Pemkab Pamekasan, Jawa Timur.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari