Pembangunan infrastruktur dalam sembilan tahun, yakni mulai 2015–2023, ditujukan untuk efisiensi biaya logistik hingga konektivitas sosial budaya. Global Competitiveness Index Indonesia ada di angka 51 (2023), naik dari 54 di 2014.
Belum melompat, tapi sudah kelihatan meningkat. Begitulah ungkapan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tatkala memberi sambutan di acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU ke-78 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023. Hadir dalam kesempatan itu 250 penggiat infrastruktur.
Penilaian Presiden Jokowi merujuk pada IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, yang menempatkan Indonesia di peringkat 51 (2023), naik dibanding peringkat 54 pada 2014. "Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan Global Competitiveness Index kita masih di angka 51, ya naik dari 54 ke 51," ucap Presiden Jokowi.
Pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan langkah membangun infrastruktur sejak 2015. Salah satu prioritas utama kebijakan itu dibutuhkan untuk Indonesia, negara besar dengan 17 ribu pulau. Infrastruktur konektivitas berupa jalan, pelabuhan, juga airport. Selain itu juga infrastruktur dalam rangka penyediaan air dimulai dari bendungan, irigasi, dan juga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan: rumah sakit, sekolah, serta pasar rakyat.
Semua infrastruktur tersebut dibangun oleh pemerintah, dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Keberadaan infrastruktur tersebut memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Presiden Jokowi meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.
Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara RI. “Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada airport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada seaport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada jalan," jelas Presiden Jokowi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Sekaligus juga dapat mempersatukan anak bangsa. Karena ada bandara, warga dari satu daerah bisa pergi ke daerah lain dengan mudah dan cepat. “Orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya, sekali lagi, juga mempersatukan," imbuhnya.
Proyek Strategis Nasional
Sepanjang 2015--2023, Indonesia telah membangun sejumlah infrastruktur antara lain 42 bendungan yang telah selesai, irigasi untuk 1,2 juta hektare lahan, jalan tol sepanjang 2.143 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah sejumlah 8,2 juta melalui Program Sejuta Rumah, hingga pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah daerah.
Dalam kurun yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, Kementerian PUPR juga mendapat penugasan menyelesaikan 170 proyek strategis nasional (PSN). Sampai dengan tahun 2023 telah dapat diselesaikan 99 PSN, seperti telah diselesaikan 42 bendungan, 2.143 km tambahan jalan tol, dan 1,3 juta hektare jaringan irigasi baru. "Sebanyak 40 PSN lainnya akan diselesaikan tahun 2024 dan sisanya setelah 2024. Untuk pembangunan prasarana dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), kini, progres fisik jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintah, sumbu kebangsaan, kantor dan istana presiden telah mencapai 60%, sehingga rencana peringatan Kemerdekaan RI ke-79 pada 2024 insyaallah dapat dilaksanakan di IKN," kata Menteri Basuki.
Sedangkan untuk infrastruktur kerakyatan, Menteri Basuki mengatakan, telah dapat dibangun 583 jembatan gantung dari 2016 hingga 2023 dan tambahan 70 jembatan gantung lagi di 2024. "Khusus untuk pembangunan pasar, kami laporkan telah selesai (2018–2023) sebanyak 29 pasar. Selanjutnya sesuai dengan perintah bapak Presiden Jokowi, untuk 2023—2024, akan dilanjutkan dan dituntaskan pembangunan 30 pasar. Secara keseluruhan untuk kegiatan padat karya tunai di semua sektor PUPR, sejak 2016 hingga 2023 telah menyerap lapangan kerja bagi lebih dari 5,4 juta orang," kata Menteri Basuki.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan, dikatakan Menteri Basuki dapat diwujudkan karena adanya sinergi dan kerja sama, serta dukungan yang sangat baik dari kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, di Hari Bakti PU 2023, Menteri Basuki menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang telah mendukung program infrastruktur.
"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Menteri Keuangan atas dukungan penyediaan anggaran serta kelancaran pengurusan dokumen anggaran, termasuk mekanisme pengadaan lahan oleh LMAN. Juga kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan prioritas dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur bendungan, jalan tol dan IKN," kata Menteri Basuki.
Ucapan terima kasih juga disampaikan khusus Menteri Basuki kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN yang selalu memberi perhatian khusus dalam penyelesaian pembebasan lahan. Lalu Menteri BUMN yang juga selalu melakukan pembinaan pengusahaan BUMN Karya untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik, Menteri Perhubungan sebagai sesama mitra kerja Komisi V DPR RI dalam meningkatkan konektivitas nasional, termasuk pengaturan kelancaran mudik lebaran dan hari libur nataru.
Serta tentunya, Menteri Basuki melanjutkan, kepada Bapak Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BPKP yang terus menerus mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk dapat mencegah penyelewengan dan meningkatkan tata kelola, serta Kepala Otorita IKN yang secara intensif berkoordinasi dan bersinergi dalam mempercepat pembangunan prasarana dan sarana, serta masuknya investasi di IKN.
Apresiasi Kinerja PUPR
Presiden mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan berbagai infrastruktur. Presiden Jokowi berpesan agar dalam perencanaannya, pembangunan infrastruktur bisa lebih komprehensif. Misalnya, saat membangun jalan, maka sebaiknya pengerjaannya mencakup drainase, trotoar, hingga lanskapnya.
"Saya rasa kemudian di kecepatan juga sangat baik. Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam pengerjaan realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum, itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai. Itu yang sebetulnya sudah saya tekankan kepada kementerian yang lain untuk meniru PUPR," tandas Presiden.
Selamat memperingati Hari Bakti PUPR ke-78, Dirgahayu PUPR. “Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelumnya. Itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai," kata Presiden.
Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari