Selain infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan fokus utama pemerintah Indonesia dalam 10 tahun (2015--2024) terakhir. Tujuannya adalah untuk  menciptakan SDM yang siap bersaing di panggung global. Untuk itu, berbagai program dan kebijakan dilaksanakan.

Adalah Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang ada di garis depan dalam melaksanakan inisiatif strategis itu, demi menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, serta kesehatan masyarakat.

Pembangunan SDM, demikian pandangan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, merupakan kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam diksi yang lain, disebutkan bahwa pembangunan SDM menjadi pilar utama pembangunan bangsa.

Dalam kerangka pembangunan SDM itu pula, sejauh ini Kemenko PMK menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan akses kesehatan yang merata. Sebagai fondasi untuk menghadapi persaingan global. Itulah yang menjadi dasar berbagai program prioritas pemerintah selama satu dekade terakhir.

Reformasi Pendidikan-Vokasi

Salah satu kebijakan terobosan dalam sektor pendidikan adalah Merdeka Belajar. Diluncurkan pada 2019, program ini memberikan fleksibilitas lebih kepada sekolah dan siswa dalam menentukan kurikulum sesuai kebutuhan lokal.

Berlandas pada inovasi tersebut, data yang dihimpun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah yang mencapai 90,64% pada 2023. Bandingkan dengan angka 83,11% pada 2014!

Pendidikan vokasi juga menjadi fokus utama, dengan program link and match yang bertujuan menjembatani kebutuhan industri dan lulusan pendidikan vokasi. Program ini dirancang untuk menciptakan lulusan siap kerja, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor industri.

Peningkatan Akses Kesehatan

Dalam sektor kesehatan, pemerintah berhasil memperluas akses melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada akhir 2023, lebih dari 98% penduduk Indonesia telah terdaftar dalam JKN, memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas. Selain itu, upaya penurunan stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah, dengan prevalensi stunting turun dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2023. Program intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak berperan penting dalam pencapaian ini.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menegaskan, pembangunan SDM harus dilakukan secara holistik. "Pembangunan SDM yang efektif memerlukan pendekatan yang mencakup semua fase kehidupan, dari prenatal hingga usia lanjut," ujar Nunung, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, pada 17 September 2024.

Transformasi Ekonomi

Program Kartu Prakerja menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Sejak diluncurkan pada 2020, lebih dari 16 juta orang telah mengikuti pelatihan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Muhadjir Effendy menegaskan bahwa keterampilan kerja yang relevan dengan industri dan teknologi adalah kunci dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif. Selain itu, pemerintah tengah membangun sistem informasi ketenagakerjaan untuk menghubungkan penyedia pendidikan vokasi dengan sektor industri.

Salah satu fokusnya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang direncanakan akan menjadi pusat pelatihan vokasi bagi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh industri-industri di kawasan tersebut.

Perlindungan Sosial-Akses BPJS

Nunung juga menyebutkan bahwa perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan terus diperluas, dengan lebih dari 98,16% penduduk telah tercakup. Pemerintah memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar iuran, sementara mereka yang mampu tetap memberikan kontribusi. Program ini menjadi pilar penting dalam memastikan akses kesehatan merata.

"Penting untuk memastikan bahwa setiap program perlindungan sosial berjalan efektif dan tanpa tumpang tindih," ujar Nunung. Mekanisme ini terus diperbaiki agar manfaat yang diterima masyarakat lebih maksimal.

Kualitas Hidup Lebih Baik

Kerja keras  membangun SDM unggul mencatatkan hasil signifikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan di berbagai indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2023 mencapai 72,31, naik dari 68,90 pada 2014. Ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan.

Namun, tantangan tetap ada. Pemerintah perlu memastikan program-program ini berjalan berkelanjutan dan merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, perubahan teknologi dan dunia kerja yang dinamis menuntut sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih adaptif dan inovatif.

Dengan terus berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja, serta memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta, pemerintah berharap dapat menciptakan SDM yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global di tahun 2045, saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan.

"Membangun SDM bukan pekerjaan satu malam. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak," kata Muhadjir Effendy.

Berbekal komitmen itu, diharapkan Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing di kancah internasional.

Redaktur: Ratna Nuraini
Penulis: Dwitri Waluyo/TR