Sejak dicanangkan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi peta jalan global untuk menghadapi berbagai tantangan utama, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan. Bagi Indonesia, komitmen terhadap SDGs tak hanya sekadar janji di atas kertas, tetapi merupakan upaya nyata yang dilandasi berbagai kebijakan dan program strategis. Dengan 17 tujuan global yang mencakup pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kemitraan, Indonesia terus menggerakkan semua sektor untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030.

Selama empat tahun terakhir, kemajuan signifikan telah terlihat. Peringkat Indonesia dalam pencapaian SDGs melonjak dari posisi 102 pada 2019 menjadi peringkat 75 pada 2023, menurut laporan terbaru yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. “Ini merupakan lonjakan besar, dengan 76 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai,” ujar Airlangga dalam acara The 8th International Conference yang diadakan oleh Universitas Airlangga pada 11 September 2024.

Meski pencapaian ini membanggakan, tantangan untuk mencapai target sepenuhnya di tahun 2030 masih besar. Indonesia menghadapi banyak tantangan, mulai dari peningkatan ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan. Bagaimana Indonesia menyusun strategi untuk mencapai target ini? Apa saja perubahan signifikan yang telah terjadi, dan apa yang masih perlu dilakukan?

Tiga Mesin Ekonomi: Pilar Penggerak Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mempercepat pencapaian SDGs, pemerintah Indonesia mengandalkan strategi yang dikenal sebagai "Tiga Mesin Ekonomi." Strategi ini mencakup revitalisasi ekonomi konvensional, pengembangan mesin ekonomi baru, serta penguatan ekonomi Pancasila.

Mesin pertama adalah revitalisasi ekonomi konvensional. Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor-sektor yang sudah berkembang, seperti melalui pembangunan infrastruktur, reformasi struktural, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Infrastruktur menjadi kunci utama untuk menggerakkan ekonomi. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta transportasi publik bukan hanya memfasilitasi mobilitas, tetapi juga membuka akses ekonomi baru, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Proyek infrastruktur ini juga memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan menciptakan konektivitas antar-daerah yang lebih baik.

Mesin kedua adalah pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah Indonesia telah memfokuskan perhatian pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi. Hilirisasi industri, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, telah membantu menambah nilai pada produk-produk mentah sebelum diekspor, meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Sementara itu, upaya transisi energi menuju energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan air, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat Indonesia menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Mesin ketiga adalah penguatan ekonomi Pancasila, yang berfokus pada perlindungan sosial dan inklusi ekonomi. Pemerintah melindungi masyarakat rentan melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin serta memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Di sisi lain, program cash for work yang memberikan pekerjaan berbasis upah bagi masyarakat di pedesaan melalui pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu upaya konkret untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.

Pilar pembangunan sosial dalam SDGs sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat rentan. Salah satu upaya utama adalah bantuan langsung tunai, yang terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis global yang sering kali mengganggu perekonomian negara berkembang.

Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah membantu sektor UMKM berkembang lebih pesat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat perekonomian lokal. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KUR memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, mendorong inovasi, dan memperkuat kewirausahaan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan menengah bawah.

Selain itu, program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria memberikan masyarakat rentan akses untuk memiliki dan mengelola lahan. Langkah ini sangat signifikan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap kemiskinan. Dengan akses terhadap lahan, masyarakat dapat memanfaatkan hasil produktif dari lahan yang dikelola, meningkatkan taraf hidup, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Membangun Masa Depan yang Lebih Baik

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap SDGs tidak hanya diwujudkan dalam bentuk program dan kebijakan, tetapi juga melalui langkah-langkah strategis dalam pembiayaan. Salah satu inovasi penting adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang SDG Bond. Instrumen keuangan ini dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi. Dengan pembiayaan yang lebih terarah dan terukur, proyek-proyek SDGs diharapkan dapat lebih cepat terealisasi, memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah juga menyadari bahwa pencapaian SDGs tidak bisa dilakukan sendirian. Kemitraan dengan universitas, lembaga pendidikan, dan sektor swasta menjadi salah satu kunci keberhasilan. Universitas, misalnya, berperan penting dalam menyediakan penelitian dan inovasi yang mendukung tujuan-tujuan SDGs. Airlangga Hartarto dalam konferensi di Universitas Airlangga juga menekankan pentingnya kontribusi institusi pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menciptakan inovasi yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, kemajuan Indonesia dalam pencapaian SDGs memang sudah signifikan. Pada tahun 2019, posisi Indonesia dalam indeks SDGs global berada di urutan 102. Namun, pada tahun 2023, peringkat ini naik drastis menjadi 75, menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan yang diluncurkan pemerintah sudah mulai membuahkan hasil.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah ketimpangan regional. Meski beberapa wilayah perkotaan, seperti Jakarta dan Jawa, telah menunjukkan kemajuan pesat dalam pencapaian SDGs, daerah-daerah terpencil masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perbedaan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar merata di seluruh pelosok negeri.

Selain itu, tantangan lingkungan juga menjadi fokus penting. Meskipun upaya transisi energi sudah dimulai, Indonesia masih harus berjuang dengan masalah deforestasi, polusi, dan degradasi lingkungan yang terus meningkat. Upaya untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai langkah yang telah diambil, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030. Namun, tantangan-tantangan yang ada mengharuskan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Masa depan Indonesia sebagai negara yang berkelanjutan dan inklusif sangat tergantung pada keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini.

Komitmen Indonesia dalam mengejar target SDGs adalah cerminan dari upaya kolektif untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia dan dunia.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/TR