“Politik kita bebas aktif, berteman dengan semua negara, namun yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.” Demikian prinsip dasar dari politik luar negeri Republik Indonesia (RI) yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semenjak periode pertama kepemimpinannya di 2014.

Prinsip itulah yang terus dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini. Dengan segala tantangan maupun dinamika yang dihadapi Indonesia di tatanan percaturan global. Seperti ketegangan tiada akhir di kawasan Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, Laut China Selatan, Selat Taiwan, pandemi Covid-19, perubahan iklim, perebutan sumber daya mineral serta melesunya ekonomi global yang berimbas pada turunnya investasi di negara-negara berkembang.

Di bawah komando Menteri Luar Negeri RI Retno PL Marsudi beserta jajaran Kementerian Luar RI, diplomasi ekonomi dalam dekade terakhir dikencangkan untuk terus membawa concrete deliverables atau kerja nyata bagi kepentingan nasional. Reputasi Indonesia meningkat seiring aktifnya Indonesia dalam keanggotaan dan keketuaan di organisasi-organisasi internasional.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury menyampaikan, kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada prinsip bebas aktif yang dijalankan secara terukur dan terkalkulasi baik (well-measured and well-calculated), serta berorientasi pada aksi dan hasil (action and result oriented). “Dalam kurun waktu 10 tahun ini, Indonesia telah membuktikan diri sebagai negara yang mampu berdiri di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia,” ujar Wamenlu RI dalam  dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Satu Dasawarsa Diplomasi Indonesia Hadapi Dinamika Global', Senin (23/9/2024).

Salah satu pilar utama diplomasi Indonesia selama 10 tahun terakhir adalah diplomasi ekonomi. Meskipun, diplomasi ekonomi berjalan di tengah tantangan global, Indonesia berhasil memperluas akses pasar melalui 27 perjanjian perdagangan internasional, membuka akses pasar baru di Amerika Latin, Afrika, dan Karibia.

Di samping itu, berkah diplomasi ekonomi juga berimbas pada investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia meningkat signifikan dari USD28 miliar pada 2014 menjadi USD50 miliar pada 2023. Ini mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, pangan, dan kesehatan.

Selama periode 2019--2020, diplomasi Indonesia juga berbuah manis ketika menjabat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), serta menjadi pemimpin sejumlah inisiatif penting. Termasuk menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2020--2022 dan 2024--2026. Salah satu usulan konkret Indonesia dan disetujui  adalah mendorong resolusi mengenai perempuan dalam penjaga perdamaian serta memperbaiki metode kerja Komite Sanksi 1267.

“Kepemimpinan Indonesia di DK PBB menjadi bukti bahwa negara kita semakin diperhitungkan di tingkat global,” kata Wamen Pahala.

Satu hal, dalam konteks diplomasi multilateral, Indonesia juga terus memperjuangkan hak-hak Palestina di forum-forum internasional. Indonesia aktif mendorong resolusi di PBB yang menuntut penghentian okupansi Israel terhadap Palestina. Capaian lainnya adalah menggalang dukungan negara-negara anggota PBB sehingga Palestina tahun ini resmi menjadi anggota tetap PBB.

Diplomasi kesehatan juga menjadi capaian penting Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Wamenlu Pahala menegaskan bahwa Indonesia berhasil mengamankan 516 juta dosis vaksin, di mana 26,5% diperoleh melalui hibah internasional.

“Indonesia memainkan peran penting dalam COVAX AMC Engagement Group, memastikan akses vaksin yang adil bagi negara-negara berkembang,” ucapnya.

Indonesia juga mendorong pembentukan Pandemic Fund dalam Presidensi G20 2022 untuk memperkuat kesiapan global menghadapi pandemi di masa depan, terutama bagi negara-negara berkembang yang rentan. Terkumpul USD1,5 miliar untuk Pandemic Fund dari puluhan negara dan sejumlah lembaga filantropi internasional.

Pun demikian Indonesia juga memegang peran kunci di ASEAN, terutama selama Keketuaan ASEAN 2023. Pahala menjelaskan bahwa Indonesia mendorong visi jangka panjang ASEAN untuk menjadi kawasan yang lebih tangguh menghadapi tantangan global. Salah satu inisiatif utama adalah ASEAN Indo-Pacific Forum, yang menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai USD38,2 miliar.

Pelindungan WNI

Tugas utama dari diplomasi pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negara. Di negara mana pun WNI itu tinggal dan berada. Tercatat ada sekira 8--9 juta warga Indonesia yang menjadi diaspora di beberapa negara. Baik di Asia Pasifik, Australia-Selandia Baru, Afrika, Amerika Serikat dan Latin, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. 

Untuk itu, para diplomat Kedutaan Besar RI (KBRI) maupun Konsulat Jenderal (Konjen) KBRI diminta selalu aktif mendampingi WNI yang menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terjebak di wilayah konflik, hingga terdampak bencana alam.

“Dalam 10 tahun terakhir diplomasi perlindungan terhadap WNI telah membawa banyak keberhasilan. Salah satunya mampu menyelesaikan 218.313 kasus WNI yang terkena masalah di berbagai negara,” ungkap Wamenlu RI Pahala Nugraha Mansury.

Pihak Kementerian Luar Negeri RI juga memperkuat infrastruktur hukum, informasi teknologi (IT), dan sumber daya manusia (SDM) di kantor-kantor perwakilan di mancanegara. Hal ini dilakukan agar mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi WNI di luar negeri.

Wamen Pahala menegaskan, pemerintah melakukan penyelesaian kasus secara menyeluruh dengan turut memperhatikan kondisi darurat yang membutuhkan repatriasi WNI. Pemerintah telah berhasil melakukan repatriasi terhadap 18.022 WNI dalam situasi darurat, termasuk di zona konflik dan bencana alam.

Capaian diplomasi pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tentulah belum memuaskan semua pihak, khususnya masyarakat. Namun tidak memberikan landasan bagi pemerintahan selanjutnya. Sebuah testimoni Sekjen PBB Antonio Guterres menjelaskan kepemimpinan Indonesia yang menyala di panggung dunia.

“Keketuaan Indonesia di G20 berada di situasi yang sulit tapi sangat sukses. Indonesia berhasil menyukseskan kesepakatan meski sejumlah anggota saling berselisih. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga sangat efektif,” demikian kata Antonio Guteres.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini