Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya bagi Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60 persen. Hal itu menjadikannya salah satu pilar utama penggerak ekonomi di tanah air.

Meski sektor tersebut memainkan peran penting, tantangan dalam hal akses terhadap fasilitas pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha UMKM termasuk kelas ultra mikro (UMi), masih menjadi kendala utama. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak dari mereka yang berpartisipasi sebagai pelaku usaha skala UMi hingga UMKM.

Terkait itulah pemerintah menyadari pentingnya memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan memadai, agar bisa mendukung keberlangsungan usaha mereka. Salah satu instrumen penting yang diandalkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Mengutip data Kemenko Perekonomian, pemerintah terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memastikan sektor UMKM tetap tumbuh dan berkembang. Pada 2024, pemerintah sempat menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun, yang kemudian direvisi menjadi Rp280 triliun.

Hingga 31 Agustus 2024, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp195,6 triliun atau sekitar 69,86 persen dari target yang ditetapkan. Penyaluran ini telah diberikan kepada sekitar 3,32 juta debitur.

Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah menyadari bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan penyaluran KUR, terutama melalui perluasan akses dan inovasi pembiayaan. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan inovatif credit scoring, yang diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengakses pembiayaan dengan lebih mudah.

Tantangan dan Upaya Percepatan

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyaluran KUR adalah memastikan bahwa pelaku UMKM, terutama dari kalangan masyarakat terbawah, memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai fasilitas pembiayaan. Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan agar masyarakat lebih melek informasi dan paham akan kemudahan yang ditawarkan oleh program KUR.

Data menunjukkan bahwa dari Rp255,8 triliun yang disalurkan pada tahun 2023, 93 persen dialokasikan untuk modal kerja, sedangkan 6 persen sisanya digunakan untuk investasi. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional harian. Investasi jangka panjang untuk pengembangan usaha belum menjadi prioritas utama.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperluas cakupan KUR dengan menyesuaikan kebijakan melalui Keputusan Menteri Keuangan 317/2023 yang menetapkan subsidi bunga atau margin KUR. Kebijakan itu bertujuan untuk mempercepat penyaluran KUR dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada para pelaku usaha kecil untuk naik kelas.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyaluran KUR Klaster, yang diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Pendampingan bagi pelaku UMKM yang mengakses KUR juga menjadi fokus, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga penyalur KUR.

Proyeksi Penyaluran 2025

Memasuki 2025, pemerintah menetapkan proyeksi target penyaluran KUR yang setidaknya sama dengan target tahun 2024, yaitu sekitar Rp280 triliun. Namun angka tersebut belum final dan akan diputuskan secara resmi oleh Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dalam rapat koordinasi triwulan IV-2024.

Salah satu fokus utama penyaluran KUR di tahun mendatang adalah menyasar UMKM produktif yang layak, namun belum memiliki agunan tambahan yang mencukupi. Pemerintah juga merancang skema KUR yang lebih tematik untuk memastikan bahwa penerima manfaat KUR tepat sasaran dan berkualitas, terutama di sektor produksi, seperti pertanian, yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran UMKM dalam perekonomian nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, akses pembiayaan yang mudah dan luas melalui program seperti KUR menjadi kunci. Itulah sebabnya, pemerintah perlu terus mendorong sosialisasi dan memperluas cakupan pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha ultra mikro yang sering kali kesulitan mendapatkan akses.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan kebijakan yang mendukung, sektor UMKM di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang, berkontribusi lebih besar pada perekonomian, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dengan peningkatan penyaluran KUR dan perhatian yang lebih besar terhadap sektor UMKM, ekonomi nasional dapat tumbuh lebih pesat dan inklusif, menciptakan peluang baru bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Taofiq Rauf