Antusiasme publik menyambut normal baru (new normal) tampak membuncah pada Senin (15/6/2020) di Jakarta. Sarana transportasi KA Komuter, Kereta MRT, dan bus Trans-Jakarta mengalami peningkatan jumlah penumpang dibanding pekan-pekan sebelumnya. Begitupun pasar tradisional, pusat perniagaan, mal, perkantoran, dan area publik di seputar Jakarta tak lagi sepi. Tampak ada kegairahan dalam menyambut pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat itu.
Tahapan transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini juga di sambut pelaku sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Nasib para pelaku usaha itu amat tergantung pada aktivitas ekonomi harian mereka. PSBB dianggap sudah cukup panjang, dan mereka sudah tidak tahan lagi untuk tidak bergerak. Tabungan mereka sudah menipis, atau bahkan ambyar dan amblas sama sekali.
Kegiatan ekonomi harus segera dipulihkan. Sebagian mereka telah memulai kegiatan usahanya. Protokol kesehatan ditegakkan dengan masker, face-shield, jaga jarak, dan cuci tangan. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang masih memperlihatkan ekspresi cemas. Maklum saja, laju penularan yang tinggi masih terjadi di berbagai tempat.
Pemerintah memang memberikan percepatan relaksasi kepada UMKM. Tak bisa dipungkiri, UMKM itu ekosistem ekonomi yang menghidupi sebagian terbesar penduduk negeri ini. UMKM menjadi habitat bagi 98 persen pelaku usaha, dihuni 62 juta unit usaha, menghidupi 97 persen tenaga kerja nasional, dan menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, menyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.
Pandemi Covid-19 membuat dunia UMKM babak belur. Pelaksanaan PSBB di berbagai tempat, dan norma-norma work from home dan stay at home, menekan usaha mereka. Banyak usaha UMKM yang hanya berjalan dengan melayani orang yang bergerak keluar rumah.
Tak pelak, pandemi Covid-19 membuat UMKM lebih menderita ketimbang usaha-usaha besar. Hal ini yang membedakan krisis ekonomi 2020 dari 1998. Pada krisis 1998 hanya usaha besar yang kelabakan, karena mereka kesulitan likuiditas dan bahan penunjang impor. Justru ketika itu, sektor UMKM yang bertumpu pada modal rupiah dan bahan baku serba domestik bisa bertahan, dan menjadi penyelamat.
Pada lapis terbawah UMKM ada usaha mikro. Omsetnya, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (pada 2020), sekitar Rp230.000 per hari. Artinya, jika margin sekitar 20 persen, penghasilan mereka hanya Rp42.000 per hari. Pandemi jelas membuat usaha jenis ini ambruk.
Menurut data Permodalan Nasional Madani per Maret 2020, banyak dari usaha mikro yang mendapat bantuan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Pada saat itu, hanya sekitar 70 persen yang mampu membayar cicilan kreditnya karena usahanya terdampak Covid-19. Pada bulan Mei dan Juni angkanya jelas di bawah 70 persen. Yang lain ambruk, ambyar, dan perlu modal baru. Kondisi pelaku usaha kecil dan menengah tak ada jaminan lebih baik.
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pemangku kepentingan tak berdiam diri. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi bantuan guna mendorong UMKM dan koperasi bangkit pascawabah Covid-19 nanti.
Lima Kebijakan
Teten menyebut ada lima kebijakan yang akan dilakukan dalam tiga fase. Yang pertama fase survival. Di fase ini Kementerian Koperasi dan UKM akan membantu UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat bertahan.
"Kita tahu konsumsi turun, industri juga, sehingga banyak UMKM yang kesulitan membayar pinjaman mereka. Nah, ada restrukturisasi bagi kredit mereka. Cicilan bisa ditunda enam bulan, bunga akan kita subisidi. Ini kita harapkan dapat membantu cash flow UMKM," kata Teten dalam diskusi daring Sonora 'Strategi UMKM Indonesia Bangkit Pasca-Corona', Sabtu (13/6/2020).
Selain itu, Teten juga menyampaikan akan ada pemodalan baru yang mudah dan ringan bagi UMKM dan koperasi. "Di perbankan masih tersisa kredit usaha rakyat (KUR) Rp129 triliun dari Rp190 triliun yang dialokasikan tahun ini dengan bunga 6%. Saya kira cukuplah mendukung dana modal kerja bagi UMKM," imbuhnya.
Tahap kedua, fase recovery, yang nantinya akan diidentifikasi sektor mana saja dan daerah mana saja yang sudah dapat dilakukan reaktivasi. Tentunya juga menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta kesiapan pelaku UMKM untuk menerapkan protokol kesehatan.
Fase ketiga, meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui digitalisasi UMKM. Teten menyebut dari data Bank Indonesia (BI), ada kenaikan penjualan online 18% selama pandemi.
Tidak hanya Kementerian Koperasi dan UKM yang tergugah menyelamatkan pelaku ekonomi bangsa ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun ikut bergerak memikirkan pelaku industri skala Industri Kecil Menengah (IKM).
Seperti disampaikan Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih, pihaknya sedang menggodok beleid perluasan insentif untuk industri kecil yang paling terdampak oleh Covid-19. “Kajian tersebut akan usai setidaknya pada akhir Juni 2020 agar pengesahan beleid tersebut dapat cepat dilaksanakan,’’ katanya. Itu kebijakan keempat.
New normal telah menyebabkan sebagian pelaku usaha di sektor UMKM berusaha untuk keluar dari himpitan pandemi Covid-19. Salah satu caranya adalah mengoptimalkan penjualannya melalui bisnis berbasis digital. Semua platform berbasis digital, market place termasuk Instagram, Facebook, dan Twitter kini terlihat lebih marak.
Namun sayangnya, seperti disampaikan Teten Masduki, baru ada 13% atau sekitar 8 juta UMKM yang terhubung dengan marketplace digital. Teten menambahkan, sebenarnya momen saat ini dapat dikatakan tepat untuk mempercepat UMKM go digital.
"Momentum sekarang jadi percepatan UMKM ke digital. Nah, inilah pentingnya edukasi lalu inkubasi bagi mereka agar terhubung dengan ekosistem digital. Kami juga akan hubungkan dengan market di luar juga," jelasnya. Nah, itu kebijakan kelimanya.
Penulis: Firman Hidranto
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
