Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat kebijakan fiskal telah bekerja luar biasa keras, menjaga perekonomian, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, terutama beberapa tahun terakhir ini. Peran dan fungsi itu tentu bukanlah hal yang ringan.

Pada kurun itu, kondisi perekonomian global tengah tidak bersahabat. Sehingga, pemerintah pun perlu melakukan beberapa kali penyesuaian seiring tren perkembangan global tersebut.

Di tengah kondisi itu, kinerja APBN selama semester I-2023 bekerja cukup. Tentu pencapaian kinerja itu patut diapresiasi. Berkaitan dengan kinerja itu pulalah, Kementerian Keuangan melaporkan kinerja APBN semester I-2023 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR, pada Senin (10/7/2023). 

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi pendapatan negara pada semester I-2023 mencapai Rp1.407,9 triliun atau tumbuh positif 5,4 persen.  "Selama satu semester ini, indikator ekonomi makro Indonesia serta realisasi APBN 2023 tercatat cukup baik," ungkapnya, yang hadir di sidang Banggar DPR dengan agenda Pelaporan Realisasi Semester I APBN TA 2023 itu bersama dengan Gubernur Bank Indonesia.

Di antaranya, Sri Mulyani menjelaskan, perolehan itu didapat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh moderat, yakni sebesar Rp1.105,6 triliun atau tercapai 54,7 persen dari target APBN. Lantas, apa saja yang mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan? Diyakini, pertumbuhan dipengaruhi oleh peningkatan kinerja keuangan badan usaha, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta harga komoditas yang termoderasi.

Bukan hanya perolehan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) semester I-2023 pun mencapai Rp302,1 triliun. Kinerja penerimaan PNBP itu utamanya didorong oleh penerimaan sumber daya alam nonmigas dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan penerimaan per jenis pajak, mayoritas pajak semester I-2023 dilaporkan tumbuh positif, tetapi mengalami moderasi. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kondisi ekonomi global dan domestik yang melambat.

Masih menurut laporan Kemenkeu, bila dilihat berdasarkan kontribusinya, badan usaha dan tenaga kerja berkontribusi dalam kenaikan PPh nonmigas, PPN dipengaruhi oleh transaksi domestik yang stabil dan keberlanjutan, serta implementasi UU HPP (tarif baru PPN mulai 1 April 2022). 

Dari sisi sektoral, penerimaan sektor utama secara kumulatif tumbuh positif. Dari beberapa sektor, pertambangan tumbuh paling tinggi dengan ditopang oleh peningkatan profitabilitas. Lalu berturut-turut diikuti dengan industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, real setate, informasi komunikasi, dan sektor jasa perusahaan yang juga mengalami pertumbuhan optimistis.

Namun tercatat pula adanya kontraksi di penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Hal itu dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau dan harga CPO yang lebih rendah.

Hingga semester I-2023, penerimaan cukai terpantau sebesar Rp105,9 triliun atau terkontraksi sebesar 12,2 persen, bea masuk sebesar Rp24,2 triliun atau tumbuh 4,6 persen, dan bea keluar sebesar Rp5,3 triliun atau terkontraksi 77 persen yang juga dipengaruhi oleh turunnya volume ekspor tembaga dan bauksit, serta menurunnya tarif bea keluar produk mineral sebagai dampak hilirisasi sumber daya alam.

Selajutnya, Sri Mulyani juga menyampaikan, realisasi belanja negara sepanjang semester I-2023 yang mencapai Rp1.255,7 triliun atau tumbuh 0,9 persen. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp891,6 triliun, telah tercapai 39,7 persen target APBN atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun belanja tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp417,2 triliun yang diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Ada juga belanja non-K/L sebesar Rp474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp364,1 triliun, atau mencapai 44,7% dari target APBN.

Di samping itu, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang sampai dengan semester I-2023 turun 15,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, serta defisit dan keseimbangan primer semester I- 2023 yang menunjukkan kondisi terbaik dalam empat tahun terakhir.

Hal itu disebabkan realisasi pembiayaan utang semester 1 yang menurun atau selaras dengan strategi backloading untuk menjaga efisiensi biaya utang, serta upaya pemerintah dalam mengombinasikan sumber pembiayaan dalam rangka memenuhi target pembiayaan anggaran yang efisien dengan tetap mempertimbangkan risiko.

Sementara itu, untuk realisasi pembiayaan investasi semester I mencapai Rp33,4 triliun atau 19,0 persen yang dimanfaatkan untuk mendukung beragam proyek strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta penyehatan BUMN. "Seluruh catatan baik ini merupakan buah kerja sama yang baik dari seluruh pihak. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPR RI yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah yang begitu baik dalam menjaga APBN," ujarnya.

Harapannya, kinerja APBN 2023 yang sudah berjalan sesuai dengan relnya di semester I-2023 juga berakhir positif hingga akhir tahun. Bahkan mampu mendorong perekonomian nasional menjadi lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari