Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah berperan penting dalam akselerasi pembangunan di berbagai sektor khususnya ekonomi digital. Kondisi tersebut ikut dihadapkan oleh sejumlah tantangan seperti letak geografis, ketidakpastian peraturan, dan sistem administrasi.

Selain itu untuk bertransformasi sepenuhnya secara digital, ada beberapa hal yang perlu dibenahi, utamanya pada infrastruktur dasar dan menjadi tantangan utama di Indonesia. Misalnya listrik, internet, dan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi.

Demikian dikatakan Lead Co-Chair T20 Indonesia Bambang Sumantri Brodjonegoro pada webinar Smarter World Inovation Challenge: Unleashing Global Urban and Rural Digitalization Potential di Jakarta, Selasa (26//4/2022). Acara ini merupakan rangkaian dari side event Presidensi G20 Indonesia.

"Investasi lanjutan dalam infrastruktur digital masih diperlukan, khususnya investasi pada jaringan pita lebar berkecepatan tinggi yang sangat penting untuk mendukung ekonomi digital negara-negara anggota G20 yang inovatif dan inklusif," kata Bambang.

Ia menilai, transformasi digital perlu disertai dengan pedoman dan peraturan serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Agar transformasi tersebut mampu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan mampu mengatasi tantangan sosial dan organisasi yang muncul.

Dari sisi pemerintah, kata mantan Menteri Riset dan Teknologi itu, masih banyak yang mempertahankan teknologi yang sudah ketinggalan zaman (out of date) dan belum di-update sehingga menyulitkan perusahaan yang ingin mengintegrasikan seluruh sistem usahanya dengan teknologi baru. "Ancaman terhadap keamanan dunia maya juga meningkat ketika terus menggunakan sistem lama atau teknologi yang telah ketinggalan zaman," ujarnya.

Selain itu, kurangnya pembaruan teknologi telah membuat sistem digital menjadi lebih rentan terhadap serangan dunia maya seperti para peretas (hackers) dan berpotensi membuat Indonesia kehilangan banyak talenta baru yang semestinya dapat menguasai pasar tenaga kerja digital. "Budaya tempat kerja yang saat ini cenderung stagnan menjadi penghambat terjadinya transformasi digital," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Wahyu Pudjianto dalam kesempatan sama menjelaskan bahwa pihaknya gencar membangun infrastruktur digital. Ini dilakukan agar masyarakat mendapat manfaat dari transformasi digital tersebut.

Lewat pembangunan infrastruktur digital, pemerintah ingin memastikan seluruh warga negara bisa mendapatkan akses ke internet yang terjangkau. "Pemerintah memastikan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari teknologi digital dan bisa berkontribusi terhadap ekonomi digital," jelasnya.

Seperti diketahui, Kominfo saat ini sedang membangun menara base transceiver station (BTS) 4G di seluruh Indonesia, terutama yang masuk dalam kategori terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Berdasarkan laporan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kominfo, hingga Maret 2022 sudah tuntas dikerjakan sebanyak 1.900 unit dari target pemasangan 4.200 unit BTS 4G sepanjang 2022. 

Sedangkan dari total 83.218 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, masih ada 12.548 desa yang belum terjangkau jaringan 4G. Dari lokasi yang belum dialiri 4G itu, sebanyak 9.113 desa dan kelurahan masuk kategori 3T yang menjadi tanggung jawab BAKTI dan Kominfo. Sebanyak 3.435 desa dan kelurahan lainnya menjadi bagian dari tanggung jawab operator seluler karena masuk wilayah komersial.

Selain itu, pemerintah telah membangun jaringan tulang punggung (backbone) serat optik nasional Palapa Ring pada 2019, sepanjang 348.442 kilometer. Kondisi geografis Indonesia membuat tidak semua wilayah dapat dijangkau kabel serat optik. Oleh karenanya, Kominfo juga sedang menyiapkan pembangunan satelit multifungsi berkapasitas 150 gigabita per detik (Gbps) yang diberi nama SATRIA-1.

Satelit ini sedang dalam proses pabrikasi di Thales Alenia Space, Cannes, Prancis, sejak 3 September 2020. Kemudian, akan diluncurkan sesuai jadwal yaitu kuartal II-2023 dan beroperasi secara komersial paling lambat 17 November 2023. Pemerintah juga berencana membuat dua satelit lainnya, SATRIA-2 berkapasitas 300 Gbps dan SATRIA-3 dengan 500 Gbps yang diprediksi beroperasi masing-masing pada 2024 dan 2030.

Selain jaringan 4G, sejak 2021 lalu Indonesia sudah menggelar layanan 5G secara terbatas di sejumlah wilayah terutama di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP). Bersamaan dengan itu, pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional di empat lokasi yang akan selesai pada 2025.

Transformasi digital tidak hanya soal keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Namun juga kecakapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Untuk itu, pemerintah mengadakan program literasi digital di berbagai tingkatan, antara lain, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.

Penulis: Anton Setiawan
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari