Transformasi digital kini sudah menjadi sebuah tuntutan dalam setiap aktivitas kehidupan, terlebih pada sektor perekonomian. Transformasi digital sebagai salah satu solusi guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi.

Bank Dunia pernah mengeluarkan data sebanyak 1,7 miliar orang di dunia masih kesulitan mengakses layanan keuangan dasar.

Hal itu disebabkan masih minimnya literasi, keterbatasan pada infrastruktur, persepsi tidak dibutuhkannya pembiayaan, informasi yang asimetris, masalah kepemilikan dokumen legal, hingga keamanan siber.

Isu-isu itulah yang mengemuka dalam seminar internasional Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) secara daring dan luring bertempat di Bali, pada Rabu (11/5/2022).

Seminar internasional ini merupakan kegiatan pengantar bagi penyelenggaraan 2nd Plenary Meeting of The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang menjadi rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia.

Hadir dalam kegiatan itu sejumlah pembicara, antara lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga.

Seminar yang membahas sejumlah isu soal perempuan, anak muda, dan UMKM itu itu dibagi dua panel dengan menghadirkan sejumlah panelis. Sesi pertama, hadir narasumber Senior Advisor Bank Sentral Arab Saudi Haitham M Al Ghulaiga, Executive Vice President Women's World Banking Andy Woolnough, GM Middle East Investment Initiative Richard Finke, dan pemilik Bali Arabica Kintamani Komang Sudarsana.

Di sesi kedua, hadir narasumber Head of Division for Sustainable Economic Policy and Financial System Development German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Lucia De Carlo, Presdir Pusat Investasi Pemerinah Kementerian Keuangan RI Ririn Kadariyah, Senior Investment Officer Economic Empowerment Department Islamic Development Bank Zain Al Emam, Country dan Director International Fund for Agricultural Development Ivan C Cortez.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan peran bank sentral mendorong pemulihan dan pengembangan bagi sektor UMKM. Menurutnya, Bank Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif dalam mendorong pemulihan dan pengembangan UMKM, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan krisis perekonomian secara global. Salah satu inisiatif tersebut, yaitu melalui inovasi digital.

“Platform digital efektif dalam membantu UMKM untuk memulihkan bisnis mereka. Digitalisasi selain meningkatkan akses pasar, juga meningkatkan inklusi keuangan, khususnya melalui pemanfaatan keuangan digital,” ujarnya.

Perry menyampaikan, BI konsisten mengimplementasikan inisiatif pengembangan UMKM berdasarkan tiga pilar kebijakan, di antaranya korporatisasi, pengembangan kapasitas, dan perluasan akses fasilitas pembiayaan. “Di luar itu, BI juga mendorong dan mempromosikan UMKM melalui transformasi digital yang komprehensif dan inklusif yang dilakukan di sepanjang value chain untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang terintegrasi,” jelasnya.

Inisiatif digitalisasi UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas akses pasar dalam skala nasional dan global, serta mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Dari sisi permintaan, BI mendorong kapasitas dan daya saing UMKM, serta mendorong pemanfaatan digitalisasi yang lebih besar melalui proses bisnis UMKM.

Sementara dari sisi pasokan, BI menyiapkan infrastruktur untuk memfasilitasi UMKM dalam transformasi digital, salah satunya melalui penerapan QR core Indonesia Standard (QRIS). “Data kami per 18 maret 2022, sudah tercapai 16,1 juta merchant QR yang terdaftar, 89 persen di antaranya adalah UMKM. Digitalisasi memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM. Ini menyangkut cara UMKM untuk bangkit dari kondisi pandemi Covid-19.”

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan peran penting perempuan dan anak muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Kami ingin kedua kelompok ini turut andil dalam mengakses pembiayaan atau finansial dalam usahanya.”

Hal ini sekaligus sejalan dengan pengejaran target inklusi keuangan yang jadi perhatiannya. Bahkan, ini juga diakuinya sebagai fokus dari berbagai negara anggota G20 yang gelarannya dipimpin Indonesia.

Sri Mulyani mengungkapkan, banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi khususnya sektor UMKM. Namun, ia mengungkap belum banyak perempuan pelaku usaha yang mengakses pembiayaan dari penyedia jasa keuangan.

“Perempuan juga harus kita perhatikan. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. peningkatan akses perempuan ke produk jasa keuangan tidak hanya akan mengamankan perempuan dan kehidupan keluarganya tapi memberdayakan dirinya sendiri,” ujarnya.

Bahkan, dia menggambarkan sekitar 11 persen dari GDP global akan bisa diciptakan jika seluruh negara di dunia dan perempuannya mampu berdaya dalam ekonomi. Bila memaksimalkan potensi lapangan kerja yang tercipta, Sri Mulyani menaksir bisa ada sekitar USD 28 miliar yang diciptakan.

“Di satu sisi, kami menyadari potensi besar ini, terutama dalam pemberdayaan perempuan, perempuan sering dikecualikan dari (target) jasa keuangan karena keterbatasan administrasi, sehingga ini bisa menjadi kendala bagi mereka,” terangnya.

Pendapat yang sama juga diungkapkan I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Menurutnya, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak negatif terhadap perempuan. “Yang jelas sektor UMKM dan perempuan sangatlah penting untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional.”

Bahkan, Bintang mengutip data terdapat sekitar 65,4 juta UMKM di Indonesia. Dari data sebanyak itu, sekitar setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

“Data ini menunjukkan, sumber daya perempuan memiliki potensi yang luar biasa untuk berpartisipasi sebagai penggerak, tidak hanya dalam pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi juga sebagai pondasi bagi stabilitas ekonomi jangka panjang,” ujar Menteri PPPA tersebut.

Mengutip data lagi, Menteri PPPA menjelaskan, 54 persen UMKM perempuan menggunakan internet, sedangkan laki-laki hanya 39 persen. Artinya, lanjutnya, perempuan cenderung lebih proaktif dalam mengambil langkah untuk mengembangkan produk yang ditawarkannya.

Dari gambaran di atas, harus diakui pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap eksistensi UMKM perempuan, tidak hanya untuk bertahan tetapi juga berkembang dan semakin kuat sehingga perannya semakin penting mendukung pemulihan ekonomi.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari