Sebagai bagian penting dari Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Pembangunan/G20 2nd Development Working Group (DWG) Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022.

DWG merupakan salah satu kelompok kerja dari jalur sherpa yang bertujuan membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC), dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).

DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada, pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. Peran DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.

Ketika membuka G20 DWG Meeting 2022, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya kesepahaman dan kerja sama seluruh negara anggota G20 dalam 2nd DWG Meeting yang dilaksanakan di Yogyakarta, 23--25 Mei 2022. Pertemuan dilakukan secara hibrida, baik dalam jaringan (daring/online) maupun luar jaringan (luring/offline).

"Saya yakin setiap negara memiliki posisi masing-masing yang unik, dengan perspektif yang beragam dalam setiap prosesnya. Namun, saya juga yakin, kita berbagi tujuan yang sama, yaitu untuk pemulihan yang lebih baik dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),” ujar Menteri Suharso, Selasa (24/5/2022).

Adapun 2nd DWG Meeting di hari pertama, pada 24 Mei 2022, mengundang masukan negara anggota G20 yang disampaikan dalam dua sesi. Sesi pertama, membahas Priority 1 - Strengthening the Recovery and Resilience in Developing Countries, LDCs and SIDS to Withstand Future Crises. Sesi kedua, mendiskusikan Priority 2 - Scaling Up Private and Blended Finance.

"Saat ini, kita berhadapan dengan tantangan pembangunan yang belum pernah kita alami sebelumnya, yang diperkuat dengan pandemi dan ketegangan geopolitik. Hanya melalui multilateralisme yang terus diperbaharui, kita bisa melewati masa-masa menantang ini," tukas Menteri Suharso.

Diskusi yang berlangsung dalam 2nd DWG Meeting tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan Zero Draft of the G20 Roadmap to Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs), and Small Island Developing States (SIDS) serta Zero Draft of the G20 Principles in Scaling Up Blended Finance in Developing Countries, LDCs, and SIDS.

Pertemuan kali ini, Indonesia menetapkan tiga area fokus, yakni pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perlindungan sosial adaptif, serta ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui Skema Pembangunan Rendah Karbon.

Di hari kedua 2nd DWG Meeting, agenda yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut akan membahas dua prioritas lainnya, yakni Priority 3 – Renewing Global Commitment to Multilateralism for Sustainable Development dan Priority 4 – Coordinating SDGs Achievements Progress in the G20 and Updating on the G20 Development Commitment.

Agenda tersebut didahului 2nd DWG Side Event pada 23 Mei 2022 yang diselenggarakan bersama dengan dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan United Nations Development Programme (UNDP). Agenda ini salah satunya membahas cara meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan sektor informal lainnya untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, Indonesia mempertahankan pendekatan berkelanjutan dalam setiap skema pertumbuhan pembangunan, yang juga krusial untuk meraih efektivitas pembangunan. "Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan prinsip berkelanjutan dalam setiap rencana pembangunan, dengan menerapkan kolaborasi dan inklusivitas untuk memastikan tercapainya prinsip ‘no one is left behind’," tutur Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Senin (23/5/2022).

Sementara itu, Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN/Bappenas, selaku Co-Chair of G20 DWG, Raden Siliwanti membuka G20 DWG Side Event dengan menekankan pentingnya penguatan UMKM untuk pemulihan ekonomi. Ia menegaskan, signifikansi UMKM di Indonesia, yang mencakup 99 persen dari total pelaku bisnis nasional.

"Penguatan UMKM menjadi salah satu isu prioritas DWG, karena faktanya, UMKM menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia. Melalui DWG, kami membidik pembelajaran atas pandemi Covid-19, bagaimana intervensi kebijakan publik yang responsif dapat secara aktif mendukung UMKM," ujar Siliwanti.

Menurutnya, supaya UMKM berkembang, faktor yang harus diperhatikan adalah kebijakan pendukung, intervensi pemerintah, reorganisasi sistem, hingga transformasi digital.

Strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain, pada 2021 menerbitkan regulasi yang mewajibkan institusi pemerintahan untuk memastikan setidaknya 40 persen dari pengadaan barang dan jasa berasal dari bisnis lokal khusus kelompok UMKM.

Sebagai pengampu DWG G20, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan 1st DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan 2nd Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 23-24 Mei 2022 secara hibrida. Agenda berikutnya, 3rd Development Working Group Meeting akan berlangsung di Bali pada 9--11 Agustus 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan menggelar Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung, Bangka Belitung pada 7-9 September 2022.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

Redaktur: Elvira Inda Sari