ESG sendiri merupakan sebuah praktik berstandar global yang sangat mengutamakan aspek keberlanjutan baik dari sisi ramah lingkungan, menguntungkan sosial dan memiliki tata kelola yang sangat baik.
Nusa Dua, InfoPublik - Penerapan kerangka berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG) dalam membangun proyek infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan Meteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) Launching of ESG framework and manual di Bali, Sabtu (12/11/2022).
ESG sendiri merupakan sebuah praktik berstandar global yang sangat mengutamakan aspek keberlanjutan baik dari sisi ramah lingkungan, menguntungkan sosial dan memiliki tata kelola yang sangat baik.
"Oleh sebab itu, jika dalam membangun sebuah proyek infrastruktur menggunakan prinsip ESG, maka dengan sendirinya akan memenuhi sebuah standar reputasi sehingga lebih mudah dalam menarik investor," kata Menkeu.
Ia menambahkan, apabila sebuah proyek bisa menarik lebih banyak pembiayaan terutama dari pihak swasta maka peran keuangan negara atau APBN akan berkurang.
Sri Mulyani pun mendorong pembangunan reputasi proyek-proyek di Indonesia dari sisi tata kelola, sosial dan lingkungan melalui prinsip ESG sehingga akan meningkatkan profil Indonesia maupun proyeknya sendiri.
“Sehingga dia akan lebih banyak menarik investor. Tidak hanya luar negeri namun juga dalam negeri juga, dari sisi pembiayaannya,” tegasnya.
Sri Mulyani memaparkan, ketika pemerintah membangun sebuah proyek infrastruktur maka proyek itu tidak boleh merugikan masyarakat dan lingkungan sehingga harus memiliki kualitas yang baik.
Infrastruktur, lanjut dia, tidak seharusnya memperburuk lingkungan baik berupa perubahan iklim atau bahkan perusakan berupa lingkungan alam serta keanekaragaman hayati.
Saat ini, beberapa sarana infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pelabuhan, bandara, telekomunikasi, air dan sanitasi.
"Itu semua adalah infrastruktur yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan guna meningkatkan produktivitas," katanya.
Tak hanya memberikan kualitas yang baik dan tidak merugikan masyarakat, prinsip ESG dalam pembangunan infrastruktur juga mengedepankan tata kelola yang baik yakni artinya tidak ada korupsi.
Oleh sebab itu, ia memastikan mulai saat ini pemerintah termasuk Kementerian Keuangan melalui special mission vehicle (SMV) yakni PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF) akan menerapkan prinsip ESG dalam membiayai proyek infrastruktur.
"Itulah keberlanjutannya. Jadi itu benar-benar menempatkan infrastruktur sebagai solusi yang kompatibel secara sosial, tata kelola yang baik dan juga ramah lingkungan," jelas Sri Mulyani.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan, saat ini terdapat tiga proyek yang dikerjakan dengan skema KPBU dan menerapkan prinsip ESG.
Ketiga proyek pemerintah yang akan menjadi pilot project tersebut dua di antaranya adalah Bendungan Merangin Jambi serta perumahan rakyat atau public housing di Cisaranten dan Karawang, Jawa Barat.
"Tiga itu hanya awalan saja. Paralel nanti kita akan terapkan ke semua proyek KPBU yang diinisiasi di PUPR baik itu air minum, sumber daya air, jalan tol maupun perumahan," kata Herry.
