Salah satu cara untuk mengejar pendidikan di bangku perguruan tinggi tanpa mengeluarkan biaya alias gratis adalah dengan memanfaatkan jalur beasiswa. Kini ada beragam lembaga yang menawarkan fasilitas beasiswa bagi putra-putri Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, terdapat nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Lembaga ini merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana pendidikan seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 252 tahun 2010. Kemudian dalam perkembangannya ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada 30 Januari 2012 lewat Keputusan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2012.

LPDP dikenal sebagai institusi paling sering ditunggu fasilitas beasiswanya oleh puluhan ribu calon penerima dari seluruh tanah air. Lantaran di dalam LPDP sendiri terdapat program layanan beasiswa berupa Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi, dan Beasiswa Presiden RI (BPRI).

Seluruh fasilitas beasiswa itu untuk mengakomodasi putra-putri Indonesia menempuh pendidikan di bangku magister dan doktoral, di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Sejak 2013, LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada 29.870 orang penerima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.580 orang di antaranya sudah berstatus sebagai alumni atau telah menyelesaikan seluruh kewajiban pendidikannya.

Sebanyak 61,68 persen dari total alumni beasiswa LPDP ini atau berjumlah 8.260 orang telah bekerja di sektor publik. Mereka bekerja sebagai akademisi, peneliti, pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri. Sedangkan 4.780 alumni lainnya bekerja di sektor privat seperti perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) serta daerah (BUMD), dan menjadi pengusaha. Sebanyak 304 alumni LPDP kemudian bekerja sebagai pegiat di lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Khusus untuk 2021, LPDP telah memberikan beasiswa pendidikan kepada 4.266 orang senilai total Rp1,8 triliun, terdiri dari beasiswa penuh untuk 4.249 orang dan beasiswa parsial bagi 17 orang serta beasiswa disertasi kepada 17 orang. Saat pandemi mulai merebak di 2020, LPDP hanya menyalurkan beasiswa untuk 680 orang.

Demikian disampaikan Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto, ketika mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022). Mantan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu ini menambahkan, pada 2022, LPDP menargetkan penyaluran beasiswa kepada sekitar 4.000 orang. Selain itu, akan disalurkan juga beasiswa degree bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi 3.100 penerima.

Beasiswa serupa juga akan disalurkan melalui Kementerian Agama bagi 1.000 penerima. Di samping itu, untuk beasiswa non-degree atau dikenal sebagai Program Kampus Merdeka Belajar, LPDP dan Kemendikbudristek membidik 25 ribu orang untuk diberikan beasiswa. Sebanyak 20 ribu orang lainnya akan diberikan melalui Kemenag. Pada periode 2021, beasiswa ini diberikan kepada 2.181 penerima program degree dan 65.146 penerima untuk Program Kampus Merdeka Belajar atau senilai Rp838,36 miliar.

Tak melulu berkutat pada penyaluran beasiswa, LPDP pun ikut mendukung pendanaan riset oleh lembaga riset dan kampus-kampus perguruan tinggi di tanah air. Tercatat ada 1.668 proyek riset telah didanai LPDP sejak 2013 hingga akhir 2021. Kemudian, 1.578 riset di antaranya masih berlangsung (on going) dan 90 riset sisanya telah rampung atau selesai dilaksanakan. 

Sebagian besar dari riset itu didanai dalam tahun jamak (multiyears), antara 2--4 tahun. Khusus pada 2021, ada 17 kontrak riset baru dilakukan. Prioritasnya pada pendanaan riset nasional terkait ketahanan pangan, industri 4.0, kesehatan dan farmasi, dan lainnya. Total nilai pendanaan risetnya mencapai Rp281,46 miliar.

Salah satu riset yang didanai oleh LPDP adalah untuk penanganan Covid-19. Riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut ditujukan untuk alat pelindung diri (APD). Termasuk untuk GeNose, alat deteksi Covid-19 karya Universitas Gadjah Mada dan telah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan.

Tak hanya itu saja. LPDP juga turun tangan dalam mendanai riset pengembangan kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilisasi tamu-tamu asing peserta Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara G20 di Bali, Oktober 2022.  

Dana Abadi

Untuk membiayai kebutuhan beasiswa dan pendanaan riset, LPDP memiliki dana abadi tersendiri. Andin di depan para wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan menyebutkan, pihaknya mengelola akumulasi dana abadi yang besarnya mencapai Rp99,10 triliun hingga akhir 2021.

Dana itu terdiri dari dana abadi pendidikan senilai Rp81,11 triliun, dana abadi penelitian Rp7,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp7 triliun. Kemudian terdapat pula dana abadi kebudayaan senilai Rp3 triliun.

"Kalau dilihat sejarahnya dana abadi ini dimulai dari Rp1 triliun pada 2010, kemudian ditambah. Kemudian kita gunakan hasil pengembangannya seoptimal mungkin untuk tujuan riset dan pemberian beasiswa," ucap mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia itu.

Pemerintah mencairkan Rp29 triliun dari total dana abadi tersebut pada 2021, terbagi untuk bidang pendidikan senilai Rp20 triliun, penelitian Rp3 triliun, perguruan tinggi Rp4 triliun, dan kebudayaan senilai Rp2 triliun.

Dengan pengelolaan dana abadi, pada 2021 LPDP menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp4,49 triliun. PNBP ini didapat dari pemindahan sebagian dana kelolaan dari deposito, yang tahun lalu suku bunganya menurun signifikan, kepada Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu langkah mengembangkan kualitas generasi penerus bangsa adalah melalui pemberian beasiswa oleh LPDP. Karena itu, ia berharap para alumni beasiswa LPDP nantinya dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia, seperti menciptakan prestasi dan reputasi yang baik.

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pembekalan bagi penerima BPI LPDP di Jakarta, 14 September 2021. Salah satu kontribusi itu adalah membawa Indonesia keluar dari status middle income country menjadi high income country. Mereformasi pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial adalah cara untuk memutus tali kemiskinan dan mengerek status peringkat pendapatan ekonomi per kapita Indonesia.

Penulis: Anton Setiawan
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari