Presiden Prabowo Subianto menetapkan  tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen mulai Rabu 1 Januari 2025. Hal itu disampaikan presiden usai rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 31 Desember 2024.

Presiden Prabowo  memastikan bahwa kenaikan tarif PPN 12 persen hanya berlaku pada  barang dan jasa tergolong mewah, di antaranya seperti jet pribadi, rumah mewah, hingga kapal pesiar.

Sementara terdapat barang dan jasa yang selama ini mendapatkan fasilitas bebas PPN atau PPN 0% tetap dipertahankan, juga sejumlah Barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 11% juga tidak mengalami perubahan.

Penetapan pajak itu menurut Presiden Prabowo Subianto sebagai penegasan pemerintah yang akan memperhatikan perlindungan daya beli rakyat serta mendorong pemerataan ekonomi.

Beberapa insentif juga diberikan pemerintah atas dampak penetapan pajak tersebut.

Pada foto, Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Menurut pernyataan Kantor Komunikasi Presiden (PCO) bahwa barang pokok untuk kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak dikenakan kenaikan PPN menjadi 12 persen atau tetap seperti semula yakni 11 persen dan tidak mengalami kenaikan tarif.

Pada foto, konsumen berbelanja minyak goreng di Supermarket Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan transaksi pembayaran virtual melalui QRIS tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen

Pada foto, pembeli memindai kode batang pembayaran (QRIS) di toko sembako di Pasar Kahayan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (26/12/2024). ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama dua bulan yaitu pada Januari-Februari 2025 kepada pelanggan dengan rumah berdaya listrik 2.200 watt ke bawah sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat imbas dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Pada foto, warga mengisi token listrik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024).  ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor transportasi, namun untuk jasa pengiriman paket akan dikenakan PPN tarif khusus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 yang menetapkan tarif PPN atas jasa pengiriman barang sebesar 1,1 persen dari nilai kontrak.

Pada foto Petugas menyortir paket untuk dikirim ke pelanggan di Mega Hub Lion Parcel, Kota Tangerang, Banten, Rabu (18/12/2024).  ANTARA FOTO/Galih Pradipta