Teknologi merupakan mahakarya paling berharga yang mampu diciptakan oleh umat manusia. Setiap kemajuannya seolah menjadi oase bagi kehidupan. Nyaris semua sendi aktivitas di masyarakat begitu bergantung kepada perkembangan teknologi. Hal itu juga yang terjadi pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan internet sebagai garda terdepan.

Pandemi virus corona yang sudah berlangsung 1,5 tahun terakhir tidak hanya meninggalkan kisah pilu orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya akibat terjangkit SARS COV-2. Wabah yang bermula dari Wuhan, Tiongkok juga menjadi peluang bagi makin berkibarnya sektor TIK terutama pemanfaatan internet untuk mendukung kegiatan masyarakat selama masa pandemi.

Kebijakan pemerintah memperketat aturan protokol kesehatan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ikut mengubah perilaku di masyarakat. Jika semula banyak hal bisa dikerjakan dengan mengandalkan kontak fisik atau offline, kini dalam pandemi, berubah menjadi serba online. Nyaris semua kegiatan harus dibatasi dan berubah, mulai dari cara bekerja, aktivitas belajar, bertransaksi, dan berkonsumsi, semua dilakukan dengan daring alias online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencatat, pemakaian aplikasi online melesat sampai 442 persen. Ada sekitar 20 juta orang yang kemudian bekerja dari rumah (work from home). Kemudian lebih dari 78 juta siswa menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bersama para pendidik mereka. Lalu ada 30 juta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) banting setir beralih menjalankan usaha lewat jasa daring yang ternyata lebih menguntungkan.

Beragam gawai (gadget) dipakai untuk menggapai internet. Telepon seluler (ponsel) pintar dan laptop menjadi perangkat paling sering digunakan pekerja, siswa dan pelaku UMKM selama aktivitas daring mereka. Mereka, terlebih para siswa dan pendidik akhirnya menjadi terbiasa dan makin mahir berinternet di gawai-gawai tadi, tentu untuk kepentingan belajar jarak jauh.

Melihat kondisi ini, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membantu meningkatkan peran sektor TIK sebagai upaya membantu terwujudnya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Lewat digitalisasi sekolah, pemerintah ingin agar semua fasilitas pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki infrastrastruktur TIK mumpuni.

Harapannya, siswa yang belajar di bangku pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) di seluruh Indonesia dapat makin melek TIK. "Upaya digitalisasi sekolah untuk mewujudkan infastruktur kelas dan sekolah masa depan dengan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah strategis Kemendikbud Ristek menuju visi Merdeka Belajar," kata Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim saat hadir dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (22/7/2021).

Penuhi Unsur TKDN

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatan yang sama menegaskan, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp17 triliun hingga 2024. Anggaran tersebut akan dipakai untuk belanja produk TIK buatan dalam negeri bagi kebutuhan bidang pendidikan.

Produk TIK yang akan dibelanjakan untuk memenuhi digitalisasi sekolah berupa laptop, access point, konektor, proyektor, layar proyektor, dan speaker aktif. Mengutip data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah (Ditjen Paudasmen) Kemendikbudristek, belanja laptop, alat TIK yang diciptakan Adam Osborne pada 1981, mencapai 1.319.154 unit hingga 2024.

Lalu diikuti access point (99.634 unit), konektor (99.634 unit), proyektor (99.634 unit), layar proyektor (12.180 unit), dan sebanyak 12.986 unit speaker aktif. Seluruh produk TIK tadi harus memenuhi ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Luhut mengemukakan bahwa pemerintah juga telah menyediakan fasilitas sertifikasi TKDN gratis. Pembiayaannya menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp112 miliar bagi produk dengan proyeksi nilai TKDN di atas 25 persen dengan maksimal 8 jenis produk per industri. Kemenperin tahun ini akan memfasilitasi sertifikasi TKDN gratis untuk 9.000 produk, di mana satu perusahaan bisa difasilitasi hingga 8 sertifikasi TKDN.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini sudah ada 14 produk laptop bersertifikasi TKDN yang diproduksi oleh enam perusahaan. Delapan produk di antaranya mengantongi nilai penjumlahan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di atas 40 persen. Artinya, produk tersebut telah memiliki syarat untuk wajib dibeli, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta yang menggunakan APBN/APBD atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek M Samsuri dalam keterangan persnya, Jumat (30/7/2021), mengatakan bahwa belanja TIK pada 2021 senilai Rp3,7 triliun. Anggaran itu diambil dari 2 alokasi, yaitu anggaran milik Kemendibudristek yang berasal dari APBN senilai Rp1,3 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik 2021 sebesar Rp2,4 triliun. DAK Fisik adalah anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah.

Anggaran dari Kemendikbudristek akan dipakai untuk kebutuhan 12.674 sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan sekolah luar biasa (SLB) di seluruh Indonesia. Produk TIK buatan dalam negeri yang akan dibelanjakan terdiri dari 189.840 laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor, 45 speaker aktif serta minus pembelian layar proyektor.

Sementara itu, belanja produk TIK dari DAK Fisik 2021 telah diatur lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2021, diperuntukkan bagi 16.713 sekolah. Produk TIK tersebut berupa 284.147 laptop produksi dalam negeri bersertifikasi TKDN berikut pendukungnya. Yaitu 17.510 wireless router, 10.799 proyektor dan layarnya, 10.799 konektor, 8.205 mesin pencetak (printer), dan 6.527 mesin pemindai (scanner).

Untuk pemilihan produk dan merek dari masing-masing kebutuhan merujuk pada pilihan yang ada pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kepala LKPPRoni Dwi Susanto mengingatkan, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan pemakaian produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penulis: Anton Setiawan
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari