Bertepatan dengan Hari Air Dunia, Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan jaringan infrastruktur air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan berkapasitas 4.000 liter per detik di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (22/3/2021).

SPAM Umbulan merupakan satu dari model inisiasi proyek yang digadang pemerintah untuk penyediaan air bersih, berbasis regional dengan mendorong kemitraan pemerintah dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Persoalan air bersih harus diakui masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Mengacu data BPS 2019, masyarakat yang telah memperoleh akses air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan perpipaan di negara ini baru mencapai 89,27 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang membidangi masalah air pun memiliki kehendak untuk membangun 10 juta sambungan rumah selama periode 2020-2024. Kebutuhan dananya pun cukup besar, yakni Rp700 triliun.

Sebagai proyek berbasis KPBU, SPAM Umbulan merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dengan biaya bersumber dari pemerintah dan PT Meta Adhya Tirta, selaku pemenang lelang sebesar Rp2,58 triliun serta dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF) sebesar Rp818 miliar.

Proyek ini mulai dibangun pada 2017. Lebih jauh, Presiden Jokowi akan terus mendorong pembangunan proyek dengan model KPBU guna mengurangi beban APBN. Menurut Presiden Jokowi, swasta akan terus didorong untuk bertindak sebagai pengelola.

“Model pembangunan KPBU akan terus kami dorong tidak hanya di proyek SPAM Umbulan, tetapi juga di proyek-proyek lain sehingga beban APBN akan semakin berkurang, dan pengelolaannya justru swasta yang harus bergerak,” jelasnya.

SPAM Umbulan ini akan memberikan manfaat besar bagi 1,6 juta jiwa atau 320.000 sambungan rumah (SR) di lima kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

“Air yang berasal dari sini keadaanya sudah bersih, sehingga bisa langsung dimanfaatkan dan tidak pakai formula yang rumit-rumit. Kapasitasnya juga besar 4.000 liter per detik,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan SPAM.

“Layanan SPAM Umbulan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih,” ujarnya.

Adapun sumber air baku SPAM Umbulan berasal dari Mata Air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km dengan total 14 titik reservoir off take.

Dorong Swasta

Pemerintah memang mendorong swasta untuk jasa layanan air bersih tersebut. Persoalannya, menurut data Kementerian PUPR, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didapuk sebagai penyelenggara SPAM saat ini sebanyak 62 persen dalam kondisi sehat, 13 persen sakit, dan 26 persen kurang sehat.

Misalnya untuk pemenuhan air bersih di kawasan Jabodetabek. Ada tiga SPAM yang direncanakan menyalurkan dan menyediakan air bersih, yakni SPAM regional Jatiluhur I, SPAM Karian-Serpong, dan SPAM Juanda.

SPAM Regional Jatiluhur I rencananya memulai konstruksinya pada kuartal III 2021 dan beroperasi pada kuartal I 2024. SPAM ini akan melayani Jakarta, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Sementara itu, SPAM Karian-Serpong kini telah memasuki penetapan pemenang proyek. SPAM ini direncanakan melayani 2,2 juta penduduk di Jakarta, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Demikian pula dengan SPAM regional Juanda yang kontruksinya dimulai pada 2021-2023 untuk daerah layanan Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor serta Karawang.

Lebih terperinci lagi, menurut data Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air, pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di tanah air melalui perpipaan saat ini baru terealisasi 21,8%. Krisis air bersih menjadi tantangan seiring meningkatnya populasi penduduk Indonesia yang kini mencapai 270,2 juta jiwa.

Berpijak realitas itu, model pembangunan melalui skema KPBU termasuk di penyediaan air bersih di sejumlah kota patut diteruskan. Bagi pemerintah mau tidak mau harus bergandengan tangan dengan swasta untuk memenuhi program pembangunan sehingga beban APBN akan semakin berkurang.

Penulis: Firman Hidranto
Redaksi: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari