Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Inpres nomor 9 tahun 2020 adalah instruksi percepatan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat.  Inpres ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang merata berkeadilan, dengan mempercepat pembangunan di tanah Papua, yang mencakup 7 bidang prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UKM, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

Pada TA 2021, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp4,49 triliun, permukiman Rp683,03 miliar, dan perumahan Rp288,35 miliar. Berdasarkan data saat ini, progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua TA 2021 sebesar 37,95% dan keuangan sebesar 41,06%.

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp2,66 triliun, permukiman Rp312,23 miliar, dan perumahan Rp228,83 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua Barat TA 2021 sebesar 44,09% dan keuangan sebesar 42,9%.

Menurut Menteri Basuki, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya, pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.

Dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus sepanjang 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km, dan belum tembus 16 km. Pada 2021 penanganan Jalan Trans Papua di Papua yakni sepanjang 139 km dan Papua Barat 120 km meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan dan peningkatan struktur/perkerasan.

Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km, di mana telah tembus 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km.

Pada 2021 tengah dikerjakan jalan perbatasan di Papua sepanjang 34 km, meliputi pembangunan baru, pembukaan jalan, dan peningkatan struktur/perkerasan. Di daerah perbatasan, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan progres 8% dengan target selesai April 2022 dan PLBN Sota yang telah selesai pada 2020, termasuk sarana pasar.

Selanjutnya, untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR membangun sebanyak 179 sekolah umum dan keagamaan, 1 PTN, dan delapan sarana olahraga di Papua. Selain itu Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rehab atau rekon Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp2,1 miliar dan rehab atau rekon 403 ruko di Wamena pascakonflik sosial dengan anggaran Rp138,6 miliar. Selanjutnya, Kementerian PUPR tengah melakukan lelang pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat, dengan rencana mulai konstruksi awal Agustus 2021.

Sedangkan untuk memberikan ruang berkarya yang lebih kepada putra-putri Papua yang unggul, kreatif, dan maju, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Teknologi, Inovasi dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa Ditjen Cipta Karya akan melaksanakan tugas pembangunan pusat pengembangan kreatif Papua atau Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua.

Saat ini progresnya dalam persiapan lelang dan direncanakan untuk mulai pembangunan fisiknya 31 Agustus 2021. Endra menambahkan, Presiden Jokowi menaruh perhatian besar agar Papua Youth Creative Hub dapat segera terwujud untuk kemajuan Papua dan juga Papua Barat.  

Sementara itu untuk melaksanakan Inpres nomor 9 tahun 2020, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Papua dan Papua Barat juga melakukan upaya pembangunan infrastruktur transportasi beserta optimalisasi operasional sarana transportasi dan jalur logistik. Hal itu merupakan langkah mendukung peningkatan ekonomi, bisnis, dan pengembangan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, untuk menjaga kelancaran angkutan logistik pemerataan rantai pasok ke Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat, pihaknya telah menyiapkan berbagai proyek pembangunan guna menopang tujuan tersebut. "Ada 8 trayek tol laut yang dapat singgah di 6 pelabuhan di Papua dan 6 trayek tol laut singgah di 6 pelabuhan di Papua Barat. 4 bandara di Papua dan 5 bandara di Papua Barat yang dapat melayani cargo udara," papar Menhub Budi Karya Sumad.

Dalam webinar yang mengangkat tema “Transportasi Ujung Tombak Pembangunan Papua”, pada Selasa, 27 Juli 2021, Budi Karya mengatakan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lewat ekonomi yang merata di wilayah Papua dan Papua Barat, Kemenhub memberikan beberapa proyek infrastruktur prioritas dalam membangun mobilitas darat di sana. "Terdapat lima pelabuhan penyeberangan di Papua dan lima pelabuhan penyeberangan di Papua Barat. Telah beroperasi sembilan dermaga sungai di Papua dan empat dermaga sungai di Papua Barat," jelas dia.

Adanya tol laut dapat mengurangi disparitas harga antara timur dan barat. Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan pengembangan transportasi sungai untuk dapat menuju ke daerah terpencil/terdalam di wilayah Papua, sebab menurut Budi, mulai tahun ini pendistribusian barang akan mulai dilakukan melalui sungai di Merauke, Timika, dan Asmat ke wilayah utara sehingga angkutan barang bukan hanya di daerah pantai, melainkan juga merambah ke daerah sungai sehingga harga barang akan lebih murah.

Sementara itu, dari sisi penerbangan, Budi Karya pernah menjelaskan, peran transportasi udara diperlukan dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil di Papua. Kemenhub juga akan membangun delapan bandara yang panjangnya lebih dari 1.000 meter. Sehingga pesawat yang besar bisa mendarat di Papua.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari