Saat berpidato secara virtual pada One Ocean Summit yang berlangsung di Prancis pada 9--11 Februari 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah capaian dan komitmen Indonesia dalam perlindungan laut.

“Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut,” ujar Presiden Jokowi, seperti dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 11 Februari 2022.

One Ocean Summit diselenggarakan bertujuan untuk memobilisasi komunitas internasional agar mengambil tindakan nyata dalam melestarikan dan mendukung laut yang sehat dan berkelanjutan. One Ocean Summit diadakan dalam konteks Presidensi Prancis di Dewan Uni Eropa, dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menuturkan sejumlah komitmen yang telah dilakukan Indonesia, antara lain, komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada 2030. Menurut Presiden Jokowi, sampai dengan 2021, Indonesia telah berhasil melakukan konservasi perairan laut seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen. “Kami optimistis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada 2025. Berbagai upaya terus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik.

Presiden Jokowi juga menyebut bahwa ekosistem mangrove juga menjadi perhatian. Indonesia menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga 2024. “Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, melainkan juga pada perubahan iklim,” jelas Presiden Jokowi.

Lebih lanjut diungkapkan, pada COP26 tahun lalu, Indonesia bersama negara-negara Archipelagic and Island States (AIS) Forum menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. Indonesia yakin, dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi.

Bahkan Presiden Jokowi juga memandang bahwa pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan. Dan upaya ini menjadi bagian dari kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.

“Kami telah mengambil langkah terobosan, antara lain, kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi,” paparnya.

Sementara itu di tingkat global, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia juga terus mendukung pengarusutamaan isu kelautan. Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. “Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan,” tandasnya.

Kawasan konservasi laut merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan, karena dapat melindungi habitat, struktur ekosistem, fungsi ekosistem, dan menjaga keanekaragaman spesies. Melindungi 20–40% laut dari penangkapan ikan akan meningkatkan hasil penangkapan jangka panjang dan mengurangi tekanan penangkapan berlebih.

Di Indonesia, pengembangan kawasan konservasi perairan secara ekologis dirasa cukup tepat pada kondisi beberapa perairan laut di Indonesia. Di mana diduga, beberapa perairan laut itu telah mengalami kerusakan cukup parah akibat adanya praktek penangkapan ikan yang berlebih dan merusak.

Pemerintah Indonesia pernah berkomitmen untuk mendirikan kawasan konservasi perairan (laut). Niat Ini disampaikan oleh Presiden RI pada acara World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit di Manado pada 2009. Bahkan, komitmen ini ternyata dapat diwujudkan dua tahun lebih cepat. 

Pada 2018, telah terbangun 177 kawasan konservasi perairan dengan  luasan mencapai 20,88 juta Ha (6,42 % dari luas laut) di seluruh Indonesia. Capaian itu merupakan hasil penambahan kawasan baru dan penyesuaian RZWP3K sebesar 1, 73 Juta ha melebih dari yang ditargetkan di 2018 (700 ribu ha).

Pada tahun 2018, KKP juga telah menetapkan lima kawasan konservasi perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu KKM Serang, KKPD Mentawai, KKPD Nusa Penida, KKPD Lombok Timur, dan KKPD Lombok Barat.

Sedangkan pada 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menargetkan penetapan kawasan konservasi perairan sebanyak 800 ribu hektar (Ha) dan menargetkan luas kawasan konservasi perairan menjadi 24,6 juta Ha. Target tersebut sejalan dengan komitmen global di Aichi target 11/SDGs 14 sebanyak 32,5 juta hektare pada 2030.

Perlu diketahui, saat ini Indonesia memiliki 201 kawasan konservasi perairan dengan luas total mencapai 24,11 juta Ha. Luasan tersebut terdiri dari 16,8 juta Ha yang telah ditetapkan oleh menteri dan 7,3 juta Ha yang masih dalam pencadangan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Andi Rusandi menjelaskan, terdapat 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di bawah pengelolaan KKP seluas 5,3 juta Ha, 30 Kawasan Konservasi Perairan di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,6 juta Ha, dan 161 Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan luas 14,2 juta Ha.

“Untuk pengembangan potensi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional, pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 56/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional tahun 2018--2025,” jelas Andi.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari