Dua tahun terakhir momen Lebaran tidak disertai tradisi mudik karena wabah Covid-19 yang sedang berkecamuk.

Kini tren kasus Covid-19 sudah mulai melandai. Indikator itu bisa terbaca dari laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dari data yang dirilis Kamis (20/4/2022), kasus konfirmasi harian Covid-19 hanya bertambah 741 orang.

Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 6.042.010 per Kamis (20/4/2022). Data itu juga menyebutkan tambahan 741 kasus konfirmasi itu lebih rendah dibandingkan laporan sehari sebelumnya yang tercatat 837. Sementara itu kasus sembuh bertambah 4.635 menjadi 5.840.945.

Pemerintah pun menyatakan kasus Covid-19 di Indonesia sudah melandai sehingga warga diizinkan mudik. Izin itu diberikan sembari diingatkan agar warga tetap waspada.

Presiden Joko Widodo pada Jumat (15/4/2022) mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehubungan dengan dibukanya mudik pada tahun ini.

“Masyarakat diperbolehkan untuk mudik Lebaran, dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. “Jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan Covid-19,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengutamakan keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriyah.

Kepala Negara tidak ingin terjadi lonjakan kasus Covid-19 usai hari raya. “Pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan masyarakat. Sekali lagi jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan hari raya,” ujarnya.

Bisa jadi mudik tahun ini akan menjadi mudik akbar. Ibaratnya, mudik tahun ini menjadi pelampiasan setelah dua tahun menahan diri untuk tidak mudik. Wajar mudik kali ini, bisa dipastikan akan lebih meriah dan penuh suka cita.

Satu survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi jumlah pemudik pada Idulfitri 1443 H mencapai 85,5 juta orang. Data Balitbang Kemenhub itu juga menjelaskan lebih detail soal asal pemudik. Menurut data itu, asal pemudik urutan terbanyak berasal dari Jawa Timur (14,6 juta orang), disusul dari Jabodetabek (14,3 juta orang), dan dari Jawa Tengah (12,1 juta orang).

Provinsi yang menjadi tujuan para pemudik terbanyak adalah Jawa Tengah (23,5 juta orang), Jawa Timur (16,8 juta orang), dan Jawa Barat non-Bodebek (14,7 juta orang).

Pemerintah sangat menyadari rumitnya mengatur mobilitas sebanyak 85,5 juta orang yang akan mudik. Dari total 85,5 juta orang yang akan mudik, sebanyak 47 persen akan menggunakan jalur darat. Ini akan menjadi titik krusial untuk mengatur arus mudik tahun ini.

Nah, moda transportasi darat yang digunakan kebanyakan adalah kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) maupun angkutan darat (bus dan angkutan penyeberangan ataupun lainnya).

Dari data di atas, bisa terbayangkan bahwa pemerintah harus bisa mengaturnya dengan baik, sehingga arus mudik bisa berjalan dengan baik. Keselamatan harus terjamin, kemacetan bisa diminimalisir, dan kesehatan pun tetap terjaga.

Dalam rangka itu, Kemenhub telah menyiapkan tiga skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada angkutan mudik 2022. Seperti disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, yakni contra flow, one way, dan penerapan ganjil genap di jalan tol.

“Kita akui bahwa Cipali atau dari Jakarta menuju Semarang adalah daerah paling rawan sehingga perlu rekayasa lalu lintas,” ujar Menhub, usai memimpin rapat koordinasi “Simulasi Pergerakan dan Antisipasi Puncak Arus Lalu Lintas di Jalan Tol pada Masa Mudik Lebaran Tahun 2022” di Jakarta, Jumat (15/4/2022).

Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan, pihaknya terus melakukan kalkulasi simulasi yang akurat sejalan dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, masyarakat yang mudik saat ini bisa saja bukan berkepentingan untuk mudik. Karena ada libur nasional, ada masyarakat juga melakukan perjalanan untuk kepentingan berwisata. “Oleh karena itu, kami juga perlu mengantisipasinya dan perlu solusi penanganan yang baik,” kata Menhub Budi.

Menhub menyatakan, akan terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kebijakan mudik kepada unsur terkait, termasuk Korlantas Polri dan pemerintah daerah, untuk memastikan ada kesamaan persepsi terkait syarat perjalanan, pengendalian lalu lintas, dan kebijakan lainnya.

Harapannya, pemerintah bisa mengelola masalah transportasi mudik Lebaran ini dengan baik. Demikian pula, dibukanya izin untuk melakukan mudik diharapkan bisa berimplikasi juga bagi ekonomi daerah.

Pertanyaannya kenapa ekonomi daerah akan menggeliat? Bayangkan saja, dari 85,5 juta penduduk yang mudik bisa dipastikan tidak pergi dengan tangan kosong. Ada uang beredar yang ikut menyertainya.

Mari kita ilustrasikan soal ekonomi daerah itu. Taruhlah, setiap pemudik itu rata-rata membelanjakan uangnya Rp2 juta saja. Maka, jumlah uang yang beredar selama kurang lebih dua minggu masa mudik, 25 April--8 Mei 2022, diperkirakan bisa mencapai Rp170 triliun.

Jawa Timur sebagai tujuan mudik terbanyak kedua diprediksi sebanyak Rp33,6 triliun akan beredar di provinsi paling timur Pulau Jawa itu. Jumlah itu lebih besar dari APBD 2022 provinsi itu yang besarnya Rp27,6 triliun.

Tak dipungkiri, tetesan ekonomi daerah yang menggeliat bisa jadi merupakan harapan dibukanya izin mudik lebaran kali ini. Bisa dipastikan dampak ekonomi dari adanya kebijakan mudik akan sangat terasa pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

Tidak itu saja, konsumsi dan belanja akan melonjak untuk semua komoditas, baik pakaian, pangan sampai adanya transfer uang besar selama periode tersebut. Artinya, perekonomian di daerah pun berputar.

Sejumlah asumsi di atas wajar saja mengemuka. Apalagi, pemerintah mewajibkan pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Sementara bagi masyarakat bawah, Lebaran kali ini tentu membuat mereka tersenyum. Adanya bantuan tunai langsung (BLT) Minyak Goreng Rp300.000 hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) tentu sangat membantu masyarakat menambah kecerian Lebaran. Mudik aman dan mudik sehat pun diharapkan tercapai.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari