Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, generasi muda yang akan mewarisi bumi diharapkan dapat mengambil peran penting dengan menjadi agen perubahan. Caranya, lewat pengorganisasian kegiatan kolektif dan meningkatkan kesadaran untuk berbagi pengetahuan dan mempromosikan tindakan yang diperlukan untuk masa depan.

“Peran keluarga dalam mengajari generasi muda sangat penting untuk masa depan planet kita. Mengajari anak-anak kita hal-hal kecil, seperti mendaur ulang, membuat kompos, atau makan lebih banyak makanan tanpa daging, akan membentuk masa kecil mereka. Anak muda yang didorong dan didukung untuk menjadi sukarelawan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan oleh orang tuanya, kemungkinan akan membawa pengalaman mereka hingga dewasa dan juga mewariskannya kepada anak-anak mereka,” ujar Menko Airlangga, saat menjadi keynote speaker di “EdHeroes Forum Oceania: Australia Chapter” yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (23/4/2022).

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT) pada skala nasional maupun global. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi perubahan iklim adalah melalui penandatanganan Paris Agreement sebagai bentuk keterlibatan dalam komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim.

“Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Dengan menggunakan Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030,” ungkap Airlangga, seperti ditulis dalam pernyataan persnya.

Forum internasional EdHeroes Forum Oceania: Australia Chapter itu mengangkat tema “Strive and Revive, from Local to Global Perspectives” dengan menyediakan ruang diskusi bagi orang tua, pelaku pendidikan, komunitas, organisasi, dan pemerintah untuk menunjang anak-anak muda di masa depan di bidang pendidikan, teknologi, transformasi digital, kesehatan mental, dan perubahan iklim.

Acara yang diadakan secara virtual tersebut juga dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja dan UMKM Australia Stuart Robert, anggota dewan pertimbangan presiden, perwakilan jajaran pemerintahan, universitas, industri, dan stakeholders terkait.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Salah satu bentuk ekonomi hijau yang akan dikerjakan adalah implementasi kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023.

Untuk itu, pemerintah juga telah menetapkan Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Conference of Parties (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada 2020.

Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada November 2016 dengan ditetapkannya target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario business as usual (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi pada 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO2e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO2e pada target conditional (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa peran pembiayaan sangat vital untuk mengisi kesenjangan pembiayaan dalam mendorong ekonomi hijau. Pemerintah telah mengeluarkan instrumen keuangan inovatif berupa Sukuk Hijau untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2019, pemerintah juga mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan hijau. Perlu diketahui, Indonesia membutuhkan setidaknya USD247 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun selama periode 2018-2030 untuk mengurangi gas emisi sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41 persen dukungan internasional.

Adapun, komitmen dari lembaga internasional yang telah didapatkan berkisar USD836 juta atau Rp11,71 triliun. Komitmen itu pertama adalah dari green climate fund (GCF) melalui mekanisme performance based payment dengan total USD103, dengan rencana awal penyaluran pada 2021.

Kedua, REDD+ dari Norwegia dengan jumlah 560 juta dolar AS dengan skema result based payment. Dalam program ini, sebanyak 56 juta dolar AS telah diberikan melalui rekening bank kustodian di BNI yang telah ditunjuk pada Desember 2020.

Ketiga, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dengan jumlah 110 juta dolar AS yang diberikan bertahap dalam empat tahun hingga 2025. Rencananya, program ini ditujukan khusus untuk wilayah Kalimantan Timur dengan rincian gelontoran dana 2019 sebesar 25 juta dolar AS. Lalu, 2021 hingga 2022 sebesar 40 juta dolar AS, dan 2023 hingga 2024 sebesar 45 juta dolar AS.

Keempat, dari BioCarbon Fund (BCF) sebesar 60 juta dolar AS untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jambi hingga 2025. Kelima, Bank Dunia (World Bank) dengan anggaran 2 juta dolar AS, serta yang terakhir adalah Ford Foundation sebesar 1 juta dolar AS.

BPDLH adalah perwujudan amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi trusted institution yang mengelola dana lingkungan hidup untuk mendukung implementasi program-program prioritas, termasuk pengendalian perubahan iklim, dengan merujuk pada kontrak yang dibangun oleh penyedia dana.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari