BBM
  Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di SPBU George Obos, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (5/7/2022).¬†Pertalite tak ikut naik karena krisis pangan dan inflasi yang terjadi secara global. ANTARA FOTO/ Makna Zaezar

Kode Digital untuk Transaksi BBM Bersubsidi

  •   Selasa, 12 Juli 2022 | 06:00 WIB
  •   Oleh : Administrator

Subsidi energi yang harus dibayar pemerintah pada 2022 mencapai Rp284,6 triliun. Mobil besar dan mewah tak mendapat jatah BBM subsidi. Pengguna motor bebas membeli Pertalite bersubsidi.

Harga minyak dunia masih anteng bertengger di level USD100 per barel. Situasi ini sudah bergulir sejak Maret 2022, setelah sebelumnya mendaki dari posisi USD75 per barel di awal tahun. Karuan harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak di mana-mana. Di Singapura, untuk BMM RON 95 harganya Rp32ribu per liter, di Thailand Rp21.800, dan di Tiongkok Rp20.300 per liter

Di Indonesia harganya untuk RON 95 (nonsubsidi) pertamax turbo hanya Rp14.500--Rp14.800 per liter. Untuk pertamax RON 92, Pertamina menjualnya antara Rp12.500–Rp13.000 per liter. Yang BBM bersubsidi seperti pertalite harganya masih Rp7.650 per liter dan solar (diesel) Rp5.150 per liter. Rekor BBM murah di Indonesia hanya kalah dari Malaysia yang menjual RON 95 dengan harga Rp6.930 per liter.

Isu harga BBM ini kembali mengemuka seiring bergulirnya rencana pemerintah memfokuskan BBM bersubsidi, khususnya pertalite dan solar, kepada kelompok masyarakat menengah-bawah. Besaran subsidi sudah terlalu besar untuk dibagikan ke masyarakat menengah atas.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut bahwa harga jual pertalite hingga kini masih Rp7.650 per liter. Sementara itu, harga keekonomian BBM tersebut Rp17.500  per liter. Untuk setiap liter pertalite yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah menggelontorkan subsidi Rp9.550 per liter. Untuk solar, subsidinya makin gila-gilaan.

"Untuk solar selisihnya Rp13 ribu per liter. Dengan harga minyak mentah saat ini, harga ekonomian solar Rp18.150 per liter, dan Pertamina menjualnya Rp5.150. Pemerintah yang membayar selisihnya,’’ ujar Nicke Widyawati.

Pada awalnya, pemerintah sempat mengisyaratkan akan ada kenaikan harga solar serta  pertalite, yang akan dilakukan secara bertahap sampai mendekati nilai keekonomiannya. Isyarat itu muncul bersamaan dengan kenaikan harga pertamax (dari Rp9.000–Rp9.400 ke Rp12.500–Rp13.000 per liter) per 1  April 2022. Toh, pemerintah menunda rencana tersebut karena menganggap situasi ekonomi sedang tidak ramah seiring dengan fenomena inflasi global dan krisis pangan.

Momentum menunda kenaikan harga BBM, juga tarif listrik dan gas LPG tabung 3 kg, muncul saat  kondisi keuangan negara membaik. Pada Mei 2022, APBN mengalami surplus Rp132 triliun. Outlook APBN 2022 pun semakin moncer, dengan perkiraan penerimaan negara yang mencapai Rp2.266,2 triliun, atau naik Rp420,1 triliun dari perkiraan APBN 2022 yang sebesar Rp1.846,1 triliun.

Dengan outlook baru itu besaran APBN diperkirakan mencapai Rp3.106 triliun, yang di dalamnya ada unsur defisit (utang) sebesar Rp840 triliun (4,75 persen dari PDB).

Dalam rapat kerjanya dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (19/5/2022), Menkeu Sri Mulyani menawarkan opsi, kenaikan penerimaan negara yang Rp420,1 triliun itu bisa saja digunakan sebagai kompensasi untuk mengurangi defisit ABN. Risikonya, kapasitas anggaran tidak cukup longgar untuk membiayai berbagai program perlindungan sosial serta subsidi. ‘’Termasuk BBM,’’ kata Menkeu Sri Mulyani.

Kesepakatan pemerintah dan DPR ialah, defisit APBN 2022 diturunkan dari Rp868 triliun ke level Rp840 triliun. Dengan APBN 3.106 T, Sri Mulyani dapat mengalokasikan tambahan untuk subsidi listrik, gas, dan BBM. Dalam rapat kerja 1 Juli 2022 lalu, disepakati subsisi BBM, gas dan listrik ialah Rp284,6 triliun. Pembayaran ke Pertamina dan PLN sebesar Rp292,5 triliun, sebagai konpensasi kerugian, mereka menjual produksinya di bawah nilai keekonomian dua tahun terakhir ini. Dengan begitu, belanja subsidi pada 2022 membengkak jadi Rp578,1 triliun.

Subsidi energi sebesar Rp283,7 triliun pada 2022 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat menengah-bawah. Maka, subsidi dialamatkan bagi gas elpiji 3 kg, listrik di bawah 3,5 KVA, minyak solar (diesel) dan pertalite. Khusus untuk solar dan pertalite (juga) premium akan ada pembatasan kuota.

Untuk solar tak banyak pembatasan yang dilakukan. Yang tak diijinkan membeli solar bersubsidi hanya kendaraan pengangkut hasil tambang dan perkebunan yang punya  roda 6 buah atau lebih. Mereka akan dikenai tarif harga nonsubsidi.

Untuk pertalite, pembatasan kuota hanya diberlakukan pada kendaraan roda empat (atau lebih). Pembatasan dilakukan dengan aplikasi MyPertamina. Dengan aplikasi itu warga masyarakat bisa mendaftar untuk memperoleh kode digital atau QR Code yang menjadi syarat pembelian BBM bersubsidi itu. Bagi yang tidak memiliki gadget, dapat mendaftar langsung ke SPBU terdekat untuk mendapatkan QR Code dalam bentuk print-out.

Aplikasi MyPertamina itu belakangan menimbulkan heboh, karena dinilai mempersulit pembelian BBM. Namun, pihak Pertamina mengatakan, QR Code itu bisa mencatat setiap pembelian sehingga bisa mengawasi pembelian yang terindikasi tidak wajar. Pun quick response (QR) Code ini hanya diberikan untuk mobil-mobil ukuran 2.000 cc ke bawah.

Mobil mewah dan bermesin relatif  besar di atas 2.000 cc, seperti CRV, Pajero, Alphard, Vellfire, Lexus, Fortuner, BMW, Mercedez dan sejenisnya, dinyatakan tidak berhak memperoleh jatah BBM bersubsidi. Pemiliknya tak perlu mengurus QR Code.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Rinciannya, 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Kebutuhan BBM-nya sangat besar. Belum lagi kebutuhan untuk mesin industri (dari yang mikro hingga yang raksasa), traktor, kapal niaga, mesin perahu nelayan, serta masih banyak lainnya. Semuanya memerlukan pembagian secara berkeadilan.

 

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari