POLITIK LUAR NEGERI
  Presiden Joko Widodo (kanan) menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen saat upacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN serta KTT terkait lainnya di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Minggu (13/11/2022). ANTARA FOTO/ SETPRES

Peran Indonesia di Kancah Internasional Kian Nyata

  •   Selasa, 22 November 2022 | 20:20 WIB
  •   Oleh : Administrator

Kolaborasi erat dan bekerja sama tidak bisa ditawar lagi untuk menghadapi krisis global.

Peran Indonesia di pentas dunia terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun ini. Peningkatan kapasitas politik luar negeri itu tidak terlepas dari misi politik luar negeri Indonesia.

Ketika didapuk kembali untuk memimpin Kementerian Luar Negeri, Retno Marsudi telah membuat landasan arah politik luar negeri Indonesia di periode 2019-2024, yakni memprioritaskan politik luar negeri yang bertumpu pada prioritas 4+1. Salah satu poin itu adalah memainkan peran penting kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Nah, wajah politik luar negeri Indonesia semakin terlihat eskalasinya di kancah internasional di 2022 dan 2023. Selama di November 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri secara langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean + 3 di Kamboja. Di pertemuan KTT Asean di Kamboja itu juga Indonesia ditetapkan sebagai Ketua Asean 2023.

Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali, pada 15-16 November 2022. Tak dipungkiri, dua ajang pertemuan tingkat tinggi tersebut sangat penting dan strategis bagi Indonesia.

Dari tataran hubungan internasional, peran aktif Presiden Jokowi telah meningkatkan posisi dan peran Indonesia sebagai aktor kunci hubungan antarnegara, baik dalam tataran regional maupun global.

Dalam konteks hubungan antarnegara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dewasa ini, membangun kolaborasi internasional di banyak arena penting lainnya sangat dibutuhkan hari ini dan untuk masa datang. Peran itu berulangkali juga ditekankan oleh Presiden Jokowi.

Harus diakui, hari-hari ini, politik internasional telah menjadi sangat kompleks, bahkan kadang-kadang juga muncul dengan kecepatan yang meningkat. Indonesia dan negara dunia lainnya, tentunya sangat berkepentingan dalam berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi tantangan ekonomi kawasan dan menciptakan pertumbuhan yang stabil.

Ketika tampil di KTT Asean +3 di di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu (13/11/2022), yang mengambil tema “Asean Global Dialogue ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery”, Presiden Joko Widodo memaparkan tiga hal fokus utama Asean dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan. “Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, ke depannya tantangan ekonomi kawasan akan makin berat, apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ungkap Presiden.

Pertama, penguatan fiskal negara Asean. Presiden Joko Widodo mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan. Demikian pula dengan efisiensi belanja dan mengalokasikan ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.

Kedua, penguatan dukungan keuangan internasional. Presiden menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.

Ketiga, perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Presiden menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi. “Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegas Presiden Jokowi.

Di akhir pengantarnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini. Gagasan Presiden Jokowi itu patut diapresiasi dan disepakati, di mana perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang.

Dari pernyataan itu, kepala negara hendak menekankan pentingnya keadilan sebagai sebuah negara bangsa. Tak dipungkiri, ketika negara berkembang mengambil kebijakan sebagai ujud usaha survive, terutama untuk membangun ekonominya, kebijakan penghiliran, misalnya, terkesan negara maju berusaha menghambatnya.

Dalam konteks kerja sama kawasan, Presiden Joko Widodo juga melempar gagasan perlunya kemitraan secara bilateral maupun lingkup kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini merupakan wilayah yang strategis, tidak luput dari rivalitas, sehingga membutuhkan kerja sama yang konkret.

Begitu pun ketika Indonesia didapuk sebagai Presidensi G20 selama setahun terakhir ini, pemerintah cukup aktif mendorong kerja sama antarnegara yang tergabung ke dalam G20, gabungan negara besar dan memiliki pengaruh ekonomi tersebut.

Konsistensi dan kekukuhan sikap Presiden dalam mengupayakan perdamaian dan mendorong langkah-langkah penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina sangat perlu diapresiasi. Bahkan, Presiden Jokowi hadir langsung di wilayah konflik dan bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut.

Tak hanya konflik di Rusia dan Ukraina, kepemimpinan Indonesia juga terlihat dalam inisiatif-inisiatif G20 untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya, krisis pangan, krisis energi, dan keuangan. Demikian pula dengan kegiatan KTT G20. Puncak pertemuan akbar pemimpin dunia di Pulau Dewata menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional.

Arah politik luar negeri kita yang bebas aktif pun akan makin diakui dunia. Di sisi domestik, penyelenggaraan KTT G20 ini pun memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Pemerintah memperkirakan kontribusi G20 mencapai USD533 juta atau sekitar Rp7,5 triliun terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2022.

Selain itu G20 turut mengerek konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun. Hal ini juga akan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang di berbagai sektor usaha.

Tak hanya menggairahkan perekonomian di Bali dan sekitarnya, KTT yang dihadiri 17 kepala negara dan 3.443 delegasi dan ribuan pebisnis serta, aktivis LSM, utusan lembaga internasional, jurnalis, dan observer itu turut meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Harapannya, sejumlah kegiatan berskala internasional itu jadi momentum peran aktif Indonesia di kancah internasional, sekaligus sebagai implementasi wujud wajah politik luar negeri Indonesia, yakni memainkan peran penting kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Dari sisi ekonomi, sejumlah momentum besar itu bisa dioptimalkan secara berkelanjutan, baik pemerintah dan pelaku bisnis untuk mendorong roda ekonomi nasional bergerak lebih kuat dan cepat.

 

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari