Indonesia mengusulkan diadakan KTT AIS Forum pada 2023 untuk membuka peluang kolaborasi sektor kemaritiman negara pulau dan kepulauan.
Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana wilayah kedaulatannya terdiri dari 17.000 pulau dan dipisahkan oleh perairan luas. Badan Informasi Geospasial mencatat, luas Indonesia adalah 8,3 juta kilometer persegi dengan dua pertiganya berupa perairan.
Berdasarkan hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UN Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS) di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982, luas wilayah laut kita adalah 3.257.357 km2. Itu belum dihitung jika kita memasukkan luas laut berdasarkan Zona Ekonomi Ekseklusif (ZEE) sejauh 200 mil atau 321,8 km dari garis dasar pantai.
Jika mengacu kepada hasil UNCLOS 1982 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE, maka luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km2. Masih ada lagi laut teritorial atau perairan berjarak 12 mil (19,3 km) dari garis dasar pantai, yakni seluas 282.583 km2.
Sehingga secara total, perairan Indonesia adalah seluas 6.476.285 km2. Sedangkan luas daratan tak lebih dari 1.919.440 km2. Luasnya perairan Indonesia ikut ditunjang oleh posisi geografisnya karena berada di daerah strategis. Indonesia dilewati oleh khatulistiwa serta diapit dua benua, yakni Asia dan Australia.
Kita juga berada di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, yang menciptakan perairan hangat dan sangat disukai aneka jenis ikan untuk berkembang biak. Itulah sebabnya seperti dikutip dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi perikanan Indonesia dapat mencapai 12,5 juta ton per tahunnya.
Bukan itu saja, karena seperti dikutip dari Container Xchange, perairan Indonesia menjadi lintas utama perdagangan global yang menghubungkan kawasan timur dan barat. Lebih dari 83 ribu kapal atau sekitar 40 persen dari lalu lintas global melintas di laut Indonesia setiap tahunnya. Mereka melalui Selat Malaka dan menjadi nomor dua tersibuk sejagat setelah Selat Dover, Inggris.
Besarnya peran wilayah perairan bagi sebuah negara kepulauan telah membuat Indonesia menginisiasi dibentuknya kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan. Hal itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada 2016 menggandeng Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).
Terbentuknya AIS Forum
Pertemuan perdana negara-negara pulau-pulau kecil dan kepulauan di kawasan Asia Pasifik terjadi pada 22 November 2017 dan mereka bersepakat membentuk forum. Setahun kemudian, tepatnya pada 1 November 2018 lewat pertemuan setingkat menteri yang diadakan di Manado, Sulawesi Utara, disepakati Deklarasi Bersama Manado (Manado Joint Declaration). Archipelagic and Island States (AIS) Forum adalah bagian dari deklarasi tersebut.
Sebanyak 22 negara menjadi deklarator dari AIS Forum seperti Filipina, Fiji, Guyana Bissau, Inggris, Irlandia, Jamaika, Jepang, Kuba, Malta, Madagaskar, serta Papua Nugini. Kemudian ada Saint Christopher Navis, Sao Tome Principe, Seychelles, Singapura, Siprus, Sri Lanka, Suriname, Tanjung Verde, Timor Leste, Tonga, dan tuan rumah, Indonesia. Mereka adalah negara-negara pulau dan kepulauan yang berada di kawasan samudra,seperti Atlantik, Pasifik, dan Hindia.
Keanggotaan AIS Forum makin berkembang saat ini hingga mencapai 47 negara setelah masuknya Antigua Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Dominika, Mikronesia, Mauritius, Maladewa, Nauru, Guyana, Grenada, Haiti, Komoro, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Ada pula Kiribati, Komoro, Palau, Samoa, Saint Vincent Grenada, Selandia Baru, Trinidad Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu.
Sejak awal terbentuknya, AIS Forum dirancang sebagai wadah terbuka, inklusif, dan dapat menjadi simpul kerja sama dan kolaborasi konkret dari negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. AIS Forum berfokus pada empat kerja sama utama bidang pembangunan dan kelautan yakni pembangunan implementasi ekonomi biru (circular economy), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi terutama sampah plastik di laut, dan tata kelola laut yang lebih baik.
Kendati sebagian besar anggota AIS Forum berasal dari negara berpendapatan rendah dan menengah, hanya saja mereka adalah pemilik wilayah perairan. Sayangnya, potensi kemaritiman sebagian besar anggota AIS Forum belum tergarap maksimal. Ketika membuka AIS Forum 2022di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (5/12/2022), Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, forum ini mengajak para anggotanya untuk mengoptimalkan laut sehat yang berkelanjutan berdasarkan asas solidaritas, keadilan, dan timbal balik.
“Kehidupan kita terikat pada lautan karena inilah rumah kita dan harus mengelolanya serta menentukan sendiri nasib kita. Komitmen mendirikan Forum AIS memang dilakukan di Indonesia, namun Forum AIS bukan milik Indonesia sendiri. Kami mendorong kolaborasi dan tidak ingin hanyaduduk dan bicara. Kami mau bekerja dan bergerak maju secara berkelanjutan, menciptakan kemajuan yang bertahap, tapi konkret,” ucap Luhut.
Ia menjelaskan, sejak terbentuknya AIS Forum, sejumlah kegiatan riset bersama juga telah dilakukan. Misalnya, dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi anggota AIS Forum untuk pengembangan kapasitas forum terbuka ini. Salah satunya adalah tata kelola ekosistem mangrove, mengurangi dampak sampah plastik ke laut, dan mengajak anak-anak muda terlibat dalam pengelolaan laut yang sehat dan lestari.
Pensiunan jenderal bintang empat TNI Angkatan Darat itu menambahkan, sejak dideklarasikannya AIS Forum, Indonesia telah berkontribusi sebanyak USD1 juta (Rp15,5 miliar) di 2019 dan USD5 juta (Rp77,5 miliar) pada 2022 ini. Dana itu, di antaranya, dipakai untuk membangun sekretariat AIS Forum di Jakarta dan pendanaan riset serta inovasi. Dia berharap, lewat AIS Forum, negara-negara anggotanya dapat dibantu untuk memecahkan masalah pengelolaan kemaritiman agar lebih efektif dan efisien.
Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Tanjung Verde Alexandre Dias Monteiro menyampaikan bahwa AIS Forum harus lebih kuat mendorong pembangunan infrastruktur digital untuk memudahkan komunikasi. "Ini agar dapat menghubungkan seluruh masyarakat pulau dan kepulauan di dunia. Kami juga sangat mendukung pelibatan perempuan dan pemuda sebagai prinsip utama.”
Menteri Negara Kerja Sama Regional Sri Lanka Tharaka Balasuriya mendorong dilakukannya perlindungan keanekaragaman hayati dari asidifikasi laut, pencemaran laut, dan peningkatan temperatur dan muka air laut. "Juga mewujudkan penggunaan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan," lanjut mantan anggota parlemen Sri Lanka ini.
KTT AIS Forum
Menurut Pelaksana Tugas Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marinves Sora Lokita, AIS Forum juga telah membentuk startup hubsebagai platform anak-anak muda di negara-negara anggotanya untuk lebih perhatian terhadap masalah kemaritiman. "AIS Forum juga telah menjalankan program pelatihan kewirausahaan dan innovative financing untuk ekonomi biru," ujar Sora.
Untuk pelatihan kewirausahaan telah dilakukan AIS Forum di Fiji, Kepulauan Solomon, Tonga, Samoa, dan Vanuatu. lebih dari 200 sesi pertukaran pengalaman, pelatihan, dan bantuan teknis, engagementdengan lebih dari 1.000 startup. Selain itu, diberikan program beasiswa dan peningkatan kemampuan untuk lebih dari 300 calon pemimpin bidang kelautan di masa depan.
Tahun 2023, AIS Forum, kata Sora, akan menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai organisasi dan inisiatif regional dan global yang telah mapan (well-established). Seperti Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (AOSIS), Komunitas Karibia (Caricom), Negara Pulau Kecil dan Berkembang (SIDS), Inisiatif Segitiga Koral tentang Terumbu Karang, Perikanan, dan Keamanan Pangan (CTI-CFF). Kerja sama serupa juga bakal dilakukan dengan Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum Pembangunan Pulau-Pulau Pasifik (PIDF), dan Forum Pulau-Pulau Pasifik (PIF).
Hal itu dilakukan dengan harapan dapat menyebarluaskan manfaat nyata program dan aktivitas pembangunan AIS Forum kepada lebih banyak anggota masyarakat dan komunitas lokal dan global. Selain itu, Indonesia mengusulkan digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum yang menghadirkan seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan dari 47 negara anggota AIS Forum pada September 2023 nanti di Baliagar tercipta kolaborasi besar di sektorkemaritiman.
Penulis: Anton Setiawan
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari