Indonesia.go.id - Tiga Inisiatif Bali untuk Atasi Informasi Sesat di Medsos

Tiga Inisiatif Bali untuk Atasi Informasi Sesat di Medsos

  • Administrator
  • Jumat, 26 Mei 2023 | 15:50 WIB
  • 0
ASIA MEDIA SUMMIT 2023
  Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 Media se-Asia Pasifik 2023 (18th Asia Media Summit/AMS 2023) di Bali, semua utusan media dan organisasi sepakat meningkatkan kesadaran publik maupun tindakan tegas atas kasus informasi bohong dan menyesatkan di media sosial. ANTARA FOTO
KTT ASIA MEDIA SUMMIT (AMS) 2023 sepakat penegakan hukum bersama secara regional demi mengidentifikasi dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dengan pembatasan mengemukakan pendapat di media sosial (medsos).

Pandemi Covid-19 yang melanda negeri sejak 2020 tidak menghentikan peredaran informasi hoaks di media sosial. Setidaknya pada triwulan pertama 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoaks yang beredar di website dan platform digital. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada triwulan pertama 2022 yang mencapai 393 isu hoaks.

Pada Januari 2023, Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo menemukenali 147 isu hoaks, Februari 2023 terdapat 117 isu hoaks, dan Maret 2023 terdapat 161 isu hoaks.

Tim AIS dibentuk pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten hoaks yang beredar ruang digital. Tim AIS didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti. Total sejak Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 11.357 isu hoaks. 

Berdasarkan kategori, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan kesehatan. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.256 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Meskipun transisi ke endemi sedang berlangsung, ternyata masih banyak beredar isu hoaks yang berkaitan dengan Covid-19 baik mengenai virus maupun vaksinasi. 

Selain itu ada banyak informasi yang menyesatkan terutama berkaitan dengan khasiat tanaman atau obat dan produk kesehatan maupun terkait kebijakan pemerintah. Situasi tersebut hanyalah satu potret yang terjadi di Indonesia.

Literasi Digital di Kawasan Asia Pasifik

Belahan dunia lain juga mengalami kurang lebih hal yang sama. Karena dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 Media se-Asia Pasifik 2023 (18th Asia Media Summit/AMS 2023) di Bali sepakat meningkatkan kesadaran publik maupun tindakan tegas atas kasus informasi bohong dan menyesatkan di media sosial. Peserta AMS 2023 yang membahas isu-isu soal penyiaran sejak Senin (22/5/2023) sampai Kamis (25/5/2023) akhirnya menghasilkan dokumen Bali Memorandum of Understanding.

Dokumen itu ditandatangani pejabat setara menteri yang hadir, Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Asia Pasific Institute Broadcasting Development (AIBD). Dari dokumen itu, terdapat tiga inisiatif yakni pertama, berkaitan dengan penggunaan platform media sosial yang bertanggung jawab, yaitu meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi informasi yang beredar di media sosial.

“Kami dapat benar-benar meningkatkan kesadaran publik dan mengedukasi pengguna, sehingga bisa membedakan antara informasi yang kredibel atau menyesatkan,” kata AIBD Business Advisor Paul Soosay ketika memberikan keterangan pada saat penutupan AMS 2023 di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (24/5/2023).

Poin kedua, pertanggungjawaban pemilik platform dan pemangku kepentingan dari media sosial. Dalam mengatasi penyebaran informasi yang tidak benar harus ada tanggung jawab yang dipikul bersama antara pemilik akun dan pemangku kepentingan.

Dengan begitu, terjalin kolaborasi antara kedua belah pihak untuk mengantisipasi penyebaran informasi tidak benar di berbagai platform media sosial. “Kami mencoba untuk menekankan kepada para pemangku kepentingan bahwa mereka sama-sama bertanggung jawab,” tutur Paul.

Ketiga, penegakan hukum bersama secara regional untuk mengidentifikasi dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dengan pembatasan mengemukakan pendapat di media sosial. Melalui cara itu, akan ampuh mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada ruang media sosial.

"Memastikan adanya kebutuhan untuk mengekang informasi dan berita yang menyesatkan. Pada dasarnya untuk melindungi kesucian berita dan informasi," imbuh Paul.

Pada kesempatan yang sama, Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menilai masyarakat memegang peran penting untuk memerangi disinformasi dan ujaran kebencian. Hal itu diungkapkan Programme Specialist Unit Komunikasi dan Informasi UNESCO, Ana Lomatadze, di sesi KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik 2023, Senin (22/5/2023).

“Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat mengakses informasi dari berbagai platform digital. Kemudahan ini menuntut masyarakat cerdas dan berpikiran positif,” katanya.

Untuk mengantisipasi dan memerangi disinformasi dan ujaran kebencian, serta sekaligus melindungi kebebasan hak asasi manusia, UNESCO akan meluncurkan dan mengembangkan pedoman global pertama untuk regulasi media sosial pada September 2023. Pihak UNESCO masih membuka ruang pembahasan terkait hal itu hingga 27 Juni 2023.

Menurut pandangan UNESCO, langkah cepat harus dilakukan karena ada kekhawatiran yang berkembang tentang alat komunikasi digital telah menjadi platform digital yang menyebarkan konten berbahaya, dengan dampak signifikan pada dinamika konflik dan perdamaian.

Ana Lomatadze pun berharap, ada peningkatan kualitas literasi otoritas atau kebijakan pemerintah dan perusahaan media untuk melakukan percontohan penggunaan media sosial yang baik dan berdampak positif. “Melalui regulasi digital itu, akan dapat menghasilkan penggunaan media sosial yang bijak,” katanya.

Data UNESCO juga mengungkapkan sedikitnya 60 persen dari satu juta pengguna internet di seluruh dunia dikhawatirkan misinformasi. Kemudian sekitar 20 persen dari 100 kasus disinformasi adalah terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu).

Oleh karenanya, UNESCO menilai pentingnya meningkatkan transparansi dalam memoderasi konten, informasi kepada masyarakat tentang seluruh proses moderasi konten dan meningkatkan efektivitas pengaturan konten daring ilegal dan berbahaya.

KTT AMS 2023 di Bali yang digelar pada 22 hingga 25 Mei 2023, dihadiri oleh lebih dari 300 delegasi dari berbagai media se-Asia Pasifik. Peserta delegasi berasal dari beragam profesi, seperti anggota parlemen, CEO, dan pembuat keputusan dari berbagai belahan dunia datang menghadiri konferensi tahunan ini.

Konferensi juga mengundang para pembuat keputusan, profesional media, cendekiawan, dan pemangku kepentingan berita dan program dari negara-negara Asia, Pasifik, Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Para delegasi tersebut mengikuti sejumlah pertemuan diskusi dengan berbagai tema, di antaranya pendekatan teknologi media penyiaran baru, dasar-dasar penyiaran digital, dan dasar-dasar rekayasa di era otomasi.

Ajang KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik 2023 mengusung tema Media Enhancing Economic Sustainability atau peran media meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Tema ini berkaitan dengan peran media dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19.

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari